http://www.analisadaily.com/news/read/2012/07/14/62827/mirisnya_menjadi_negara_pengimpor/#.UAOqs_XDMeU
Sabtu, 14 Jul 2012 00:04 WIB Mirisnya Menjadi Negara Pengimpor Oleh : Tumpak Winmark Hutabarat. Indonesia merupakan salah satu negara agraris tropis terbesar di dunia setelah Brazil, dari 27 persen zona tropis di dunia, Indonesia memiliki 11 persen wilayah tropis yang dapat ditanami dan dibudidayakan setiap tahunnya. Luasnya wilayah dan lahan yang dapat ditanami ini menempatkan Indonesia berada pada posisi nomor 10 di dunia. Menurut World Bank, Indonesia berada pada cakupan luas wilayah 1,905 km² dan luas lahan yang dapat ditanami seluas 241,880 km² (total 12 persen) dan sisanya merupakan perbukitan/pegunungan, dan lain-lain. Luas total daratan Indonesia sekitar 1,91 juta km². Luasnya lahan dan terkenalnya negeri ini dengan sebutan negara agraris ternyata hanya sekali mengantarkan kita mengalami swasembada beras, yakni pada tahun 1980. Sampai sekarang swasembada beras tidak pernah terjadi lagi, malahn hal yang lebih para terjadi ketika negara telah gagal membangun industri pangannya, bangsa ini harus mengimpor beras setiap tahunnya dari Thailand dan Vietnam sampai jutaan ton disusul impor pangan lainnya. Impor Dalam Angka Tahun-tahun terakhir ini negara selalu dipenuhi oleh aktivitas impor pangan, terutama sejak ditabuhnya genderang rezim SBY. Menurut Rizal Ramli, kita mengimpor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah dan pernah mengimpor 2 juta ton beras (Indonesiaku Tergadai, 2011). Kurun waktu awal tahun 2011, berbagai komoditas impor menjadi langganan pemerintah. Impor bawang merah mencapai 17,25 juta kilogram senilai US$ 5,9 juta (BPS, 2011). Impor cabe segar mencapai 2.796 ton dengan nilai 2,49 juta dollar AS. Ini hanya beberapa bagian dari sektor pertanian. Bidang peternakan, impor daging sapi di Indonesia mencapai angka 72.000 ton, sehingga harga daging lokal mengalami penurunan drastis. Ditemukannya impor ikan illegal sebesar 12.060 ton atau 245 kontainer yang ditemukan di beberapa pelabuhan dan bandara, yang ternyata 60 persen berasal dari China jelas mengiris hati para nelayan bangsa ini. Baru-baru ini juga pemerintah telah merilis data bahwa tahun ini kita telah mengimpor beras 1,7 juta ton senilai 7 triliun, suatu angka yang sangat fantastis dan membuat miris hati petani kita. Selain produk pangan di atas, kita juga turut mengimpor susu, telur, ikan, gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, teh, cokelat, madu, tembakau, bijia-bijian dan hal lainnya, bisa dikatakan hampir seluruh produk makanan terjerembab dalam alur impor. Menuruti Tuntutan Lembaga Internasional Pada tahun 1984, Indonesia pernah mendapat penghargaan dari FAO karena mampu swasembada pangan dan kita pernah memberikan pinjaman beras ke negara Filipina, namun sejak itu kemampuan swasembada pangan ini semakin menurun akibat investasi pemerintah di bidang pertanian semakin berkurang setiap tahunnya. Negara Indonesia pada tahun 1998 pernah dipaksa negara maju untuk menurunkan tarif beras sampai 0 persen dan Indonesia dilarang memberikan subsidi pupuk. Akibatnya petani Indonesia tidak mampu bersaing dengan beras impor yang lebih murah. Kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif impor pangan merupakan bagian dari komitmen perdagangan bebas, melalui World Trade Organization (WTO) dan Free Trade Agreement (FTA) sehingga menjadikan harga pangan impor di Indonesia menjadi rendah harganya. Menurut Free Trade Watch (FTW, Desember 2011), sejak pemberlakuan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2011, angka impor dari China hingga Juli 2011 mendapatkan posisi pertama dengan nilai Rp 14.311 (juta) disusul Jepang di posisi kedua dengan nilai Rp 10.449 (juta) kemudian Amerika Serikat (AS) Rp 5.095 (juta). Hancurnya Kedaulatan Petani dan Pangan Lokal Negara Indonesia sebagai negara keempat terbesar jumlah penduduknya (230 juta jiwa) setelah China, India, dan Amerika, menjadikan bangsa ini sebagai sasaran empuk negara-negara yang surplus produksi pangannya. Amerika, Kanada, Jepang, China , Eropa dan Australia merupakan sebagian negara yang surplus produksi pangannya dan berlomba memasukkan berasnya ke negara kekurangan beras, seperti Indonesia, Bangladesh, dan Filipina. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan banyak dana untuk membantu petaninya yang hanya berjumlah 9 ribu orang saja (rata-rata 200 ha per petani) dan mereka juga diberikan subsidi, air, kredit dan promosi ekspor yang hal ini juga dilakukan untuk menjaga pangan nasional mereka. Selain hal itu, petani AS juga diberikan. Tanpa adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintahnya, maka mustahil bagi petani Amerika dapat bersaing dalam pasar beras global dan mampu mengekspor produksi berasnya serta kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia (Khudori, Ironi Negara Beras 2008) Hancurnya produksi pangan dalam negeri diakibatkan karena tidak adanya perlindungan pemerintah terhadap pertanian dan industri pangan itu sendiri, baik skala kecil maupun menengah. Tidak adanya subsidi telah menghancurkan sistem produksi pertanian rakyat. Barang impor menguasai pasar nasional dan hal ini tidak terelakkan lagi, sebab harga barang impor jauh lebih murah. Mahalnya produk pangan nasional, diakibatkan oleh rendahnya dukungan pemerintah dan disusul kemudian oleh adanya penambahan biaya produksi pertanian dan pangan yang mahal. Penghapusan subsidi, rusaknya infrastruktur, rendahnya fasilitas pembiayaan bagi petani serta mahalnya biaya energi menjadi faktor utama mahalnya harga pangan nasional. *** Penulis adalah aktivis Eksekutif Nasional WALHI Baca Juga Artikel Berita Terkait Jumat, 29 Jun 2012 00:02 WIB Negara Gagal Momentum untuk Berbenah Rabu, 27 Jun 2012 00:01 WIB Negara Gagal atau Menjanjikan? Selasa, 26 Jun 2012 08:25 WIB Ribut-ribut soal negara gagal Senin, 25 Jun 2012 10:30 WIB Soal negara gagal, ini jawaban Seskab Dipo Alam [Non-text portions of this message have been removed]
