Ref: Pilkada DKI adalah perebutan kursi antara kaum elit. Masalah jakarta sudah dari mula sejak zaman NKRI sudah tidak beser seperti seluruh negeri, sebab dipegang militer yang tidak berpengetahuan dalam masalah perkotaan, pintarnya hanya komando-komando saja, maka oleh sebab itu siapa pun yang menjadi gubernur atau presiden pun tak akan mampu mengurusnya, karena masalahnya sangat kompleks. Sistem transportasi kota tidak adekwat bagi penghuni, kebutuhan air dan udara bersih, lapangan pekerjaan, kejahatan kota, pembersihan sungai, etc, etc. Untuk membershikan sungai saja diperkirakan puluhan miliar dollar. $500 juta dari world bank untuk membershihkan sungai di Jakarta mungkin sudah habis dipakai, sungainya tak kunjung bersih, jadi tanpa ragu-ragu bisa dibilang hanya mukajizat yang bisa menyelesaikannya atau sampai dunia kiamatnpun sungai tidak akan bersih dan sehat menjadi tempat rekreasi maupun transport umum bagi penghuni artinya juga tidak akan diatasi masalah untuk menjadi kota sehat bagi penduduk.
Karena masalahnya begitu komplex, maka pilkada hanya untuk rebutan rejeki pribadi dengan janji muluk-muluk. Ada yang punya pandangan lain? http://www.analisadaily.com/news/read/2012/07/16/63076/pilkada_dki_bisa_menjadi_barometer_pilkada_su/#.UAVFNPXDMeU Pilkada Dki, Bisa Menjadi Barometer Pilkada SU? Oleh : Prof. Dr. Subanindyo Hadiluwih, SH. Problema pembangunan Jakarta, termasuk mengen-tas berbagai masalah yang dikandungnya, tak harus diketahui oleh para calon gubernur maupun wakil gubernur yang maju bersaing di Pilkada DKI pekan lalu saja. Ia dengan mudah juga diketahui, dirasakan bahkan dihayati oleh warga Jakarta. Bahkan juga oleh warga pendatang temporer, termasuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang mau dijual oleh para calon, adalah bagaimana caranya menyusun solusi untuk mengentas masalah tersebut. Masalah banjir, kemacetan, keamanan yang semakin rawan, law enforcement yang terkesan tidak adil, banyaknya pengangguran, masalah pendidikan, masalah kesehatan rakyat, premanisme, tawuran, dan kejahatan lain yang semakin meningkat, perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, adalah masalah baku kota megapolitan Jakarta yang kebetulan merupakan ibukota republik ini. Terkadang bahkan sebenarnya juga merupakan problema yang simultan di berbagai kota-kota raya di seluruh Indonesia. Tak heran manakala visi dan misi enam pasangan cagub dan cawagub yang maju ke Pilkada tahun ini juga tak banyak berbeda. Walau anehnya, Jakarta sebagai kotaraya sumber dari segala korupsi, tak ditampilkan. Mungkin khawatir hasilnya kontraproduktif, sehingga dalam hal ini dipasrahkan kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Alhasil, apa yang sesungguhnya dipilih oleh warga Jakarta justru bukan soal pengentasan permasalahannya sendiri, akan tetapi lebih terarah kepada kepercayaan masyarakat, integritas calon, serta popularitas dari pada calon. Hasil Sementara Pilkada DKI Sebagaimana diketahui bahwa Pilkada DKI diikuti oleh pasangan incumbent yang terdiri dari Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli dengan nomor 1; selanjutnya pasangan lain terdiri dari Hendarmin Supanji-Ahmad Riza Patria (2); Joko Widodo (Jokowi)- Basuki Cahaya Purnama (Ahok) (3); Hidayat Noerwahid-Didik J Rachbini (4); Faisal Basri-Beib Benyamin, putera Benyamin S (5) dan Alex Noerdin-Nono Sampono (6). Para calon dengan latar belakang beragam, ada yang masih Gubernur DKI dan Gubernur Jambi, ada pula Walikota Solo dan mantan bupati Bangka-Belitung, mantan Pomdam Jaya, mantan Ketua MPR dan cendekiawan. Pencoblosan (bukan pencontengan) dilakukan tanggal 11 Juli kemarin dengan hasil sementara, berdasarkan ‘quick-count’, ternyata pasangan Jokowi-Basuki (3), 43,07% menempati posisi tertinggi, diikuti Foke-Nara (1), 34,70% dan seterusnya, antara 11% dan 4%. Ini artinya, Pilkada DKI harus berlangsung dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang mampu meraih lebih dari 50%. Barangkali komentar Faisal Basri, merupakan komentar dari pasangan yang pertama kali secara jujur menyatakan bahwa meski hasil quick count itu bukan hasil resmi dan juga bukan hasil yang boleh dibilang akurat, karena pengumuman hasil resmi baru akan diumumkan oleh KPU DKI sekitar tanggal 20 Juli mendatang, namun biasanya tidak jauh berbeda. Apalagi penghitungan secara quick count ini telah ratusan kali dilakukan pada berbagai pemilihan umum, serta berbagai tingkatan. Baik pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan anggota legislative, maupun pemilihan walikota, bupati dan gubernur. Disamping itu, secara tegas Faisal juga menolak untuk menghimbau pemilihnya untuk memilih kepada calon lain pada putaran berikutnya. Semuanya terserah kepada para pemilih itu sendiri. Artinya, ia bukannya menganjurkan pemilihnya melakukan golput, akan tetapi terpulang kepada pemilihan warga itu sendiri. Tak ada himbauan, tak ada permintaan, apalagi perintah. Cukup ksatria. Di lain pihak, ketegangan yang terjadi antara Foke-Nara dengan para peserta Pilkada yang lain, terutama yang berkenaan dengan sinyalemen kecurangan-kecurangan termasuk masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah penggunaan dana kampanye yang luar biasa yang berasal dari sumber-sumber yang mencurigakan, penggunaan aparat birokrat sampai ke kecamatan dan kelurahan, menempatkan pasangan Foke-Nara berada pada posisi yang sulit. Karena bukan mustahil bahwa masalah itu akan menjadikan pasangan incumbent ini menjadi ‘musuh bersama’ bagi para kandidat lainnya. Dalam kondisi sedemikian, barang tentu peluang kemenangan bagi pasangan nomor 1 itu akan semakin menciut, kalau tak boleh dikatakan mustahil. Di lain pihak, semangat warga Jakarta untuk mendapatkan gubernur baru, juga akan lebih menguntungkan kandidat lain, siapapun dia. Meski tidak bisa dinafikan bahwa pengaruh PDI-P dan Gerindra sebagai partai pendukung Jokowi sangat besar, namun popularitas Jokowi sendiri, berikut Basuki Cahaya Purnama, terhitung tinggi. Bahkan berhasil merebut hati rakyat kecil ketika selama kampanye pasangan ini turun langsung berkali-kali mencoba menyerap aspirasi masyarakat. Dilain pihak, sentimen kedaerahan memang cukup mewarnai kemenangan Jokowi. Melalui jejaring sosial, baik facebook, twitter maupun jejaring lainnya, banyak orang Solo, berikut Jogya, Banyumas, Semarang dan wilayah Jawa Tengah lainnya, ditambah orang-orang Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, Madiun serta wilayah Jawa Timur pada umumnya, yang saat ini berkiprah di Jakarta, berdomisili di Jakarta, dengan jumlah yang tidak sedikit, berbondong-bondong mendukung Jokowi. Harus diakui, tiga pasangan lain yang didukung oleh partai politik, selain dua pasangan independen, tidak semuanya lebih populer ketimbang partai pendukungnya. Bagaimana Dengan Prediksi Pilkada SU Bahwa Gatot Pujo Nugroho (Plt Gubsu) akan maju pada Pilkada SU, bukan rahasia lagi, bahkan harus, meski sampai sekarang belum diketahui siapa bakal pendampingnya sebagai wakil cagubsu. Juga tidak, atau belum diketahui apakah calon pendamping itu juga berasal dari PKS atau bukan. Bagaimanapun calon pasangan lain sudah mulai terdengar, seperti Gus Irawan Pasaribu, AY Nasution, Chairuman Harahap, Amri Tambunan, bahkan tokoh kocak anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, Sutan Batoegana. Sampai waktunya nanti diduga masih akan banyak lagi calon yang berminat dan berniat untuk berlomba menjadi calon BK-1 dan BK-2. Barang tentu problema daerah di DKI Jakarta tidak sama dengan Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara mempunyai masalah konflik tanah perkebunan dan tanah rakyat atau hak ulayat. Masalah peluang kemungkinan konflik antar etnik, termasuk keturunan, antar daerah, antar agama, serta pola kebijakan di berbagai daerah. Termasuk masalah urbanisasi yang menciptakan kepadatan penduduk, sekaligus keramaian dan kemacetan di berbagai kotaraya. Artinya, dalam hal problema dan permasalahan pembangunan daerah pasti terdapat berbagai perbedaan yang cukup signifikan. Namun, apa yang terjadi dalam Pilkada DKI, bukan mustahil akan menjadi barometer dalam penyelenggaraan Pilkada Gubsu tahun depan. Mungkin saja akan terjadi hal-hal di luar dugaan, sebagaimana yang juga terjadi di Jakarta. Peran dari tokoh-tokoh pendatang, meski putra daerah, bukan pula mustahil merebut posisi strategis sebagai kepala daerah. Apalagi, di Sumatera Utara, komposisi kependudukan sama sekali tidak menjadikan jaminan, berbeda dengan apa yang diduga oleh para pengamat maupun pelaku politik di daerah ini. Sekedar contoh, mengambil pengalaman Pilkada masa lalu, dimana Raja Inal Siregar, sebagai gubernur incumbent bersaing dengan Mudyono yang masa itu menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut, ternyata komunitas orang Jawa yang diharapkan akan menjadi pendukung berat bagi Mudyono tidak menunjukkan hasil. Diakui bahwa komunitas Jawa merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Sumatera Utara, toh Mudyono gagal. Mudyono tak berhasil merangkul pemilih orang Jawa. Toh, kalau dilakukannya, ia pasti akan dikritik oleh kelompok etnik, suku dan keturunan lainnya. Bagaimanapun masa itu Raja Inal cukup khawatir dengan ‘kekuatan’ komunitas Jawa. Hingga ia sempat menyatakan bahwa Pujakesuma adalah akronim dari Putera Jawa Keluyuran di Sumatera, dari kepanjangan aslinya, Putera Jawa Keturunan Sumatera. Sementara Mudyono tenang-tenang saja karena merasa bahwa suara orang Jawa sudah ditangan. Adakah komunitas Jawa kali ini akan bermanfaat atau dimanfaatkan oleh Gatot kelihatannya tidak. Atau tidak bisa. Pujakesuma, kalau organisasi ini masih menjadi wadahnya orang Jawa, yang semula bersatu, kini pecah belah. Bahkan ada beberapa tokohnya terang-terangan menginventarisasikan tokoh lain yang bukan Gatot. Dua belas orang terpilih, kemudian menyusut tinggal enam orang. Nama-nama tokoh ini disebar luaskan melalui berbagai media termasuk SMS. Meski menurut hemat saya, tak seorangpun di antara enam orang itu layak atau masuk kriteria sebagai seorang calon gubernur. Jangan lupa, selain masalah mayoritas kependudukan yang kebetulan orang Jawa, masalah partai politik pendukung calon gubernur juga tidak bisa dinafikan. Harus diingat pula bahwa naiknya Gatot pada masa lalu merupakan pasangan dari Syamsul Arifin, calon dari Golkar dan beberapa partai pendukung (termasuk PKS) yang sekarang meringkuk di penjara. Artinya, pada Pemilukada Gubsu 2013 mendatang, tentunya partai politik yang ada tidak akan tinggal diam. Apalagi relative, mereka merupakan beberapa partai politik yang lebih besar dan lebih kuat dari pada PKS. Bukan mustahil pula, tahun 2013 nanti, disamping Golkar, ada PDI-P, Partai Demokrat, PAN, PPP disamping Gerindra yang mungkin menjadi lebih kuat, sementara Nasdem mungkin juga sudah bisa lebih berperan meski masih dibelakang layar*** Penulis adalah budayawan dan Guru Besar UMSU Medan. Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0 Baca Juga Artikel Berita Terkait Jumat, 13 Jul 2012 10:34 WIB "Pilkada Jakarta cermin kegagalan parpol" Kamis, 12 Jul 2012 06:34 WIB Hasil Akhir ‘Quick Count’: Jokowi-Ahok Kalahkan Foke-Nara Rabu, 11 Jul 2012 13:30 WIB Hampir 10 ribu tahanan punya hak suara di Pilkada DKI Rabu, 11 Jul 2012 11:35 WIB 8 KPUD "studi banding" Pilkada DKI Rabu, 11 Jul 2012 06:39 WIB 21.344 DPT yang Disinyalir Ganda Dihapus Selasa, 10 Jul 2012 15:35 WIB "Jangan sampai golput di Pilkada DKI" [Non-text portions of this message have been removed]
