Ref: Kalau tidak dibutuhkan jembatan harus dibuat begitu rupa supaya membutuhkan, karena perusahaan-perusahaan kaum penguasa dan kaum elit harus mendapat obyek yang mendatangkan laba yang diidam-idamkan.
http://www.shnews.co/detile-4913-negara-kepulauan-tidak-butuh-jembatan-antarselat-.html Negara Kepulauan Tidak Butuh Jembatan Antarselat Ellen Piri | Rabu, 18 Juli 2012 - 14:10:56 WIB (dok/ist)Harus lebih meningkatkan transportasi kelautan. JAKARTA – Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) merupakan upaya pengingkaran jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Mestinya, sebagai negara kepulauan, moda transportasi laut, terutama feri, merupakan pilihan yang masuk akal. Negeri ini mestinya bercermin dari Jepang dan Filipina. Kedua negara tersebut tidak mewacanakan membangun jembatan di selat-selat yang mereka miliki, tetapi sangat aktif dalam meremajakan moda transportasi laut. Pengamat maritim dan industri pelayaran Siswanto Rusdi mengatakan hal ini, Rabu (18/7), menyikapi tarik ulur pembangunan JSS. “Sependek pengetahuan saya, dua negara ini tidak mewacanakan membangun jembatan di selat-selat yang mereka miliki," tuturnya. Sementara itu, Indonesia, sebelum JSS, juga telah membangun Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. "Yang terjadi kemudian, bisnis feri menurun cukup signifikan. Karenanya, jika JSS jadi dibangun bisa dibayangkan agregat kerugian yang harus ditanggung pengusaha feri," ujarnya. Pemerintah sendiri dalam rapat koordinasi pembangunan JSS di Kantor Kementerian Perekonomian, hari ini, memastikan tidak akan mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 soal pembangunan JSS. Namun, semua usulan baru yang masuk akan ditampung dewan pengawas dan segera diputuskan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa selaku ketua Dewan Pengarah Kawasan Strategis Jembatan Selat Sunda menuturkan, saat ini dewan sedang membahas usulan dari Menteri Keuangan soal JSS. Ada dua masukan penting dari Menteri Keuangan yang menjadi materi pembahasan. Pertama, Menkeu mengusulkan pembangunan jembatan dipisahkan dari pembangunan kawasan. Kedua, pelaksanaan studi kelayakan dibiayai melalui APBN dan ditenderkan. "Terhadap usulan tersebut, rapat menetapkan membentuk tim yang bekerja selama dua minggu dan melaporkan dengan dewan pengawas untuk diputuskan. Jadi tak perlu perubahan perpres," kata Hatta. Tim tujuh sendiri yang nantinya akan mengkaji usulan tersebut terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum, Menkeu, Sekretaris Kabinet, Setneg, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Kepala Bappenas. "Apa pun hasil keputusan tim tujuh ke dewan nantinya akan menjadi keputusan," tuturnya. Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, ia mengusulkan ada sedikit perubahan dalam pembangunan JSS, lantaran melihat proyek ini membutuhkan waktu jangka panjang dan untuk digunakan dalam jangka panjang juga. "Intinya dewan pengarah membuka diri terhadap masukan. Kalau kelayakan itu sudah diterima dan nanti mau ditenderkan, tentu pemenang tender akan membayar kembali," tuturnya. Terlalu Mahal Wakil Ketua DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Harjo juga menilai megaproyek JSS terlalu mahal. Lagipula, ia mempertanyakan apakah itu akan menjadi solusi yang pasti dalam mengatasi kemacetan maupun penumpukan truk barang di pelabuhan. Lagi pula, katanya, apakah tiap antarpulau harus dibangun jembatan. Menurutnya, permasalahan utama dalam terhambatnya pendistribusian barang antarpulau melalui lalu lintas penyeberangan ialah hampir di seluruh perlintasan penyeberangan jumlah kapal ferinya masih belum mencukupi. Dermaga sebagai tempat bongkar muat kapal pun terbatas. Pengiriman barang melalui laut sebenarnya jauh lebih efisien, cepat, dan murah sehingga beban di penyeberangan juga bisa terdistribusi. Hanya saja, harus bisa dipastikan waktu bongkar muat kapal dipercepat dari 75 menit ke 45 menit dan waktu berlayar dipercepat dari rata-rata tiga jam menjadi dua jam. Selain itu, masalah tarif juga harus mendapat perhatian dalam menumbuhkan industri feri itu sendiri. ”Jujur saja, pengusaha sulit mencetak laba. Bahkan, banyak yang sulit sekadar menutup biaya operasi. Tarifnya terlalu rendah. Bahkan, Januari 2009, tarif pernah turun mengikuti penurunan harga minyak mentah dunia,” kata Bambang. Kini, tarif feri di Merak-Bakauheni sekitar Rp 550 per mil (jaraknya 16 mil), sementara idealnya Rp 1.200 per mil. Artinya, jika truk membayar Rp 350.000, seharusnya Rp 700.000. "Siapa pun pengusaha baru yang masuk pasti kesulitan karena finansialnya tidak sehat,” ujar Bambang. Ketua Umum DPP Gapasdap Syarifuddin Malarangan juga berpendapat, sebagai negara kepulauan, industri jasa penyeberangan seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Untuk pengembangan industri feri di Pelabuhan Merak, menurut Syarifuddin, investasi yang dibutuhkan tak lebih dari Rp 10 triliun. Sementara itu, nilai investasi megaproyek JSS mencapai Rp 250 triliun. Sebagai perbandingan, dana megaproyek itu jika digunakan untuk membangun industri pelabuhan penyeberangan, arus logistik bisa terdistribusi lebih banyak dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini masih terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur antara kawasan barat dengan timur Indonesia. Proyek Jembatan Selat Sunda sepanjang 30 kilometer diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 15 miliar. Proyek tersebut rencananya akan digarap pada 2014 dan selesai 10 tahun ke depan. (Faisal Rachman) (Sinar Harapan) [Non-text portions of this message have been removed]
