KPK Cegah Tiga Orang Terkait Korupsi Al Quran Penulis : Icha Rastika JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Imigrasi mencegah tiga orang pihak swasta terkait penyidikan kasus dugaan suap penganggaran proyek pengadaan Al Quran dan proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Ketiga orang itu adalah Syamsurachman, Direktur Utama PT Karya Pemuda Mandiri; Abdul Kadir Alaydrus; dan Vasco Ruseimy. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus ini. "Dicegah sejak Juni 2012 berlaku selama enam bulan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Senin (9/7/2012). Abdul Kadir dan Vasco Ruseimy diduga anak buah Syamsurachman. Berdasarkan penelusuran, Vasco juga merupakan Ketua DPP Gerakan Muda (Gema) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), organisasi massa Partai Golkar. Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Syamsurachman dan sejumlah saksi dari pihak swasta lainnya, yakni Imam Faozi dan Lidya Anggraeni Putri. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka kasus ini, yaitu anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya. Keduanya diduga menerima pemberian suap dari pihak swasta terkait tiga proyek pengadaan di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Zulkarnaen merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar dan Dendy menjadi Sekjen di Gema MKGR. Kini, KPK tengah mengejar pihak swasta yang diduga memberi suap sekitar Rp 4 miliar ke Zulkarnaen dan Dendy tersebut. Editor : A. Wisnubrata http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/zulkarnaen-tunjuk-yusril-jadi-kuasa-hukumnya/22132 Zulkarnaen Tunjuk Yusril jadi Kuasa Hukumnya Senin, 9 Juli 2012 | 18:12 Zulkrnaen Djabar [antara][JAKARTA] Tersangka kasus dugaan suap pengadaan suap korupsi pengadaan Al Quran, Zulkarnaen Djabar menunjuk pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukumnya. Yusril juga sekaligus menjadi pengacara Dendi Prasetya yang merupakan putera Zulkarnaen. "Saya serahkan kasus saya dan anak saya kepada Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat hukum. Pak Yusril sudah tandatangani surat kuasa," kata Zulkarnaen usai diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR, di Jakarta, Senin (9/7). Zulkarnaen mengaku sudah menjelaskan seluruh hal yang menyangkut kasusnya kepada BK. Dirinya juga membantah terlibat dalam kasus tersebut, "Saya sudah jelaskan ke pimpinan dan anggota BK.. Saya tidak terlibat dalam kasus itu," tegasnya. Dia juga membantah bahwa Dendi merupakan pemenang maupun pemilik tender pengadaan Al Quran. "Banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa anak saya adalah pemenang dan pemilik tender dalam proyek tersebut. Anak saya bukan direktur bukan pemegang saham dalam perusahaan tersebut," tukasnya. Zulkarnaen meminta seluruh pihak agar mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Anak saya dihukum sebelum diadili. Itu sesuatu yang berat. Asas praduga bersalah mestinya dikedepankan," imbuh politisi Partai Golkar ini. [C-6]
