PKL Indonesia Segera Miliki Koperasi http://www.gatra.com/ekonomi/46-ekonomi/15116--pkl-indonesia-segera-miliki-koperasi Wednesday, 11 July 2012 03:25
Jakarta - Permodalan merupakan kendala utama Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mengembangkan usahanya. Mengatasi hal itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) segera meresmikan koperasi PKL."Saya sampaikan, per Juli 2012, koperasi PKL akan segera beroperasi," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APKLI, Mahsun M Biomed, usai melantik jajaran pengurus Badan Kemitraan serta Lembaga Advokasi dan Sertifikasi DPP APKLI di kantornya, bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2012) malam. Menurutnya, koperasi tersebut akan memberikan akses permodalan kepada PKL yang berbunga rendah dan terjangkau, sehingga PKL mempunyai daya saing tinggi terhadap pasar modern yang kian terus menjamur di tiap penjuru negeri ini. "Mereka akan mendapat akses modal yang jauh lebih murah dan terjangkau. Jadilah PKL tidak akan pernah takut bersaing dengan pasar modern karena kita punya sistem dan kita injek dengan sistem modern. Jumlah PKL itu 28 juta, sampai 2016, 10 juta akan kita akseskan untuk dapat kredit murah dengan bunga yang terjangkau," ujarnya. Menurut Mahsun, dalam menjalankan program yang telah dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan PKL di tanah air yang jumlahnya mencapai 28 juta itu, APKLI telah melakukan advokasi kebijakan pemerintah dan memberikan pelatihan manajemen. "Yang sudah terealisir adalah advokasi kepada kebijakan pemerintah. Kemudian, kami sudah berikan triger dan bansos, berupa grobak di 20 daerah," ujarnya. Diungkapkannya, lapak di seluruh Indonesia berjumlah 25 juta unit dan menyerap 90 juta tenaga keraja dan menyumbang 80 persen per tahun terhadap transaksi ritel. "Delapan puluh (80) persen transaksi ritel per tahun secara nasional disumbang oleh PKL. Bahkan, PKL teruji tahan terhadap krisis, sebagaimana yang terjadi tahun 1998," ujarnya. Atas dasar itu, Mahsun berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberdayakan, menata, dan memberikan pendampingan kepada PKL. "Kami tidak pernah mengeluh kepada pemerintah, kami juga tidak ingin ada langkah-langkah yang sifatnya fisikli kekerasan. Tapi kami ingin membuka pemerintah berdialog, berkomunikasi dengan APKLI dalam rangka pendampingan, pemberdayaan, dan penataan PKL," pungkasnya. [IS] [Non-text portions of this message have been removed]
