Menteri Perdagangan Gagal Lindungi Masyarakat
Penulis : Imam Prihadiyoko | Kamis, 19 Juli 2012 | 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Direktur Lembaga Publik Sabang-Merauke Circle 
(SMC) Syahganda Nainggolan, menegaskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan 
seharusnya dapat mengatasi gejolak kenaikan harga sembako dengan rata-rata di 
atas 40 persen jelang Ramadhan ini.

"Tidak adanya langkah konkret untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok itu, 
membuktikan Menteri Perdagangan gagal melindungi masyarakat. Sangat aneh 
mengapa Menteri Perdagangan masih diam saja, bahkan operasi pasar pun tidak 
digencarkan sama sekali," tegas Syahganda di Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Ia menontohkan, kenaikan harga sembako untuk rumah tangga bersifat ekstrem 
seperti terjadi pada gula putih, daging, ayam, beras, minyak goreng, atau 
telur. Sementara jenis barang pokok lain, dipastikan ikut meningkat drastis 
bila tak distabilkan pemerintah.

Syahganda mengatakan, Menteri Perdagangan terkesan membiarkan terjadinya 
liberalisasi harga sesuai hukum ekonomi pasar bebas, terkait harga sembako 
tersebut. Sikap lamban yang ditunjukkan Menteri Perdagangan juga mencerminkan 
rasa enggannya untuk menolong penderitaan yang dialami masyarakat luas.

"Apakah ini gambaran dari sikap neolib, tentu saja publik berhak untuk tahu 
kenyataan yang sesungguhnya," ujarnya.

Menurutnya, kondisi harga-harga kebutuhan masyarakat di pasaran saat ini kian 
mencekik, yang bukan saja menambah berat beban sosial ekonomi, namun 
mengarahkan pada kehidupan yang semakin sulit. "Pendapatan masyarakat, kan 
sejauh ini cenderung tidak meningkat. Apalagi, secara bersamaan harus 
dihadapkan dengan beban biaya sekolah untuk tahun ajaran baru kali ini," jelas 
Syahganda.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mengambil langkah cepat guna mengintervensi 
lonjakan harga sembako, baik berupa kegiatan operasi pasar untuk menurunkan 
harga barang tertentu atau melalui penyelenggaraan pasar murah.

"Jika ini tidak dilakukan maka artinya pemerintah menyerah pada kemauan pasar 
atau pihak swasta," katanya.

Ia juga mengharapkan, dalam menghadapi perkembangan situasi harga-harga pokok 
di pasaran, pemerintah sepatutnya bisa menetapkan batas maksimum harga eceran, 
sehingga masyarakat tidak selalu dikorbankan oleh kenaikan harga yang tidak 
wajar. 

Editor :
Rusdi Amral

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke