Kasus 27 Juli Terhenti di Pengadilan Militer Penulis : Imanuel More | Jumat, 27 Juli 2012 | 22:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak PDI-P tidak pernah mendiamkan penyelesaian kasus 27 Juli. Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, pihaknya hingga kini masih terus mendesak penyelesaian kasus penyerangan kantor DPP PDI 16 tahun lalu itu. "Upaya hukum untuk kasus 27 Juli belum pernah ditutup. Kata siapa kami menutup. Sampai sekarang kami masih terus memperjuangkan penyelesaiannya," tegas Megawati seusai acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (27/7/2012). Mega mengungkapkan, dari pihaknya, proses hukum masih terus berjalan hingga kini. Yang terjadi sejak beberapa tahun lalu adalah terhentinya proses di pengadilan militer. Selain itu, pengadilan koneksitas pun belum membuahkan hasil yang memuaskan. "Pengadilan sipilnya sudah jalan. Pengadilan militernya yang enggak jalan," kata Mega. Ia menerangkan, peristiwa berdarah yang berawal dari perebutan kantor antara dua kubu PDI itu sebenarnya terus menjadi perhatian pihaknya. Karena itu, desakan kepada pihak militer untuk mengajukan para petinggi yang terlibat terus disuarakan pihaknya. "Jadi enggak benar kalau kami bungkam. Orang terus didesak, tapi enggak jalan kok," kata Mega. Pada kesempatan yang sama, Ketum PDI-P itu juga menyinggung lima lembaga yang disebutkan Presiden SBY rentan korupsi. Menurut Mega, Presiden tidak perlu hanya sekadar berbicara atau mengindikasikan. Yang terpenting adalah bagaimana melakukan tindakan untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. "Kalau sudah ada yang bicara, berarti harus ada yang jawab. Ya saya bilang, laksanakan. Itu saja, laksanakan," kata Mega. Editor : Benny N Joewono Polisi Tidak Belajar dari Bentrokan Masa Lalu Penulis : Sandro Gatra | Senin, 30 Juli 2012 | 07:37 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Orientasi kerja Kepolisian dalam menyelesaikan konfik agraria dipertanyakan. Kepolisian dinilai tidak belajar dari berbagai bentrokan masa lalu berlatarbelakang konflik agraria sehingga kesalahan yang sama terus berulang. Penilaian itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aboe Bakar Al Habsy melalui pesan singkat, Senin (30/7/2012), menyikapi bentrok antara warga dan polisi di Desa Limbang Jaya I dan II, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. "Bukankah bentok seperti itu juga pernah terjadi di Sape, NTB? Kenapa tidak belajar dari semua itu? Kenapa mesti harus ada korban lagi?" kata Aboe Bakar. Aboe Bakar mempertanyakan urgensi penempatan pasukan Brimob di perkebunan itu. Pasalnya, kata dia, tugas pokok Brimob adalah menanggulangi gangguan keamanan tingkat tinggi seperti kejahatan bersenjata api yang terorganisir, terorisme, dan kejahatan dengan senjata biologi. "Apa urusannya mereka mengamankan lahan perkebunan? Bukankah Komnas HAM juga sudah merekomendasikan penarikan pasukan Brimob dari wilayah yang kerap terjadi konflik agraria?" kata Aboe Bakar. Aboe Bakar menambahkan, dalam rapat kerja terakhir antara Komisi III dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, disepakati bahwa Polri harus mengutamakan langkah persuasif, bukan mengumbar tembakan. Menurutnya, perlu ada audit kinerja Brimob di Sumsel. Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Priyo Budi Santoso meminta Kepolisian bekerja dengan profesional. Jangan ada penembakan dengan peluru tajam yang menyebabkan korban jiwa. Priyo sadar bahwa pernyataannya itu sudah berkali-kali disampaikan terkait berbagai bentrokan polisi dengan warga sebelumnya. "Itu peristiwa di lapangan yang terjadi. Saya hanya minta protapnya dilaksanakan benar-benar," kata Priyo. Seperti diberitakan, Angga Bin Dharmawan (12) tewas tertembak saat bentrokan di Sumsel pekan lalu. Empat warga lainnya luka terkena tembakan dalam konflik berlatar belakang konflik lahan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis. Saat itu, iring-iringan kendaraan Brimob berisi sekitar 100 personel memasuki Desa Tanjung Pinang I dan II serta Limbang Jaya I dan II. Mereka membawa senjata laras panjang. Saat memasuki jalan antara Desa Limbang Jaya I dan II, warga dari empat desa melempari iring- iringan mobil dengan batu. Polisi langsung membalas dengan tembakan membabi-buta. Sejak bentrokan di lahan PTPN VII Cinta Manis, polisi telah dua kali memasuki desa itu. Warga merasa terintimidasi oleh kehadiran polisi bersenjata yang memasuki desa. Sikap Kepolisian itu menimbulkan antipati warga yang memicu penyerangan terhadap iring-iringan kendaraan Brimob. Editor : Kistyarini [Non-text portions of this message have been removed]
