Jum'at, 3 Agustus 201211:09 WIBBisnis ยป Industri Kerja Sama Proyek Ini, RI Merugi 22 Tahun Dahlan Iskan mengaku siap mengambil alih Inalum. Syahid Latif, R. Jihad Akbar | Jum'at, 3 Agustus 2012, 10:24 WIB VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengaku siap mengambil alih kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah habis kontrak pada September 2013.
"Saya tunggu perintah negara. Kalau disuruh, siap," ujar Dahlan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2012. Menurut Dahlan, anggaran pengambilalihan saham Inalum tersebut sudah disiapkan pemerintah. Dengan demikian, hal tersebut bukanlah menjadi masalah yang besar. "Gampang lah, disuruh beli berapa pun mau, tunggu keputusan," tambahnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, kepemilikan 100 persen saham Inalum harus balik ke pemerintah. Baru setelah itu, jika ingin ditender kembali tidak jadi masalah. Agus mengatakan, Kementerian Keuangan akan mematahkaan keinginan Jepang jika ingin memperpanjang kontrak tersebut. Saat ini, tim perwakilan pemerintah sedang bernegosiasi dengan pemerintah Jepang. "Kemenkeu minta adanya pengakhiran tugas dari kepemilikan Jepang sesuai dengan master agreement," tambahnya. Hal tersebut didasari kenyataan bahwa dari kontrak kerja sama selama 30 tahun dengan Jepang, Indonesia sebetulnya mengalami kerugian 22 tahun. Pertimbangan itu pula yang kemudian menjadi dasar keinginan pemerintah mengambil alih perusahaan tersebut tahun depan. "Makanya, kalau kita tarik kembali, itu akan berdampak bisa lebih baik," kata Agus. Pemerintah meyakini, jika pengolahan Inalum dikelola sendiri, hasil pertambangan akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dari saat ini. "Nilai satu ton bauksit kalau dijadikan aluminium itu nilai tambahnya lebih besar," tambahnya. Pemerintah berencana untuk menganggarkan dana sebesar Rp7 triliun guna mencaplok perusahaan tersebut. Jika disepakati Dewan Perwakilan Rakyat, anggaran tersebut nantinya akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. (art) [Non-text portions of this message have been removed]
