http://www.equator-news.com/kalbar-raya/20120912/angka-buta-huruf-kalbar-besar
Rabu, 12 September 2012 Angka Buta Huruf Kalbar Besar Sintang – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalbar Drs Ngatman mengakui angka buta huruf masih sangat besar di Kalbar. Ini membuktikan Pemprov Kalbar belum fokus memberantas buta aksara. “Angka buta huruf di Kalbar seperti yang disampaikan anggota DPR RI Zulfadhli sebanyak 400 ribu di kabupaten/kota se-Kalbar itu benar adanya. Kita tidak bisa tangkis itu. Pemerintah provinsi belum mampu mengatasi persoalan buta aksara di Kalbar,” ungkap Ngatman, Senin (10/9). Menurut Ngatman, kalau data rill seperti begitu, tidak ada yang harus dimarahkan. Berarti selama lima tahun pemerintahan berjalan, dunia pendidikan di Kalbar belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Terutama berkaitan dengan pemberantasan buta huruf. “Kita boleh lihat anggaran pendidikan di kabupaten/kota di Kalbar, ternyata tidak memfokuskan soal buta huruf. Lebih banyak kepada pendidikan formal. Namun pendidikan formal juga tidak fokus, misalnya wajib belajar juga belum mengena,” jelas Ngatman. Ngatman menyatakan, angka 400 ribu masyarakat Kalbar buta huruf merupakan data konkret di lapangan. “Kita bisa buktikan berapa persen anggaran dunia pendidikan. Untuk pendidikan formal saja anggarannya terseok-seok. Apalagi pendidikan nonformal seperti buta huruf, ini juga belum beres,” katanya. Ngatman yang juga Ketua Dewan Kehormatan Guru di Kalbar ini mengungkapkan, komitmen mengatasi persoalan buta huruf di Kalbar harus terpadu dan terarah. Caranya seluruh kabupaten/kota di Kalbar harus memiliki komitmen tinggi mengatasi itu. Sebelum lima tahun dari 2007 lalu, soal buta huruf seharusnya sudah selesai sekarang. “Asalkan alokasi anggarannya dari dulu jelas,” ungkap Ngatman. Selama ini, sambungnya, mengatasi buta aksara selalu mengandalkan dana pemerintah pusat. Daerah sendiri ternyata tidak menganggarkan pemberantasan buta huruf. Kalaupun ada, sangat minim, hanya berkisar sekitar Rp 10 juta. “Bagaimana buta aksara bisa diatasi kalau dananya kecil. Kita belum lagi bicara soal anak putus sekolah dan wajib belajar 12 tahun,” jelasnya. Program pemberantasan buta aksara sudah harus dikoordinasikan antarkabupaten/kota di Kalbar. Apa yang disampaikan wakil rakyat dapil Kalbar, Zulfadhli punya dasar kuat. Selama lima tahun pemerintahan berjalan, pembangunan pendidikan di Kalbar belum diharapkan sebagaimana mestinya. Kalbar, menurutnya, masih tinggi tentang pemberantasan buta huruf di Indonesia. Rankingnya masuk lima besar dari 33 provinsi di Indonesia. Hitungannya, kalau sekitar 400 ribu warga buta huruf, apabila dibagi jumlah penduduk Kalbar, berarti ada sekitar sembilan persen lebih yang buta huruf. Kunci mengatasinya mesti bekerja keras dan berkomitmen tinggi. “Kita punya lembaga luar sekolah di SKPD kabupaten/kota di Kalbar. Berdayakan itu,” tegas Ngatman. Selain itu, anggaran pendidikan nonformal untuk mengatasi buta huruf juga harus searah. Ngatman mengakui di zamannya menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kalbar, anggaran pendidikan formal dan nonformal masuk fokus utama. Perincian anggarannya sekitar Rp 73-80 miliar dari APBD Kalbar. Kalau dana APBN dananya mencapai sekitar Rp 1 triliun. “Saya tidak tahu dana anggaran sekarang ini,” ucap Ngatman. Bukan hanya soal buta aksara yang dikritisinya, tentang sertifikasi guru di Kalbar ternyata menduduki urutan atau ranking ke-31. Kalbar bahkan kalah dari Maluku dan Maluku Utara, provinsi baru hasil pemekaran. “Nilai rata-rata untuk ujian kompetensi guru Kalbar yang diadakan pemerintah pusat hanya sekitar 35. Ini miris sekali. Padahal kita wajib menyejahterakan tenaga pendidikan kita,” papar Ngatman. (jul) [Non-text portions of this message have been removed]
