Ref: Apakah perlu dididik? Bukankah kalau yang dididik lebih pandai dari kaum berkuasa dan elit serta keturunan mereka, maka kedudukan mereka terdesak dan terancam hilang dan mendatangkan kerugian. Untuk mengatasi hal tsb. Kekuasaan harus dipegang ketat agar rejeki tidak menghilang. Lihat saja pada sejarah penjajahan. Bukan hanya sedikit ambtenar nan setia yang diperlukan, yang lain adalah pelayan dan budak abadi.
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/08/79465/mengapa_pendidikan_kita_tidak_mendidik/#.UHHTvoaKjBo Mengapa Pendidikan Kita Tidak Mendidik Oleh : Jakob Siringoringo. Sekali waktu di subuh Ramadan lewat. Aku terjaga dari tidur dan sulit mengantuk lagi. Tepat pula waktunya sahur meramaikan kesendirian, walau lewat televisi. Aku mengisi waktu dini hari itu dengan mencari hiburan, menonton. Seperti biasa jika satu saluran tv lagi dagangan atau iklan, maka kutekan tombol remote untuk memilih chanel lain. Akhirnya, sekitar pukul lima, satu saluran tv menarik perhatianku. Tak bisa dimungkiri, aku memilih menonton yang satu ini. SMA Kajang Saluran televisi tersebut menayangkan sebuah liputan berharga. Liputan yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan chanel tv lain waktu itu. Mereka meliput pendidikan Malaysia di salah satu SMA. Sekolah itu bernama SMA Kajang Malaysia. Dari liputan tadi, SMA Kajang memberikan contoh bagaimana pendidikan merupakan sebuah alat, bukan tujuan. Prinsipnya memanusiakan manusia. Murid-murid yang belajar di sana diajari secara humanis. Tak hanya diajari di depan kelas menurut kurikulum baku. Lewat berbagai kelengkapan yang disediakan, murid-murid dipersilakan menguji-coba aktivitas kesukaan masing-masing. Di luar jam belajar pelajaran, mereka beroleh pendidikan bakat dan kemauan. Yang hobi menyanyi dan bermain musik, diberikan fasilitas, keleluasaan dan bimbingan untuk mendalami. Bagi murid yang suka olahraga, misalnya, panahan—satu cabang olahraga yang diikutkan dalam perlombaan nasional sampai internasional—difasilitasi dan dibimbing. Kala di dalam kelas, mereka dilatih berlomba berpidato. Berpidato di depan umum dengan bahasa nasional dan Inggris. Lomba membaca puisi atau kegiatan sastra lainnya, menulis dan sebagainya. Dan yang tak kurang, murid-murid dilengkapi dengan belajar agama. Yang terakhir ini menguatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Hasilnya, bertengger banyak piala di sekolah tersebut. Aneka perlombaan diikuti tertulis di piala. SMA Kajang Malaysia berdiri di atas sebidang tanah yang cukup luas, asri, tidak condong pada kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas belajar. Selain itu, sekolah ini berasrama sehingga murid-murid tinggal di sana, jauh dari orang tua. Mereka digembleng menjadi manusia yang siap pakai ke mana dan kapan pun. Sistem asrama membuktikan keseriusan meningkatkan mutu pendidikan yang seiring dengan naiknya mutu SDM. Kelebihan sistem pendidikan ini belum berakhir sampai di sana. Yang mengherankanku, sekolah tersebut ternyata dibiayai oleh pemerintah Malaysia. Murid-murid tidak membayar uang SPP sebagaimana di Indonesia. Mereka hanya membayar satu ringgit Malaysia. Uang yang setara Rp 3000 tersebut dibutuhkan untuk membayar makan murid-murid di asrama. Sungguh pembayaran yang tak lebih hanya sebagai simbol. Betapa seriusnya pemerintah Malaysia mengangkat derajat dan martabat bangsanya menuju kemerdekaan sebenar-benarnya. Kenyataan tersebut betapa beterbalikan dengan kondisi di RI. Pantas kita kalah kualitas dari mereka. Ini murni soal kemajuan pendidikan yang menghidupkan kemampuan manusianya. Aku terkejut kala liputan ini diberitakan merupakan sekolah berasrama dan dibiayai pemerintah. Di Indonesia lewat novelnya "Negeri 5 Menara" berkisah tentang sekolah persis seperti SMA Kajang, yakni Pesantren Gontor. Sekolah yang berbeda dari biasanya. Berbanding terbalik 180 derajat, sistem pendidikan di Indonesia tidak mendidik—jika tak mau disebut membodoh-bodohi. Yang dipentingkan dalam persekolahan kita hanya sebatas keuntungan. Sisanya keberuntungan. Baik sekolah negeri maupun swasta setali tiga uang hanya berorientasi pada pendapatan. Ketika murid SMP misalnya hendak masuk SMA negeri yang dianggap paling baik, selama proses ke sana, kita takkan lupa pada persoalan cara masuk. Ada beberapa cara masuk, hanya satu yang paling besar kemungkinannya: menyogok pihak sekolah hingga jutaan rupiah. Keuntungannya hanya satu dan yang lain sebagai pelengkap. Masuk sekolah negeri favorit, prestise murid berada di atas murid sekolah lain, apalagi swasta. Soal mutu pembelajaran? Kurang lebih sama bobroknya. Dengan syarat tersebut, kedudukan sekolah favorit hanya diisi murid dari keluarga berada. Sementara anak dari keluarga miskin, hanya berharap pada takdir. Penyakit Jawa masa lalu, tunduk pada sesuatu yang lebih tinggi. Kedudukan sistem pendidikan beralih fungsi menjadi objek penghasilan. Jaminan masa depan murid, tak didapat dengan bersekolah. Sekolah tidak berfungsi sebagai alat untuk menemukan potensi seseorang menggali kemampuannya. Sekolah juga tidak berkepentingan memberi jalan bagi murid agar lebih maju dalam berpikir. Murid hanya diajari dengan kurikulum yang memuakkan, kaku, lalu dievaluasi secara berkala dengan pertanyaan yang kerap menjebak. Tak perduli sudah dipelajari atau belum. Maksudnya hanya mengarahkan sekolah dan warganya pada taraf kemampuan sebatas kebiasaan yang instan. Ujian Nasional adalah contoh fenomenal. UN didudukkan pada pundak murid. Tra perduli isi di dalamnya mampu dicari solusi apalagi dalam waktu yang memenjarakan pikiran. Tak sulit ditebak, UN bertujuan agar sistem pendidikan yang benar dirusak dan dijadikan merusak pendidikan itu sendiri. Finalnya, kembali pada perebutan keuntungan. Entah sogok, suap, bocorkan jawaban atau tindak tanduk koruptif lainnya, yang terpenting "cair", solusi ditemukan. Finis, masa depan generasi bangsa bernoda pekat sudah. Sekolah sekarang berjalan menurut kepentingan. Baik menteri pendidikan apalagi pejabat akademisi semuanya keras kepala menuntut "ilmu itu mahal", maka "bayarlah". Tak ada uang, berhentilah sekolah. Tak perduli, murid sebagai generasi penerus bangsa. Jika ingin pintar, tunjukkan rupiahmu. Pokoknya tidak ada yang gratis. Wajib belajar sembilan tahun, gratis? Barangkali. Praktiknya sekolah gratis demikian hanya bertukar lumbung penerimaan. SPP ditiadakan, namun biaya administrasi lainnya masih mencekik. Belum lagi buku yang wajib dibeli dengan harga beragam mahal plus peraturan lainnya. Semuanya menghantam nilai filosofis pendidikan itu sendiri. Hasilnya? Murid sekolah tak membuat si murid menemukan potensi di dirinya masing-masing. Justru memaksa pemikiran semakin terkotak. Secara umum dapat dikatakan sekolah itu sebagai sesuatu seremoni. Bahkan candu, bukan kewajiban bangsa untuk mencerdaskan pemikiran. Inti masalah, sistem pendidikan kita telah dikomersialisasikan. Akhirnya mutu SDM kita terus terbenam ke dasar ketertinggalan. Negara telah kehilangan kewajibannya untuk mencerdaskan bangsa. Tak heran, sampai di sinilah kemampuan kita menjajal kemajuan dunia yang kian tak terbendung. Malaysia yang sebelumnya belajar ke Indonesia, kini mereka justru menjadi guru. Demikianlah sistem pendidikan telah ditetapkan negara lewat menteri terkait guna terus menidurkan rakyat dari kesadarannya sebagai bangsa yang merdeka dari penindasan. *** Penulis adalah anggota KDAS Medan. [Non-text portions of this message have been removed]
