http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=313792
PELAYANAN IBADAH Haji Nonkuota Dinilai Rusak Sistem Suryadharma Ali, Menteri Agama Sabtu, 20 Oktober 2012 MEKAH (Suara Karya): Penyelenggaraan ibadah haji di luar mekanisme resmi telah merusak sistem, sehingga kerap mengganggu pelayanan rukun Islam kelima itu. Karena itu, Menag Suryadharma Ali kembali mengimbau masyarakat agar tak berhaji di luar ketentuan yang berlaku. "Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya," ujar Suryadharma usai rapat koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1433 H/2012 di Mekah, Arab Saudi, kemarin. Suryadharma menegaskan, pihaknya terus mengimbau masyarakat agar berhaji lewat sistem yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Agama. "Kita kasihan kepada jemaah haji nonkuota yang sudah selamatan di kampung, lalu terkatung-katung di Jakarta. Ingin pulang malu," katanya. Pemerintah juga menemukan praktik pemalsuan paspor sebanyak 36 buku yang terdeteksi di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). "Pelaku pemalsuan itu dari Mojokerto. Dia sudah kami proses," kata Suryadharma. Ketika ditanya kemungkinan keterlibatan orang dalam, Suyadharma menyatakan, untuk sementara ini belum terlihat. "Jika terbukti, akan kami tindak dengan tegas," katanya. Sementara itu, Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Jedah mendata 99 jemaah yang berangkat di luar sistem atau biasa disebut nonkuota. Terakhir, Selasa lalu (16/10), 13 jemaah nonkuota adal Jakarta, Depok, dan Ternate-diorganisasi oknum dari Depok-mendarat di Arab Saudi. Sebelumnya juga ditemukan rombongan jemaah nonkuota dari Kalimantan Selatan yang dikoordinasi oknum dari Banten. Rata-rata jemaah nonkuota tak siap masuk sistem pelayanan jemaah haji yang dibuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sementara biaya yang dikeluarkan juga membengkak, yakni hingga Rp 70 juta atau sama dengan biaya ibadah haji khusus (ONH plus). Dampaknya, mereka harus terkatung-katung 5-9 jam di Bandara Haji King Abdul Azis, Jedah. "Tugas yang diemban Daker Jedah hanya memantau dan melaporkan jemaah nonkuota ini," kata Kepala Daker Jedah Ahmad Abdullah. Terkait hal tersebut, Menteri Suryadharma mengimbau jemaah Indonesia untuk berhaji dengan menggunakan sistem yang sudah dibangun Pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan otoritas haji Arab Saudi. Saat ini terdapat dua sistem berhaji, yakni melalui sistem yang diselenggarakan pemerintah dan yang diselenggarakan swasta atau dikenal dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (dulu ONH Plus). Menag mengimbau agar menggunakan kedua sistem, jika belum waktunya dan harus menunggu, maka dia meminta calon haji bersabar dan tidak memaksa diri sehingga menyengsarakan diri sendiri. Pemulangan TKI Sementara itu, soal pemulangan 1.943 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dengan menggunakan pesawat haji, mulai 17-20 Oktober 2012, tak akan mengganggu proses keberangkatan jemaah karena TKI diturunkan di embarkasi haji. "Jadi, jika ada TKI asal Surabaya tetapi pulang dengan menggunakan pesawat embarkasi Banjarmasin, maka TKI tersebut turun di Banjarmasin, selanjutnya menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja," kata Suryadharma Ali. Dia menjelaskan, pada prinsipnya, Kementerian Agama (Kemenag) membantu pemulangan TKI bermasalah hingga ke Tanah Air. Sementara angkutan berikutnya agar TKI tersebut sampai ke daerah asal menjadi tanggung jawab kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Menag juga menjelaskan bahwa pemulangan TKI bermasalah dengan pesawat haji (PT Garuda Indonesia) merupakan kedua kalinya. Tahun 2011, pesawat haji juga digunakan untuk mengangkut TKI bermasalah dari Arab Saudi. (Yudhi [Non-text portions of this message have been removed]
