Ref.: Pangat rendah, gajinya kecil,  korupsinya tidak sebanyak yang berpangkat 
tinggi  bergaji besar, mereka berpangat tinggi ini korupsinya bisa sangat 
busaaaaar. 

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/28/83922/gaji_kecil_menghalalkan_korupsi/#.UI2cFoaaHBo

      Minggu, 28 Okt 2012 01:50 WIB
      TEROPONGBERITA

      Gaji Kecil "Menghalalkan" Korupsi" ? 
      Oleh : Mohli’s. SALAH satu kendala Polri dalam membanteras korupsi adalah 
gaji yang rendah. Masalah gaji ini menjadi salahsatu kesulitan dalam 
pembanterasan korupsi. Jadi kita nggak munafik, termasuk saya. Kalau hanya dari 
gaji nggak akan cukup. Yang jelas bagaimana caranya kita tidak boleh menerima 
gratifikasi apa pun bentuknya. Komitmen ini sangat berat.
      Terkadang penyidik sudah independen dalam mengusut kasus. Tetapi, ada 
saja pihak tertentu yang berusaha membujuknya agar melakukan korupsi.

      Terkadang klepak-klepak juga penyidiknya kalau ada yang bawa duit di 
depannya. Ini fakta dilapangan. Karena itu pimpinan harus berani bertindak 
tegas, berintegritas, memberi tauladan, antigratifikasi, menolak tegas korupsi, 
kolusi dan nepotisme. 

      Itulah ucapan jujur Wakapolri (Wakil Kepala Polri) Komjen Nanan Sukarna 
yang dulu pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara dalam diskusi 
Kejaksaan di Jakarta. 

      Wah, ini baru hebat. Mengapa - Karena hal ini diakui oleh seorang perwira 
tinggi berpangkat Komjen (Komisaris Jenderal) Polisi, yang jika di tentara 
setara Letnan Jenderal. Namun masalah ini bukanlah "barang baru". Masalah gaji 
rendah, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, sesungguhnya sudah lama 
sekali dikeluhkan.

      Pegawai negeri sudah sejak dulu-dulu mengeluhkan gajinya yang kecil, 
meskipun secara berkala selalu ada kenaikan. Anehnya setiap tahun tidak sedikit 
orang berebut menjadi PNS. Biarlah gaji kecil, tapi kerjanya enteng, banyak 
libur bersama, jika sudah tua dapat pensiun. Begitu alasan mereka. Maka tidak 
heran banyak orang yang menjadi korban calo yang bualnya dapat menjamin bisa 
masuk jadi PNS. Bayar berapa pun, atau menggadai apa yang bisa digadai. 

      Begitu pula kaum buruh seperti tak habis-habisnya menuntut kenaikan upah. 
Karena jumlah gaji/upah senantiasa tak mencukupi untuk hidup sederhana. 
Meskipun sudah ada UMR, mereka menuntut umr dinaikkan sesuai dengan kebutuhan 
hidup yang standar. Tidak perduli perusahaan/industri tempat mereka bekerja 
mampu memenuhi tuntutan mereka atau tidak. 

      Karena maklumlah, perusahaan/industri selain membayar upah buruh juga 
harus membayar pajak, sumbangan ini itu, mengurus surat surat yang diperlukan 
dari instansi pemerintah juga perlu duit yang resmi maupun yang tidak agar 
urusan surat-menyurat itu cepat selesai.

      Kalau rakyat biasa, buruh kecil, pegawai rendahan yang mengeluh gaji tak 
mencukupi, mungkin suatu yang wajar meskipun terjadi setiap tahun. Justru 
sebabnya pun wajar pula, yaitu harga barang-barang kebutuhan pokok pun selalu 
sering naik. Baru mendengar selentingan gaji PNS akan naik, para pedagang 
buru-buru menaikkan harga dagangannya. Hal itu jadi "barang biasa". 

      Yang tidak biasa dan kuping terasa bergelitik mendengarnya, karena 
presiden kita, juga pernah mengemukakan bahwa gajinya tidak pernah naik. 
Rasanya kok lucu, kok ada kepala negara yang mempersoalkan gajinya, padahal 
segala kebutuhannya sudah ditanggung negara. Ini tak pernah terjadi pada 
presiden presiden terdahulu. Malahan ada presiden yang pinjam duit pada 
pengusaha untuk memperbaiki mobil pribadinya yang kebetulan rusak. Bahkan ada 
wakil presiden yang kepingin membeli sepatu yang bermerek, tapi tak kesampaian 
karena uangnya tak cukup, gajinya pun kecil. Tapi dia tak mengeluh. 

      APA BISA - 

      Tapi sudahlah ! Kita kembali kepada pengakuan Waka Polri Komjen Nanan 
Sukarna. Timbul juga pertanyaan : Apakah gaji kecil itu bisa menjadi alasan 
untuk "menghalalkan" orang berbuat korup - Ini pertanyaan klasik yang 
tergantung terus sampai sekarang. 

      Nanan Sukarna menegaskan, yang utama bagi kepolisian bagaimana polisi 
bisa menjadi pelayan yang baik dan menjamin kualitas polisi anti-KKN dengan 
hanya mengandalkan gaji semata dan menolak gratifikasi. 

      Ya, ini ucapan, atau tekad yang bagus sekali dari seorang perwira tinggi 
polisi. Tapi kita juga jangan munafik melihat kenyataan di lapangan. Korupsi 
yang kian merajalela yang bukan dilakukan oleh bawahan, tapi oleh atasan atau 
politisi yang telah mempunyai kedudukan mapan bahkan berlebihan. Punya rekening 
gendut miliaran rupiah. 

      Apakah Pak Nanan tidak menyadari, bahwa ucapannya itu dapat bias ke 
bawahan yang berhujan berpanas mengatur lalulintas yang macet, sopir yang 
membandel, mengejar penjahat dan teroris yang terkadang dirinya sendiri menjadi 
korban (ingat peristiwa Poso, dua orang po lisi gugur ketika menjalankan 
tugas), mengejar perampok dan penjahat-penjahat lain yang terkadang berani 
karena mereka memiliki senjata api, dan lain sebagainya. Dan ini semua mereka 
lakukan dengan gaji yang tidak mencukupi. 

      Maka tak usahlah heran bila para bawahan itu tanpa sadar jadi 
menggerundel : Ah, bapak-bapak jenderal punya rekening gendut tapi masih juga 
korupsi, konon pula kami yang gaji tak cukup. Jangankan punya rekening atau 
tabungan, gaji saja bila cukup makan sekeluarga setiap bulan sudah sangat 
syukur ! *** 


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke