Ref: Mendukung BUMN dengan menadah tangan? Jangan khawatir komisi tidak dilupakan.
http://www.jambiekspres.co.id/berita-1684-presiden-dukung-bumn-tolak-kongkalikong.html Presiden Dukung BUMN Tolak Kongkalikong Minggu, 28/10/2012 - 11:04:26 WIB | Kategori: Nasional - 0 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono JAKARTA - Ketegangan antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan DPR terkait adanya oknum yang meminta jatah ke perusahaan negara tak luput dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menyatakan, sejak awal presiden mendorong agar ada pengelolaan anggaran yang profesional dan efisien. "Jangan sampai anggaran yang susah payah didapat ada kebocoran yang tinggi. Ada alokasi yang tidak mengedepankan efisiensi," katanya kepada Jawa Pos, Sabtu (27/10). BUMN, lanjut dia, harus memiliki keuangan yang sehat, efisien, serta bebas dari kepentingan politik. Firmanzah menegaskan, BUMN harus benar-benar bisa menjadi kepanjangan tangan negara dalam sektor ekonomi dan tidak membebani anggaran negara. "Termasuk, jangan ada praktik kongkalikong. Tidak hanya dengan politik, tapi juga eksekutif," ujarnya. Salah satu arahan presiden kepada BUMN disampaikan di depan jajaran dewan komisaris dan direksi BUMN di ballroom Hotel Sahid Rich, Jogjakarta (10/10). Saat itu, SBY memberikan apresiasi atas prestasi BUMN. Selain itu, SBY mengingatkan agar BUMN berbenah dengan membersihkan diri. Menurut Firmanzah, saat ini semangatnya adalah bersama-sama melakukan reformasi dan perbaikan. Masing-masing pihak, baik direksi BUMN maupun legislatif, harus menjaga hal tersebut. SBY, kata dia, menyambut baik sikap Dahlan yang siap memberikan klarifikasi kepada DPR. "Kesempatan bertemu DPR adalah kesempatan yang baik," ungkap mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu. Klarifikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan laporan mengenai inefisiensi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat Dahlan menjabat direktur utama, namun juga soal oknum DPR yang mengajak mempermainkan anggaran atau meminta jatah dari BUMN. "Nanti ada mekanismenya di sana (DPR). Tapi, masing-masing pihak semangatnya adalah keterbukaan dan untuk memperbaiki diri," urai Firmanzah. Sebagaimana diberitakan, ketegangan muncul ketika ada dugaan oknum DPR yang memeras BUMN. Dahlan menginstruksi jajarannya untuk menolak permintaan tersebut. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Nomor 542/Seskab/IX/2012 yang berkaitan dengan pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong. Persoalan lain muncul ketika inefisiensi PLN Rp 37 triliun dipertanyakan. Dahlan sempat tidak menghadiri rapat kerja dengan komisi VII karena tengah mendampingi Presiden SBY melakukan kunjungan kerja ke Jogjakarta. Namun, Dahlan sudah menyatakan siap memberikan klarifikasi, bahkan siap menghadapi risiko. (fal/wir/dyn/pri/c5/nw ++++ http://www.bisnis.com/articles/privatisasi-bumn-dpr-setujui-privatisasi-kertas-padalarang-primissima-sarana-karya PRIVATISASI BUMN: DPR Setujui Privatisasi Kertas Padalarang, Primissima, Sarana Karya Newswire Rabu, 24 Oktober 2012 | 21:55 WIB JAKARTA: Komisi XI DPR menyetujui rencana privatisasi tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kertas Padalarang Persero, PT Primissima Persero, dan PT Sarana Karya Persero. Wakil Ketua Komisi XI Zulkieflimansyah menuturkan rencana privatisasi tiga BUMN itu sebelumnya sudah diputuskan oleh Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN. Oleh sebab itu, Komisi XI DPR memberikan persetujuan untuk rencana privatisasi tersebut. "Kami Komisi XI dapat menyetujui rencana privatisasi tiga BUMN ini," kata Zulkieflimansyah dalam Raker Komisi XI DPR, Rabu malam (24/10/2012). Dia menjelaskan saham pemerintah yang ada di Kertas Padalarang akan didivestasi melalui mekanisme "strategic sales" kepada Perum Peruri. Saham pemerintah yang juga terdapat pada Primissima akan didivestasi kepada GKBI, sedangkan saham pemerintah yang berada di Sarana Karya akan diambilalih oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). "Namun, terkait dengan persetujuan tersebut, untuk privatisasi Sarana Karya, Komisi XI meminta agar Wijaya Karya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Buton setelah merealisasikan akuisisi tersebut," tuturnya. Sementara anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Indah Kurnia menilai bahwa banyak BUMN yang tidak efisien dan tidak efektif sehingga membutuhkan langkah privatisasi serta tambahan modal. "BUMN kalah dengan swasta, di mana masih sulit mendapatkan bahan baku sehingga membuat marjinnya negatif. Tolong diperbaiki ke depannya," ujar Indah pada kesempatan yang sama. Dia mengharapkan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan menteri terkait memperhatikan pola hidup direksi BUMN dengan cara direksi tersebut menjalankan perusahaannya. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Laurens Bahang Dama menjelaskan Pemda Buton memberikan rekomendasi terkait akuisisi Sarana karya yang dilakukan oleh Wijaya Karya agar WIKA dapat bekerja sama dengan Pemda Buton. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyambut gembira persetujuan privatisasi untuk tiga BUMN tersebut. Ia turut mendukung program privatisasi yang digulirkan oleh Kementerian BUMN. Ia mengatakan, saham pemerintah sebesar 100% yang berada di Sarana Karya nantinya diambil alih oleh BUMN lain, yakni WIKA. Hal ini dilakukan karena dalam 5 tahun terakhir Sarana Karya memiliki ekuitas negatif serta mengalami kerugian sehingga sulit untuk mendapatkan pendanaan. Selanjutnya, saham pemerintah sekitar 52,79% yang terdapat pada Primisissima akan dialihkan kepada GKBI. "Kami ingin sampaikan rekomendasi di mana kondisi mesin sudah tua dan butuh perbaikan sehingga memberikan hasil yang tidak maksimal bagi Primissima," tutur Agus. Agus melanjutkan Primissima sering mengalami keterlambatan produksi, pemasaran dan ekspor yang terus menurun, serta adanya persaingan dari negara tetangga yang berpengaruh terhadap permintaan pasar Primissima. Bahkan, marjin yang negatif karena perusahaan mengalami kerugian pada periode 2006-2009. Selanjutnya, saham pemerintah sebanyak 7,74 persen yang terdapat pada Kertas Padalarang akan diambilalih oleh Peruri. Secara umum, kondisi yang dihadapi oleh Kertas Padalarang adalah mesin yang sudah tua, perusahaan yang membutuhkan modal, serta pemasaran yang terus menurun dari tahun ke tahun. "Untuk itu, perusahaan membutuhkan mitra strategis untuk mempertahankan penjualannya," ungkapnya.(Antara/bas) [Non-text portions of this message have been removed]
