Tiga Tahun SBY-Boediono, Realitas atau Sekadar Statistik by Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI Masyarakat kebanyakan tidak ingin rumit dalam mengukur atau menghitung kinerja pemerintah. Ukurannya sederhana. Rakyat akan mengacu pada masalah kecukupan pangan, papan, sandang, jaminan kesehatan atau berobat murah, dan jaminan bagi pendidikan anak-anak. Masih ditambah lagi dengan pertanyaan soal asupan gizi keluarga, rasa aman atau ketertiban umum. Dan, faktor penting lain yang juga menjadi sorotan publik adalah masalahk penegakan hukum yang berkeadilan atau kepastian hukum. Jadi, yang utama adalah aspek kesejahteraan. Kalau tolok ukurnya kesejahteraan rakyat, kinerja pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono terbilang mengecewakan. Sebaliknya, jika acuannya data-data statistik menurut teori ekonomi, SBY-Boediono masih mungkin diacungi jempol. Masalahnya adalah mana yang ingin dilihat? Realitas kehidupan mayoritas rakyat atau sekadar memaknai data-data statistik versi Biro Pusat Statistik (BPS)? Saya memilih mengukur kinerja pemerintah dengan parameter kesejahteraan umum. Sebab, kesejahteraan itu langsung dirasakan. Kalkulasi tentang kesejahteraan boleh saja sarat akal-akalan, tetapi rasa atau nikmat kesejahteraan itu tak bisa berbohong. Coba simak debat kandidat presiden Amerika Serikat baru-baru ini. Penantang dari Partai Republik Mitt Romney memojokan petahana Partai Demokrat Barack Obama dengan isu tentang kegagalan Obama menciptakan lapangan kerja baru dan ketidakmampuan menurunkan harga BBM (bahan bakar minyak). Dua isu ini adalah faktor tak terpisah untuk mengukur kesejahteraan. Jadi, di negara mana pun, kinerja pemerintah mudah dihitung dan dirasakan, tanpa harus menggunakan teori atau terminologi-terminologi ekonomi yang tidak familiar buat orang kebanyakan.. Karena takut sesat, Saya tidak berani hanya mengandalkan data-data statistik untuk sekadar menyimpulkan maju mundurnya perkembangan kesejahteraan rakyat. Lebih akurat jika melihat dan merasakan bagaimana rakyat, per individu maupun kelompok, melakoni hidup keseharian mereka. Dengan cara seperti itu, kita bisa melihat langsung fakta dan realitas yang belum tentu tercermin dalam statistik. Sebab, di dunia nyata itu, kita bisa melihat komunitas tertentu yang bekerja sangat keras agar bisa terhindar dari kelaparan. Komunitas yang lain masih berkutat untuk keluar dari level miskin. Sementara kelompok pekerja yang tidak berpenghasilan tetap berjibaku agar tetap mampu memenuhi kebutuhan minimum, termasuk menjaga kesehatan dan membiayai pendidikan anak-anak di sekolah negeri. Juga dari realitas itu, muncul Pertanyaan berikutnya; ada berapa banyak warga negara yang tinggal di pemukiman atau rumah tidak layak huni? Lalu, ada berapa banyak Balita dan orang dewasa menderita kurang gizi? Statistik resmi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6 persen per tahun. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI per 2012 sebesar 6,2%. Walaupun terjadi ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis utang di Eropa dan Amerika Serikat (AS), Pemerintah tahun ini tetap optimis dengan mematok pertumbuhan 6,7%, lebih tinggi dari 2011 yang 6,5%. Pertanyaannya, siapa saja yang menikmati pertumbuhan tinggi itu? Seberapa kuat pertumbuhan yang tinggi itu menciptakan lapangan kerja dan menaikkan daya beli pekerja? Mampukah pertumbuhan itu merespons masalah kemiskinan dan mengatasi masalah pangan, papan, kesehatan masyarakat dan jaminan pendidikan bagi semua anak usia belajar? Menrut BPS, hingga Februari 2012, jumlah pengangguran terbuka tercatat 6,32%, dan jumlah Jumlah penduduk miskin per September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen). Statistik ini tampaknya terbantahkan dengan sendirinya, kalau dihadap-hadapkan dengan data tentang program beras untuk warga miskin (Raskin) dan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Untuk Program Raskin tahun 2012 pemerintah mengalokasikan menyediakan beras bersubsidi bagi 17.488.007 RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). Ini data resmi yang dikutip dari kantor Menko Kesra. Sekarang, mau diasumsikan berapa jiwa per RTS-PM? Sejumlah ahli sering berasumsi minimal empat jiwa per RTS-PM. Maka, jumlah warga miskin sebenarnya bisa lebih dari 70 juta jiwa, bukan 29,89 juta jiwa. Jumlah warga miskin versi BPS itu memuat pesan bahwa pemerintah berhasil menurunkan jumlah warga miskin. Tetapi, program Raskin berikut RTS-PM yang dirancang pemerintah justru membantah klaim BPS itu. Program pengentasan kemiskinan bisa melenceng jauh jika hanya berpatokan pada angka BPS. Saya harus mengatakan sekali lagi bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sama sekali tidak bermutu. Hingga saat ini, perekonomian Jawa masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar, diikuti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kehadiran Negara Akhir-akhir ini, rakyat sering mempertanyakan peran dan kehadiran negara di tengah rangkaian konflik yang bermuara pada sengketa agraria. Karena negara tak penah tampil menengahi sengketa, bentrok berdarah kadangkala sulit diihindari. Itulah yang terjadi di Sape dan Mesuji belum lama ini. Dalam beberapa kasus, bentrok berdarah tak terhindarkan karena rakyat merasa alat-alat negara tidak independen dan cenderung berpihak pada pemodal besar.
Kalau rakyat sampai mempertanyakan peran dan kehadiran negara atau pemerintah di tengah rentetan konflik, itu sudah menjadi indikator tentang rendahnya efektivitas pemerintahan saat ini. Kalau efektivitasnya dipertanyakan, sudah barang tentu kinerjanya pun patut diragukan. Menurut saya, pemerintahan sekarang ini sudah kehilangan militansi dalam agenda penegakan hukum. Saya mengacu pada obral grasi dan remisi yang diberikan kepada terpidana narkoba, serta sikap minimalis pemerintah melihat lambannya proses hukum sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik, utamanya kasus Bank Century dan Mafia Pajak . Lebih spesifik lagi, pemerintahan SBY tidak militan lagi dalam memerangi korupsi dan kejahatan narkoba di negara ini. Karena itu, tidak mengherankan jika Pemerintah pun tampak minimalis pula menyikapi upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya khawatir, sikap minimalis itu disebabkan oleh tersanderanya pemerintah saat ini. Bukan rahasia lagi bahwa ada pejabat tinggi negara saat ini yang diduga terlibat kasus Bank Century.
