"PERSETERUAN DAHLAN ISKAN DAN DPR TERKAIT TUDUHAN PEMERASAN BUMN & KORUPSI 37T" 
By @TrioMacan2000

Sebentar lagi saya kultwit bahas tuduhan Dahlan iskan ke DPR terkait pemerasan 
di BUMN2 oleh agta2 DPR

Membalas tuduhan DPR bhw Dahlan iskan korupsi 37 Triliun sewaktu jadi 
dirut PLN sesuai temuan BPK, Dahlan balik menyerang DPR. Dahlan tuduh 
agta2 DPR memeras & maksa minta jatah proyek di BUMN2. benarkah itu?
 Benar. Sdh lama terjadi. Bgmn bisa? Sy uraikan sbb :

Sejak 
reformasi dan perubahan UU ttg kedudukan DPR, fungsi dan kewenangan DPR 
menjadi lebih besar, bahkan sangat besar, DPR sesuai konstitusi hasil 
amandemen pny hak legislasi, bugdeter dan pengawasan serta hak2 lain 
seperti persetujuan penunjukan pejabat2, Dalam hak budgeter atau 
anggaran, kewenangan DPR sgt besar sampai ke penentuan satuan 3 atau 
nama proyek yg disetujui, Saya sdh pernah bahas tuntas bgmn DPR bermain 
di hak anggaran dlm kultwit saya tentang "Mafia Anggaran DPR"

BUMN2 selaku pelaksana program pemerintah (disamping Kementerian dan 
lembaga), sangat tergantung pd DPR dlm alokasi anggarannya, Selain 
anggaran program / proyek, BUMN2 juga tergantung pada DPR dlm alokasi 
anggaran PSO (public service obligation), Contoh : PSO PT. KAI, PT. Pos 
Indonesia, PT. Merpati, Bulog dst..semua alokasi anggarannya harus 
persetujuan DPR. Tidak bisa tidak. Belum lagi penetapan dan persetujuan 
utk anggaran2 subsidi (energi dan pangan) yg lebih 300 Triliun itu, juga
 harus persetujuan DPR. Program2 BUMN apa pun dan sebesar apapun harus 
mendapatkan persetujuan DPR jika menggunakan uang APBN.

Tentu 
semua persetujuan DPR itu tidak bisa diperoleh secara gratis. Ada 
harganya, ada tarifnya. Cash atau pun tidak. Cash alias tunai jika 
pengusaha yg menggiring proyek / program utk disetujui DPR mampu siapkan
 fee di depan sebesar 5-10% utl DPR. Non cash, itu artinya DPR berhak 
dan sdh disepakati akan menunjuk pihak ketiga yg akan kerjakan program 
atau proyek yg ada di BUMN2 itu

Semua kementerian dan lembaga 
negara serta BUMN2 itu punya mitra kerja di DPR dalam bentuk komisi2 
DPR, 1 BUMN memiliki sedikitnya 2 mitra di DPR : Komisi VI (BUMN, 
perindag) dan komisi teknis. Misalnya : Bulog dgn komisi IV, KAI komisi 
V. Semua BUMN ini sangat tergantung, bahkan hidup matinya dari DPR. 
Sekali DPR tdk setujui PSO atau programnya, BUMN tertentu bisa modar !. 
DPR itu dianggap dewa penolong sekaligus iblis pemeras oleh BUMN2. Benci
 tapi butuh. Direksi2 BUMN juga mayoritas korup dan bermain.

Contoh terakhir, komisi IV DPR setujui program bantuan benih 200 M ke 
BUMN PT. Shang Hyang Seri. Tapi ketua Komisi IV minta 10% = 20 M. Semua 
persetujuan DPR itu ada harganya. Termasuk pemilihan dan penetapan 
pejabat2 tertentu yg harus dapat persetujuan DPR. Suap !. Jadi, apa yg 
dituduhkan oleh dahlan itu adalah hal praktek yg sdh lama terjadi. Tdk 
bisa diberantas KPK, karena KPK juga takut pd DPR. Namun, dalam konteks 
ini, tuduhan dahlan iskan yg kemudian banyak dimuat media massa itu, 
sebenarnya hanya pengalihan isu saja

Pertama : isu yg 
dilontarkan dahlan iskan itu adalah isu basi. Dalam artian Setkab sdh 
buat SE ttg pengawalan anggaran APBN agar efektif. SE Seskab itu 
diterbitkan bulan sept 2012 ditujukan kepada seluruh K/L dan BUMN2. 
Isinya normatif saja, agar seolah2 SBY bersih & serius. Ketika 
dahlan iskan dipergoki korupsi dan menyimpang 37 Triliun sewaktu jadi 
dirut PLN, dahlan gunakan isu SE seskab ini utk hantam DPR

Dahlan mau buat opini sesat seolah2 pertarungannya dahlan vs DPR ini mau
 dijadikan pertarungan Malaikat vs Setan. Dahlan yg jago pencitraan dan 
selalu menutupi kebusukan2nya selama ini dgn pencitraan, mau selamatkan 
dirinya dari tuduhan korupsi 37 T

Tidak ada hub antara 
mangkirnya dahlan iskan 3 kali dalam RDP dgn DPR utk pertanggungjawaban 
dahlan thdp penyimpangan di PLN dgn SE. Sekadar informasi, SE-542 
merupakan imbauan agar para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu 
(KIB) II dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian untuk 
mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014, 
sebagaimana sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden agar mencegah 
praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau 
rekanan. Ajakan ini disampaikan Seskab melalui Surat Edaran Nomor: SE 
-542 /Seskab/IX/2012 tertanggal 28 Sept lalu. Dahlan memanipulasi SE ini

Faktanya adalah : Dahlan iskan terbukti menyimpang 37 triliun sesuai 
temuan audit BPK. Dahlan diminta pertanggungjawaban oleh DPR

Faktanya adalah : dahlan iskan tidak berani datang, ketemu dan 
menjelaskan ke DPR tentang temuan BPK itu. Dia malah urus sapi dan 
teriak2 di media massa bhw urus sapi lebih penting drpd kewajiban 
konstitusional dia menjelaskan korupsinya di PLN 37 T di DPR

Kebijakan dahlan di PLN dan KemBUMN adalah kebijakan full pencitraan 
diri. Dia mau menipu rakyat dgn politik pencitraannya yg masif. 
Penyimpangan & korupsi dahlan iskan di PLN harus ditanggung rakyat. 
Hny krn ingin dianggap sukses memimpin PLN tnp pemadaman bergilir, Demi 
pencitraan semu sewaktu jadi dirut PLN, Dahlan nekad menyewa genzet 
diesel dari China. Tentu saja ada kolusi & komisi utk Dahlan

Dahlan terbukti tdk efisien, menyimpang dan korup. Sesuai temuan BPK 
dana 37 T cukup utk bangun 20 Pembangkit berkapasitas 250 MW. Tapi 
dahlan iskan nekad, dibangun pencitraan diri palsu habis2an di media, 
dia matikan pembangkit2 yg ada, dia sewa genset, dpt fee. para pihak yg 
tahu siapa dahlan iskan sebenarnya akan paham apa yg saya maksud selama 
ini tentang dahlan iskan raja narsis dan ngaspo. Senjata andalan dahlan 
iskan adalah pencitraan lewat media2 miliknya & media2 bayaran 
seperti detikcom yg setiap detik muat berita DIS

Mengutip 
ucapan dahlan iskan : pencitraan adalah segala2nya. Jika pencitraan kita
 sdh baik, kita bisa buat apa saja ! (termasuk korupsi). Ketika dahlan 
ditantang utk bisa konversi pembangkit dari BBM ke BBG, dia jawab cepat :
 OK. Siap ! Kalau perlu saya impor sendiri gasnya. Faktanya dahlan lalu 
minta kuota gas ke menESDM yg kemudian disetujui dlm waktu 1 bln 
sementara dirut PLN sebelumnya 6 thn ga dapat gas

Percaya dgn 
janji menESDM dahlan lalu matikan pembangkit2 (non gas) yg sdh ada dan 
mau operasikan pembangkit BBG. Ternyata gagal. Akibat predikis dahlan yg
 meleset, terpaksa dahlan sewa genset dari china jor2an. Genser berbahan
 bakar solar. Biaya produksi bengkak. Dahlan iskan yg ingin pencitraan 
dirinya sbg Dirut PLN yg berhasil, dia tdk peduli dgn pembengkakan 
biaya, tabrak sana sini. Jebol 37 T, Kerugian 37 T itu luar biasa besar.
 Terbesar dlm sejarah RI. Sama dgn 1/3 belanja modal APBN 2012. Ini gila
 ! Dahlan ga sanggup jelaskan. Pasti ada unsur korupsi dahlan disini. 
Itu sebab dia mangkir terus dlm RDP DPR. cari2 jalan utk alihkan isu. 
Dahlan SKAK MAT !! Sekian

Kirim email ke