Ref: Ada negara ada intel. Siapa tahu mungkin saja konflik horizontal sengaja diciptakan oleh aparat negara agar perhatian masyarakat bisa dialihkan kearah lain dengan maksud supaya kepentingan penguasa negara tidak tergangu.
http://www.indopos.co.id/index.php/berita-indo-rewiew/27856-konfl-ik-horizontal-di-manakah-negara.html Konfl ik Horizontal, di Manakah Negara? Sunday, 04 November 2012 04:50 Deteksi Dini Intelijen Lemah Lemahnya deteksi dini intelijen disebut-sesbut sebagai salah satu faktor pemicu munculnya banyak konflik horizontal di beberapa daerah. Warga yang tidak bersalah kembali menjadi korban. Pengamat intelijen AC Manulang berpendapat, lemahnya deteksi dini terhadap ancaman konflik horizontal di masyarakat yang menelan korban tidak sedikit membuktikan kinerja intelijen lemah. ’’Saat ini intelijen kita loyo, kurang profesional,’’ kata Manulang, kemarin. Mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) ini menyebut, bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. ’’Sangat mungkin kerusuhan ini didesain dari Jakarta dengan berbagai tujuan dan bisanya tidak lepas dari tujuan perebutan 2014. Dengan adanya rusuh, seolah-olah pemerintahan sekarang ini lemah dan ini akan dimanfaatkan aktor ini untuk meraih simpati rakyat,’’ ungkapnya. Manulang juga merasa heran, aparat kepolisian seharusnya bisa mengantisipasi massa yang berunjuk rasa di Bima tetapi malah bertindak brutal dan membunuh rakyat. ’’Sangat tidak logis, aparat kepolisian tidak bisa memanfaatkan tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan meminta warga agar tidak lepas kendali,’’ ujarnya. Menurut Manulang, biasanya berbagai persoalan agraria atau ekonomi dan disulut ketersinggungan antar pemuda paling mudah menjadi pemicunya. Kemudian melibatkan rakyat dan pengusaha akan mudah disulut untuk kerusuhan. ’’Persoalan ini, kalau tidak cepat diantisipasi akan menjadi menjadi kerusuhan dan kelompok tertentu akan mengambil manfaatnya,’’ ujarnya. Manulang mensinyalir, rekayasa kerusuhan SARA juga akan terus dipelihara di Maluku maupun kawasan Indonesia bagian timur. Sekarang mulai merambah ke wilayah barat. ’’Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, situasi Ambon, Lampung, Poso maupun Papua masih terus bergejolak. Ini tidak lepas dari kepentingan elite di Jakarta,’’ papar Manulang. Sementara itu, pengamat Intelijen Dino Cresbon menilai fungsi intelijen teritorial yang pernah dilakukan di masa lalu untuk mengeliminasi berbagai kemungkinan kerawanan di masyarakat pada saat ini juga menurun. ’’Dulu itu intelijen teritorial benar-benar berjalan baik sehingga siapapun bisa diketahui dan ada deteksi dini terhadap suatu potensi kerawanan,’’ ujarnya pada INDOPOS. Dijelaskannya bahwa pada masa-masa lalu dengan keberadaan babinsa di masyarakat dengan kontrol dan laporan mereka yang akurat setiap saat bisa mendeteksi kemungkinan kerawanan yang bakal muncul. ’’Namun, saat ini peran-peran demikian sudah sangat jauh berkurang sehingga informasi-informasi intelijen yang ada seringkali tidak lagi bersifat antisipatif,’’ paparnya. Tak Ada Regulasi Sosial Pengamat Psikologi Sosial Hamdi Muluk mengatakan, kesenjangan sosial juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya bentrok antarwarga. Sebab, kesenjangan sebenaarnya menjadi muara lahirnya kecumburuan sosial antar individu dalam wilayah tertentu. Ia mencontohkan, kasus bentrok antarwarga di Lampung Selatan beberapa hari lalu. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan betapa kesenjangan yang terpupuk terlalu lama antarwarga setempat menjadi sumber mudahnya terprovokasi oleh kelompok tertentu. ’’Dalam kejadian itu, memang murni kesalahpahaman antar warga tersebut. Tetapi, dalam kondisi (kesenjangan) seperti itu, memang lebih mudah diprovokosi salah satu kelompok yang pada dasarnya menyimpan kecemburuan sosial begitu lama,’’ ungkapnya, kepada INDOPOS. ’’Sebenarnya pemerintah setempat (Pemda) pasti tahu kondisi (kesenjangan) itu. Sayangnya, kenapa dibiarkan berlalu begitu saja. Padahal, itu justru menjadi pemicu konflik,’’ ujarnya menambahkan. Karena itu, lanjut Hamdi, semestinya Pemerintah menjadikan pelajaran dari semua bentrokan selama ini dengan segera membuat mekanisme regulasi sosial, agar penegakan hukum kepada para pelaku dapat dilaksanakan secara adil sesuai peraturan. Sebab, aparat penegak hukum seringkali kurang adil dalam menyikapi persoalan yang disinyalir berlatar belakang dendam semacam itu,’’ kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu. Lebih lanjut, Hamdi menjelaskan, sikap kurang adil yang ditunjukkan aparat penegak hukum dalam setiap menangani kasus bentrok malah semakin menciptakan kondisi yang dapat dikendalikan antara kelompok yang bertikai. ’’Law and order (hukum dan ketertiban) harus ditegakkan, tentu melalui regulasi sosial jelas yang harus segera diterbitkan pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pusat,’’ tandasnya. Ketiadaan Pemerintah Seharusnya fungsi negara bisa hadir dalam menjamin masyarakat agar bisa hidup dengan nyaman. ’’Konflik Lampung dan berbagai konflik lainnya merupakan ekspresi ketiadaan negara,’’ ucapWakil Ketua DPD Laode Idasaat menggelar konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menyikapi konlik di Lampung Selatan, Jakarta, Sabtu (3/11). Pertikaian yangmelibatkan dua etnik, pendatang asal Bali dengan anak-anak yang sudah menikah dengan penduduk setempat dan warga daerah itu menunjukkan keretakan sosial. Ini juga tidak lepas dari kelalaian pemerintah mengatasi persoalan-persoalan sosial di era reformasi dan otonomi daerah. ’’Akibatnya, pemicu kecil saja berdampak luas,’’ tegas Laode. Laode berpendapat, seharusnya Pemda lebih mengedepankan program-program yang menyatukan warga yang kini terlibat bentrokan. Sebab, menurutnya konflik Lampung Selatanbukan pertama kalinya sehingga seharusnya Pemda sigap. Laode juga menilai aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kurang cepat tanggap akan potensi bentrokan tersebut.’’Ini juga akibat dari aparat kepolisian yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan kelalaian bangun kegerakan nilai humanisme,’’ ulasnya. Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Lampung Anang Prihantoro menambahkan, sesungguhnya musuh kita bersama adalah kebodohan dan kemiskinan. Namun, ketika ada kesenjangan, pemicu bisa dengan mudah menyebabkan konflik besar. ’’Karena itu, semestinya pemerintah dan aparat keamanan membangun perdamaian substansial, bukan hanya perdamaian formal,’’ tuturnya. Anggota DPD Provinsi Bali I Wayan Sudirta menilai, peristiwa kerusuhan Lampung Selatan akibat kegagalan negara melindungi warganya. ’’Serangan pertama bisa diantisipasi. Serangan kedua itu tidak bisa diantisipasi. Ini nyawa. Harkat, martabat mereka sebagai warga terpuruk. Hancur harga diri mereka,’’ ulasnya. Negara Lalai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPR, Marwan Jafar, mengatakan, konflik serta kerusuhan di beberapa daerah belakangan ini seakan-akan menjadi pertanda terkikisnya kebhinekaan yang selama ini diagung-agungkan. Menurutnya, jangan sampai semangat kebhinekaan menjadi semu belaka. ’’Kohesivitas sosial yang selama ini terjahit telah terkoyak. Masyarakat menjadi begitu mudah tersulut emosinya sehingga berujung konflik berdarah hanya untuk hal-hal yang awalnya sangat sepele,’’ ujar Marwan dalam siaran persnya, Sabtu (3/11), terkait maraknya aksi konflik horizontal belakangan ini. Ia menegaskan, negara terkadang lalai menumbuhkan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan dan menggantikannya dengan sesuatu yang bersifat material. Akibatnya, tegas dia, rasa kebersamaan antar masyarakat semakin pudar. "Nilai gotong royong, empati, toleransi, dan serta kebersamaan sesama anak bangsa menjadi semakin terkikis,’’ ungkap Ketua DPP PKB itu. Marwan menjelaskan, konflik di masyarakat harus dicarikan akar masalah dan solusinya. Sehingga, tegas dia, penyelesaiannya pun tidak hanya pada permukaan dan parsial. Karenanya, Marwan pun menyarankan, sistem deteksi dini tampaknya harus benar-benar diterapkan negara untuk daerah-daerah yang rawan konflik. "Maupun yang punya sejarah konflik," jelasnya.(dms/ris/fdi) [Non-text portions of this message have been removed]
