http://www.harianterbit.com/2012/10/17/mendikbud-dinilai-arogan/
Rabu, 17 Oktober 2012 14:12 WIB Soal Ancaman Penutupan Prodi Mendikbud Dinilai Arogan Mulya Achdami/Tety Polmasari — HARIAN TERBIT -------------------------------------------------------------------------------- JAKARTA — Ancaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh memberi sanksi tegas tidak hanya terhadap mahasiswanya, tapi juga sampai menutup program studi (prodi) bahkan memberi sanksi pimpinan terhadap perguruan tinggi negeri (PTN) yang sering melakukan tawuran atau aksi kekerasan dinilai berlebihan alias arogan. Pernyataan Mendikbud Mohammad Nuh tersebut dinilai sejumlah pimpinan perguruan tinggi tidak tepat dan berlebihan. Sebab, sikap arogansi tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Bahkan, tergolong terlalu gegabah kalau harus menutup prodi. Apalagi, nanti mahasiswanya dipindahkan ke prodi lain atau ke perguruan lain. Justeru menambah masalah baru. “Sikap pemerintah seperti pemadam kebakaran dan harus bersikap preventif. Pertemuan ini tidak akan menyelesaikan masalah jika kurikulum pendidikan tinggi tidak dibenahi. Pemerintah juga lalai menjaga mutu perguruan tinggi di bawah koordinasinya. Jangan berprinsip ‘lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali’. Itu prinsip lepas tanggung jawab,” tegas Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Prof. Dr. Suyatno, MPd kepada Harian Terbit, di Jakarta, Selasa (16/10). Menurutnya, ancaman menteri yang akan menghapus prodi yang mahasiswanya sering tawuran, juga tidak akan menyelesaikan masalah. Itu kan ancaman yang cuma menakut-nakuti seperti kepada anak kecil saja. Karenanya, yang terpenting bagaimana perguruan tinggi kembali kepada khittah-nya, kembali kepada karakternya. “Semuanya kembali kepada pengelolanya. Ya pemerintah, ya rektor, ya dosennya. Pemerintah jangan campur tangan terlalu jauh dalam pengelolaan PTN, rektor juga harus fokus pada apa yang harus dilakukan. Tidak banyak aksesoris, seperti memiliki jabatan di sana sini. Dosen juga harus fokus dalam mengajarkan ilmunya,” tegasnya. Ia berpendapat, maraknya tawuran mahasiswa mencerminkan rapuhnya sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ini menjadi preseden buruk bagi pendidikan tinggi ke depan. Nilai-nilai karakter bangsa mulai terkikis satu persatu. Sebagai kaum intelektual muda seharusnya sikap seperti itu tak terjadi. “Bisa juga karena pemerintah kurang memberikan ruang berkreatifitas pada mahasiswa akibat perguruan tinggi yang kurang difasilitasi sarana dan prasarananya. Mahasiswa jadi merasa terkekang dan diluapkan dalam bentuk tawuran,” paparnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), John Tafbu Ritonga, mengatakan, rencana Mendikbud Mohammad Nuh menurunkan akreditasi bagi kampus yang mahasiswanya tawuran dinilai tidak tepat. Sebab, tidak ada kaitan tawuran dengan akreditasi. “Selain lembaga akreditasi independen, dalam akreditasi tidak ada disebutkan tolak ukurnya soal tawuran. Jadi ancaman penurunan akreditasi dan termasuk menutup prodi (program studi) karena tawuran mahasiswa sangat tidak relevan, jadi harus dicari cara lain,” katanya. Menurut dia, keresahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melihat semakin seringnya aksi tawuran mahasiswa dan bahkan hingga menelan korban jiwa seperti yang belum lama ini terjadi di Makassar bisa dimaklumi dan dinilai wajar. Editor — Fenty Wardhany [Non-text portions of this message have been removed]
