http://www.gatra.com/fokus-berita/20450-dahlan-oh-dahlan.html
Dahlan... Oh Dahlan... Selasa, 06 November 2012 10:14 Dahlan Iskan (ANTARA/Ismar Patrizki) Jakarta, GATRAnews - Menteri BUMN Dahlan Iskan terus menebar senyum di antara kerumunan insan pers di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/11/2012). Beberapa pertanyaan wartawan dijawabnya dengan mengangkat tangan tanda ia tak bersedia menjawab. Siang itu Dahlan hadir memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR RI terkait kasus dugaan 'pemerasan' BUMN oleh anggota DPR. Selama satu jam lebih, mantan dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu berdialog secara tertutup dengan anggota BK DPR. Menurut informasi salah seorang angota BK, Dahlan tak banyak memberi informasi terkait nama pemeras BUMN. Dia hanya menyebut dua nama dan tiga peristiwa. Padahal sebelumnya ia menjanjikan akan memberi 10 nama. Aksi Dahlan di gedung Dewan itu pun dianggap sebagai antiklimaks dari kehebohan yang melanda DPR dalam sepekan ini. Dua nama yang ia sampaikan ke BK DPR itu terkait dengan penanaman modal negara (PMN). "Jadi yang satu peristiwa satu orang dan yang dua peristiwa dua orang tapi namanya ternyata sama," kata Dahlan kepada wartawan usai dipanggil BK DPR, Senin (5/11/2012) di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Menurut dia, nama yang ia sampaikan ke BK DPR tidak sama dengan 18 inisial yang tersebar melalui pesan pendek. "Jadi, nama yang saya serahkan tadi tidak ada di antara nama di 18 yang beredar itu," tambah Dahlan. Menurut Dahlan, pihaknya akan melengkapi data terkait nama anggota DPR pada Rabu (7/11/2012) mendatang. Tetapi Dahlan merasa tak perlu menyerahkan bukti terkait upaya pemerasan tersebut. Sebab, kata dia, BK DPR bukanlah lembaga penegak hukum. Dahlan beralasan, dirinya tak menyebut semua nama politisi lantaran berpikir BK akan menelusuri keterlibatan anggota Dewan yang lain dari dua anggota Dewan yang dia ungkap. Dahlan pun tak akan melaporkan upaya pemerasan itu kepada KPK. Dia hanya akan meminta jajaran BUMN yang diperas untuk membuat laporan ke KPK. Anggota BK DPR dari Fraksi PKB Ali Maschan Moesa mengaku tidak puas dengan penjelasan Dahlan Iskan di BK DPR. Menurutnya, yang disampaikan Dahlan tidak sesuai ekpektasi saat disampaikan ke media. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso pun mengatakan hal yang sama. "Apa yang disampaikan Menteri BUMN tidak seheboh pemberitaan di media," ujarnya. Priyo menuturkan, akibat sesumbar yang dilakukan Dahlan tentang oknum anggota Dewan pemeras BUMN membuat pimpinan DPR kaget. "Sekarang ini selama 10 hari gedung parlemen tenggelam. Pimpinan tidak enak, kami semua kaget," ucap Wakil Ketua DPR ini. "Saya menilai, pertemuan Dahlan dan Badan Kehormatan DPR pada akhirnya menjadi 'antiklimaks'. Kami kecewa karena Dahlan awalnya bilang ada kurang lebih 10 nama anggota DPR pemalak BUMN. Ternyata hanya dua," timpal Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. Bambang berharap Dahlan berani terbuka dan jangan ragu dalam membuka oknum pemeras BUMN. Dahlan pun didesak mengungkap pelaku yang sebenarnya kepada publik. Pasalnya, Bambang mengaku namanya tercemar akibat adanya pesan singkat gelap yang menyebarkan inisial pemeras BUMN. "Dahlan punya kewajiban moral untuk menjelaskan kepada publik, siapa saja 10 anggota DPR yang dia maksud agar tidak membuat fitnah kepada anggota DPR lain," ucap Bambang. Hanya mengantungi 2 nama, BK DPR terus mendesak Dahlan untuk mengungkap anggota Dewan lainnya yang disebut memeras BUMN. "Kami ingin beliau menyampaikan lanjutannya," kata Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo. Siswono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi Dahlan itu. Keterangan yang disampaikan Dahlan, kata dia, baru informasi awal yang harus diteliti. Rencananya, tiga direksi BUMN yang disebut diperas akan dimintai keterangan BK setelah masa reses. "Kalau indikasinya nanti ada unsur pidana, tentu BK akan serahkan ke aparat hukum," kata politisi Partai Golkar itu. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana juga mengungkapkan dukungan yang sama. Ia meyakini bahwa oknum-oknum yang berkongkalikong dengan BUMN sudah pasti ada di semua lini. "Oleh sebab itu, ini momen yang bagus untuk Pak Dahlan dan DPR untuk memulai pemberantasan oknum-oknum DPR maupun di BUMN yang sudah merugikan keuangan negara," kata anggota Komisi VII DPR ini. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, mendesak Dahlan untuk melaporkan tudingannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami dukung Dahlan untuk buka-bukaan terhadap BK. Bahkan karena pemerasan adalah tindak pidana, Dahlan harusnya juga mengadukan ke KPK," ujar Teguh. Pelaporan kasus ini ke KPK, lanjutnya, akan menimbulkan efek jera, baik bagi oknum DPR maupun jajaran di BUMN. Teguh mengatakan, jika Dahlan mengungkap nama-nama oknum yang memeras, maka hal itu secara tidak langsung akan memberi kesempatan partai untuk mengklarifikasi kadernya yang memiliki inisial sama seperti isi pesan singkat yang sempat tersebar sebelumnya. Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluh ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah. Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN. Berikut ini beberapa modus pemerasan BUMN oleh anggota DPR versi Dahlan: 1. Meminta fasilitas Dahlan mengatakan, anggota Dewan kerap meminta berbagai fasilitas pada BUMN. Hal ini dilakukan untuk memuluskan sebuah proyek atau kucuran dana tertentu. 2. Meminta proyek Dalam hal meminta jatah proyek, Dahlan menuturkan, praktik ini tidak hanya dilakukan legislatif, tetapi juga oknum eksekutif kepada jajaran direksi BUMN. Modusnya, untuk pengadaan tertentu yang dilakukan BUMN, oknum-oknum ini "bermain" dengan menitipkan rekanan yang dikenalnya untuk menjadi pemenang tender. 3. Memasukkan pegawai di BUMN Dahlan mengakui, masih ada oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan jabatannya untuk menekan direksi BUMN. Salah satunya adalah dengan berupaya memasukkan sanak keluarganya untuk menjadi pegawai BUMN. Namun, Dahlan menjelaskan, praktik ini bisa dicegah karena BUMN memiliki pola dan peraturan rekrutmennya sendiri. 4. Meminta uang 'terima kasih' Kendati tidak membantah adanya praktik kongkalikong dengan uang terima kasih ini, Dahlan mengaku belum pernah mengalaminya secara langsung. Namun, Dahlan menjelaskan, ada praktik kongkalikong antara oknum anggota Dewan dan direksi BUMN dengan cara memberikan uang miliaran rupiah kepada anggota DPR. "Jika cara-cara itu tidak dipenuhi, bisa saja dipersulit. Kalau BUMN dapat dari negara, misalnya, nanti tidak cair. Mereka minta bagian, miliaran rupiahlah," kata Dahlan saat diwawancara Kompas TV pekan lalu. Polemik yang dilontarkan Dahlan itu pun menghebohlan kalangan politisi di Senayan. Sebelumnya Dahlan berjanji akan membeberkan 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Namun dua nama yang dilaporkan Dahlan ke BK DPR. Lantas kemana 10 nama lainnya? Apakah Dahlan masih menyimpan 'kartu truf' untuk senjata pamungkas melawan para politisi? Kita tunggu babak selanjutnya. (HP) [Non-text portions of this message have been removed]
