Inilah 10 Kelompok Pemeras BUMN JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola hampir mencapai Rp 1.400 triliun uang negara dan sudah jadi ''sapi perahan'' Partai Politik dan penguasa sejak lama sampai hari ini. BUMN dikorup,diperas dan diintervensi elite partai politik dan penguasa.
Besarnya anggaran yang bercokol di BUMN, mungkin dianggap sebagai "ladang" untuk mengeruk kepentingan pribadi mau pun kelompok. Akhirnya, istilah BUMN menjadi "sapi perah" pun muncul. Jika saat ini tengah hangat dibicarakan adanya upaya pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR, hal itu pun diakui mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu. Namun, menurutnya, sesungguhnya upaya pemerasan dan intervensi tak hanya dilakukan anggota DPR. Ia menyebutkan ada 10 kelompok pemeras BUMN. "Intervensi ke BUMN itu tidak terus-terusan datang dari DPR. Setidaknya ada 10 kelompok yang mengintervensi BUMN. Intervensi di BUMN ini luar biasa sekali, semua orang mau ambil keuntungan karena dia (BUMN) punya anggaran sampai Rp 1.400 triliun," kata Said, saat dijumpai Kompas.com, di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta Pusat. Berikut adalam 10 kelompok yang dinilai Said memeras dan mengintervensi BUMN: 1. Orang dekat kekuasaan dan Partai Politik Orang yang dekat dengan kekuasaan biasanya berpengaruh besar dalam menetapkan direksi BUMN. Jika direksi BUMN sudah diintervensi, maka praktik pemerasan pun berpotensi terjadi. 2. Lingkungan internal Kementerian BUMN Pejabat-pejabat di Kementerian BUMN, menurut Said, juga tidak lepas dari intervensi di tubuh BUMN itu sendiri. Para pejabat ini sehari-hari berhubungan dengan BUMN, maka peluang terjadinya intervensi juga bisa terjadi. 3. Anggota DPR Intervensi yang dilakukan anggota DPR, diakui Said, masih terbilang kecil. Hal ini karena DPR hanya mampu memengaruhi pengambilan keputusan BUMN terkait subsidi, privatisasi, penyertaan modal negara (PMN), dan PSO. 4. Tokoh Masyarakat Menurut Said, tokoh masyarakat sering menitipkan nama untuk masuk dalam jajaran direksi BUMN. 5. Lembaga Swadaya Masyarakat 6. Pemerintah Daerah 7. Penegak hukum 8. Oknum media Oknum media disebut Said melakukan pemerasan terhadap BUMN terkait dengan pemberitaan. BUMN akan membayar oknum media itu untuk menutupi kebobrokan perusahaannya agar tidak diberitakan. 9. Kroni direksi BUMN Uang untuk memberikan jatah kepada pihak yang mengintervensi biasanya dilakukan dari uang pengadaan barang dan jasa. Kroni direksi BUMN pun bermain dalam pengadaan barang dan jasa itu. 10. Intervensi Luar Negeri Menurut Said, intervensi luar negeri biasa dilakukan oleh kombinasi pemerintahan asing dengan pengusaha asing terhadap BUMN dan pemerintah Indonesia. Salah satu yang menjadi target intervensi asing adalah PT Pertamina Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengungkapkan, intervensi terhadap BUMN sudah terjadi sejak dulu. Rumor bahwa BUMN dijadikan sapi perah oleh partai politik dan penguasa, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum. Said, yang menjabat Sekretaris Menteri BUMN pada tahun 2005-2010, mengatakan, pada masanya, kondisi BUMN jauh lebih parah karena sarat intervensi, terutama dalam proses seleksi direksi BUMN. "Jauh lebih parah. Coba Anda bayangkan, untuk menjadi direksi, terkenal dengan menyogok," ujar Said, Kamis (8/11/2012), kepada Kompas.com, di Kompas TV, Palmerah, Jakarta Pusat. Saat ia masuk ke Kementerian BUMN, ada sekitar 1.000 curriculum vitae yang masuk untuk menjadi kandidat direksi dan komisaris BUMN. "Setelah saya kelompokkan, ternyata 65-70 persen itu berasal dari usulan parpol dan penguasa. Sekitar 10-15 persen dari tokoh nasional yang dianggap bisa pasang orang," ujarnya. Sementara hanya sekitar 5 persen yang murni dari kalangan profesional. Dengan kondisi seperti itu, Said menilai BUMN dalam kondisi bahaya. Menurutnya, ia sempat menginisiasi pembersihan BUMN dengan mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2005 yang melarang pengurus partai menjadi pengurus BUMN, serta melarang karyawan dan pimpinan BUMN masuk parpol atau menjadi tim sukses. Setelah PP dikeluarkan, mekanisme seleksi direksi kemudian dilakukan dalam 10 tahapan yang lebih profesional. "Dan, saat itu BUMN lagi susah sekali. Tahun 2004-2005, Garuda mau bangkut, bank belum muncul, maka perbaikan sistem mulai dijalani. Alhamdulillah sistem itu masih jalan sampai sekarang," kata Said. Meski sudah dilakukan reformasi dan "bersih-bersih" di tubuh Kementerian BUMN, Said belum bisa memastikan bahwa semua BUMN bersih dari intervensi. "Perlu seorang menteri dan direksi yang benar-benar bersih, berani, dan jujur dalam melawan itu semua. Dia harus kuat menghadapi semua intervensi itu," ujarnya. Polemik soal intervensi terhadap BUMN kembali mencuat saat Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan masih adanya oknum anggota DPR yang meminta "jatah" kepada direksi BUMN. Setelah menjadi kontroversi, Dahlan dipanggil Badan Kehormatan DPR, Senin (5/11/2012) lalu, untuk memberikan keterangan soal dugaan pemerasan oleh anggota Dewan. Dalam keterangannya, Dahlan menyebutkan ada dua anggota DPR yang diduga melakukan upaya pemerasan terhadap tiga BUMN. Kedua nama itu berinisial IL dan S, yang diduga Idris Laena asal Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka membantah laporan Dahlan. Selain IL dan S, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro juga mengungkapkan, seorang oknum anggota DPR berinisial IS yang meminta jatah 2.000 ton gula. Terakhir, pada Rabu (7/11/2012), Dahlan kembali menambahkan lima nama ke BK DPR. Namun, nama-nama yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN ini dilaporkan tanpa ada bukti yang menyertainya Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengakui, upaya-upaya oknum anggota DPR yang berusaha mendekati BUMN memang ada. Akan tetapi, jika tak ditanggapi serius, upaya-upaya itu tak akan terwujud. Hal itu dikatakan Said, saat dijumpai Kompas.com, di Studio Kompas TV, Jakarta, Kamis (8/11/2012). Ia menanggapi seputar dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPR terhadap BUMN yang sepekan ini kembali mencuat. "Begini, umpamanya, 'Pak bisa enggak saya ini (minta)', kemudian saya balas, 'Eh kau mau aku masuk penjara'. Jawab santai saja, tidak usah dianggap serius," ujar Said, yang menjabat Sekretaris Menteri BUMN medio 2005-2010. Meski telah berulang kali menolak memberikan, menurut Said, upaya-upaya masih saja dilakukan anggota Dewan, salah satunya dengan mengajak bertemu empat mata. Seorang pejabat negara berhak untuk langsung menolaknya. "Sekali kita ladeni, akan terus kita jadi sasaran permainan. Mereka biasanya dimulai dengan candaan, 'Bos ada bensin enggak?' Saya jawab, 'Enggak ada bensin bos'. Selesai itu sudah," paparnya. Menurutnya, penolakan terhadap permintaan anggota Dewan tidak akan berpengaruh apa pun terhadap kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BUMN. Pasalnya, proses pengambilan keputusan di DPR bersifat kolektif. Pengalaman Lantas, Said pun mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR soal deviden BUMN. Ia mengaku pernah berdebat dengan anggota Badan Anggaran. Perdebatan itu berlangsung alot. "Tetapi, kalau kita berani debat, kita ladeni saja sabar. Lama-lama mereka akan gerah sendiri. Yang baik akan bertahan debat mempertahankan substansi, yang nakal-nakal itu akan kecapaian dia, akhirnya keluar sendiri. Makanya, jangan apa-apa menyerah debat dan cari jalan belakang," ucap Said. Akan tetapi, ia mengatakan, tak semua anggota Dewan 'nakal'. Menurutnya, masih banyak wakil rakyat yang baik, sepanjang tak diberikan peluang untuk bermain dengan BUMN. Lalu, bidang apa saja yang biasanya menjadi "ladang bermain" anggota DPR? Said mengungkapkan, biasanya anggota DPR akan bermain jika ter DPR, lanjutnya, biasa bermain pada sejumlah ranah, seperti privatisasi, APBN, dan penyertaan modal negara (PMN). Namun, jika menolak berkongkalikong, anggaran BUMN atas ketiga hal itu tidak akan berkurang. "Pas saya masuk anggaran BUMN Rp 50 miliar, sampai saya keluar meningkat jadi Rp 400 miliar. Dulu juga PMN Garuda tinggi mencapai Rp 1 triliun. Jadi ini bukti bahwa upaya pemerasan itu tidak akan ada kalau kita tidak memberikan susu untuk diperas," ujarnya. [Non-text portions of this message have been removed]
