Sebuah trik korupsi yang melibatkan berbagai profesi, menimbulkan pertanyaan, dimanakah para pemimpin negeri ini? kok terkesan melakukan pembiaran dan tanpa malu selalu berargumentasi untuk membenarkan tindakan mereka yang memalukan. Tapi yang jelas, hal ini sudah memberikan pembelajaran pada masyarakat bahwa bertindak semaunya sendiri diperbolehkan. Artinya para pemimpin sudah mengajari masyarakat hal2 yang bisa merusak sendi2 kehidupan bermasyarakat berbangsa & bernegara. salam Simpati - Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi
http://www.obornews.com/3113-berita-...etua_dprd.html Aneh.. Orang Sakit Jiwa Jadi Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi yang sejak tanggal 01 November 2012 lalu, resmi menggantikan Murdoko sebagai Ketua DPRD Jateng ternyata pernah dinyatakan tidak waras atau gila oleh tim medis Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo Semarang tahun 2009 lalu. Rukma dinyatakan gila saat harus berhadapan dengan kasus korupsi buku perpustakaan di Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat itu Rukma Setyabudi divonis satu setengah tahun. Hanya saja, hukuman tersebut tak harus dijalani oleh Rukma Setyabudi karena Rukma dinyatakan sakit jiwa yang bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Surat bernomor 441.3/2/17534 itu ditandatangani doketr Siti Nuraini SpKJ dan Ymt direktur Suprihhartini SpKJ pada tahun 2009. Anehnya, meski dinyatakan tidak sehat secara jasmani dan rohani, Rukma masih bisa duduk sebagai anggota legislatif. Bahkan sejak awal bulan ini malah duduk sebagai ketua DPRD Jateng menggantikan Murdoko yang terjerat kasus hukum. "Ya semuanya memang melalui proses dan prosedur yang ada. Saya hanya menjalankan amanah,"kata Rukma, saat diwawancara wartawan usai dilantik hari Kamis (1/11/2012) lalu. Selain itu Rukma juga mengatakan akan melanjutkan tugas Murdoko sebagai ketua DPRD Jateng. "Sesuai tupoksinya saya akan jalankan amanah ini," katanya. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo, dr Sri Widyayati SpKJ menyatakan ada kemungkinan bahwa Rukma Setyabudi dinyatakan tidak sehat jiwanya hanya pada saat surat itu diterbitkan. "Wah saya nggak hapal kalau soal surat. Yang pasti mekanismenya dokter menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaannya, kemudian diajukan ke direktur, baru diterbitkan," kata Sri Widyayati melalui ponselnya. Menurutnya RSJ mengeluarkan surat berdasar kondisi riil saat diperiksa. RSJ hanya menerbitkan surat rekomendasi saja, kalaupun tidak dijadikan bahan pertimbangan dan pasien itu tetap menjadi pejabat publik, tentu bukan salah RSJ. "Sebaiknya, dia diobati dulu trus diperiksa lagi. Kalau sudah tidak membahayakan, baru bisa bekerja lagi. Kami siap melayani, namun tentu atas perintah kejaksaan atau pengadilan, tak bisa sembarangan memeriksa. Termasuk dia sendiri mintapun, kami tak bisa kecuali jaksa atau pengadilan," kata Sri Widyayati. [Non-text portions of this message have been removed]
