Divestasi Saham Newmont ; Jatuh dalam ketamakan korporatokrasi� Divestasi saham perusahaan asing yang dicita-citakan sebagai strategi untuk meningkatkan control negara terhadap sumber daya alam bahan mentah, ternyata justru menjerumuskan kekayaan alam Indonesia ke tangan kekuasan korporasi raksasa multinasional. Jatuhnya kekayaan alam Indonesia kedalam korporatokrasi akan semakin memperdalam praktek nekolim di Indonesia.
Demikain kisah sukses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang dilakukan oleh Perusahaan Group Bakrie dengan pemerintah daerah provinsi NTB, pemkab sumbawa, dan Sumbawa barat. Proses divestasi tersebut telah menyebabkan pupusnya harapan akan adanya control negara dan rakyat terhadap kekayaan alam. Proses divestasi yang penuh dengan nuansa keserakahan oknum penguasa baik itu di pusat maupun di daerah, telah menyebabkan amanat UU untuk melakukan nasionalisasi melalui divestasi gagal dilaksanakan. Akibatnya negara gagal memperoleh andil yang significant dalam mengontrol kekayaan emas yang sangat besar di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa NTB. Keragu-raguan pemerintahan SBY menjadi penyebab utama gagalnya proses divestasi sejak tahun 1996. Pemerintah beralasan bahwa negara tidak memiliki uang untuk membeli saham Newmont. Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai menteri keuangan menunjukkan sikap enggan untuk mengupayakan agar negara dapat mengontrol perusahaan tambang PT NNT. Keenggaran pemerintah tersebut di manfaatkan oleh Group Bakrie untuk menguasai Newmont. Namun upaya bakrie memperoleh perlawnana dari Newmont yang menolak untuk melakukan divestasi sebagaimana yang diwajibkan dalam kontrak karya. Newmont menawarkan skema pinjaman kepada pemerintah daerah sebagai strategi daerah memperoleh andi dalam perusahaan raksasa tersebut. Tindakan Newmont menyebabkan pemerintah mengadukan Newmont ke Arbitrase Internasional. Langkah pemerintah terkesan aneh karena sebelumnya pemerintah sendiri tidak berminat. Proses pembelian saham berlangsung alot hingga ahirnya group bakrie melalui anak perusahaannya Bumi Resourcess yaitu multikapital dengan membentuk MDB bersama pemerintah daerah berhsil menguasai 24 % saham Newmont. Melihat gelagat bahwa Bakrie akan menjadi mayoritas dalam divestasi, pemerintah tiba-tiba berubah niatnya. Melalui menteri keuangan tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk membeli sisa 7 % saham Newmont. Hasil ahir divestasi adalah pihak nasional gagal menjadi mayoritas pemilik saham Newmont. Saat ini pemegang saham Newmont terdiri atas Nusa Tenggara Partnership (49 %), PT Bumi Resoucess dan anak perusahannya (24%), PT Pukuafu Indah ( 17,8%), PT Indonesia Masbaga Investama (2,2%), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 7%. Padahal dalam kontrak karya mestinya negara dapat menguasai 51 % saham Newmont agar memiliki control terhadap perusahaan tersbut dan perusahaan tersebut dapat menjadi BUMN. Sementara pemerintah daerah tergabung dalam PT Bumi Resoucess Group melalui pinjaman deviden yang diberikan sebesar dengan kewajiban membayar setiap tahun melalui pemotongan deviden. Konsorsium MDB dibawah control penuh dari perusahaan Bumi Resourcess melalui anak perusahannya Multicapital. Dalam laporan keuangan 31 maret 2102 disebutkan persentase kepemilikan efektif Bumi Resoucess dalam MDB adalah sebesar 65,32 %.[1] Terlempar dalam pasar keuangan Jatuhnya kepemilikan saham Newmont ke tangan Bumi Resourcess menyebabkan perusahaan ini semakin terlempar jauh ke dalam pasar keuangan, asia, Eropa dan Amerika. Secara bersamaan saham pemerintah daerah yang menjadi bagian dalam Bumi Resourcess ikut melayang dalam pasar keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa divestasi Newmont yang dilakukan oleh PT. Multi Capital dengan membangun konsorsium bersama pemerintah daerah. PT Multi Capital Beroperasi sebagai Anak Perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan ini produsen batubara dan energy terbesar di Indonesia.[2] Sejak April 2004, Bumi Resources menjadi pemilik sahamnya di Arutmin hingga 99,99% dan tahun 2005 mengambil sebagian kepemilikannya di KPC.[3] Sedangkan PT Multi Capital Beroperasi sebagai Anak Perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk. Pada tanggal 23 November 2009, melalui PT Multi Daerah Bersaing, sebuah konsorsium yang terdiri dari Modal Anak Perusahaan Bakrie PT Multi dan tiga Nusa Tenggara Barat Pemerintah Daerah meraih kesepakatan kedua untuk mengambil 14 persen Newmont Nusa Tengarra (NNT), setelah mendapat 10 persen pada awal atau bulan itu.[4] Dalam laporan keuangan Bumi resources 2012, kepemilikan dalam Multicapital sebesar 1,426 miliar. Proses divestasi tersebut didukung pinjaman Cina yaitu dari CIC senilai oleh $ 1.900.000.000[5] yang dilakukan oleh PT Bumi Resoucess. Dengan uang tersebut konsorsium ini mengambil 7 % tambahan akan didivestasi tahun depan. Sementara sisa 20 % dipegang oleh perusahaan lokal PT Pukuafu Indah, juga rencana akan dibeli, sebagai bagian dari rencananya untuk Akhirnya Mengakuisisi saham mayoritas di NNT. Kemenangan melihat konsorsium Bakrie yang dipimpin mengalahkan mitra pilihan pemerintah pusat untuk aset yang menguntungkan setelah negara melalui PT Aneka Tambang Tiba-tiba menarik diri dari Negosiasi. Multi Capital Grup Bakrie adalah 99 % dimiliki oleh pertambangan batubara andalan Bakrie PT Bumi Resources. Pada tahun 2009, China Investment Corporation (CIC) Di investasikan US $ 1,9 miliar di Bumi dalam bentuk instrumen utang. Investasi US $ 1,9 miliar terdiri dari US $ 600 juta akan dilunasi dalam empat tahun, $ 600 juta lima tahun, dan Sisa US $ 700 juta di tahun enam. Investasi menarik kupon tunai 12% per tahun dengan IRR sebesar 19%, saldo hutang pada saat jatuh tempo terakhir.[6] Pinjaman tersebut diberikan karena komitmen Bumi resources untuk membeli sejumlah perusahaan dari perusahaan asing di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, Kalimantan Selatan, Sumatera dan PT Herald Resources. Pemegang saham lainnya dari Bumi Resourcess adalah Tata Power yang telah membeli 30% saham di dua tambang batubara termal dan perusahaan perdagangan Bumi Resourcess sebesar $ 1,1 miliar pada 2007. Akuisisi didukung oleh Inggris, Barclays Bank.[7] Bumi Resources saat ini adalah mitra Nathaniel Philip Rothschild di perusahaan batubara yang terdaftar di London, Bumi Plc. Rothschild adalah pengelola dana lindung nilai Terkaya Inggris, dengan kekayaan diperkirakan bernilai sekitar satu miliar pound. Rothschild memiliki 10 persen saham di Bumi Plc. Bumi Plc memiliki saham 29 persen di Bumi Resources, Semua yang pada gilirannya mengontrol tambang batu bara.[8] Tahun 2010 PT Bakrie Brothers Tbk (BNBR) menandatangani perjanjian jual beli dengan Vallar Plc untuk melepaskan 5,2 miliar saham BUMI di Rp 2.500 untuk mendapatkan 90,1 juta saham baru Vallar, dimana BNBR akan menerima 50,5 juta saham baru di Vallar seharga GBP 10 per saham. [9] Tahun 2012 Vallar Plc, perusahaan yang kini tercatat di Bursa London dengan nama Bumi Plc, telah menandatangani kesepakatan jual beli (sale and purchase agreement) dengan sejumlah pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) untuk meningkatkan kepemilikan di perusahaan batu bara terbesar di Indonesia tersebut. Berdasarkan keterangan tertulis Vallar, Bumi Plc akan mengakuisisi 800,33 juta (3,9%) saham Bumi Resources dengan cara menukarnya dengan 88 juta saham baru yang diterbitkan Bumi Plc. Sebelumnya tahun 2011 PT Bumi Resources Tbk (Bumi), akan mentransfer utang atau PT Bumi Resources Tbk Mineral (BRMS) kepada Credit Suisse AG, cabang Singapura. Utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2012 sehingga Bumi Plc Itu akan menggantikan Bumi Resources sebagai pemegang saham utama jika perolehan atau Bumi Mineral selesai tahun ini. Dileep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources, mengatakan itu perusahaan berencana untuk menetapkan senilai US $ 1,85 milyar utang. Angka tersebut terdiri utang kedua ke China Investment Corporation (US $ 1,2 miliar), penebusan atau obligasi konversi (US $ 375 juta), dan utang Sisa kepada Credit Suisse (US $ 280 juta).[10] Menuju Bencana Krisis Keuangan Perusahaan Bumi Resourcess adalah salah satu perusahaan nasional yang sangat rawan terkena dampak krisis keuangan global. demikian pula dengan saham pemerintah daerah terancam tenggelam dalam huru hara yang tengah melanda pasar keuangan negara-negara Uni Eropa. Pada bulan 4 July 2012, sebagaimana dilansir oleh Dow Jones Newswires, fakta terburuk yang dialami Bumi dari krisis keuangan zona euro dan rupiah melemah, telah menyumbang kerugian dalam pasar derivative sebesar $ 16.200.000 derivatif dan kerugian sebesar $ 8.200.000 rugi selisih kurs.[11] Ada dua hal yang dapat menjadi sumber krisis Bumi Resourcess yaitu jatuhnya harga saham bumi di pasar nasional dan pasar internasional dan jatunya nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Keadaan semacam itu dapat berakibat terhadap merosotnya keuntungan Bumi dan membesarnya utang yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Besarnya hutang yang dimiliki Bumi dapat memiliki implikasi terhadap anak-anak perusahaannya. tersebut dapat saja dipindahkan oleh Bumi kepada anak perusahaannya seperti PT Multicapital yang tergabung dalam konsoerisum bersama pemerintah daerah NTB. Kemungkinan terburuk yang akan diterima oleh Pemda aklibat krisis yang melanda EU adalah adalah bangkrut bersama dan menanggung utang. by Salamuddin Daeng ***
