SUATU SIKAP DAN TINDAKAN PEMERINTAH KOTA (BUKITTINGGI) TINDAKAN YANG
BIJAKSANA (PREVENTIVE AKTIVE )
Note :
TINDAKAN PREVENTIVE dalam banyak hal akan jauh lebih EFFEKTIVE dari pada
TINDAKAN REPRESIVE ( Menghukum, memaksa , Pembalasan , Tindaka Kekerasan
dan atau konfrontasi,dsb ....)...... juga biasanya RIZIKONYA jauh lebih
kecil dan dari segi Praktisnya ...akan jauh lebih nyaman , ekonomis dan
profitable (lebih menguntungkan dan Orang sempat memperhitungkan (jauh)
sebelumnya tentang Kemungkinan yang mungkin terjadi ( Stan by ) .
PREVENSI dapat dikataka sama dengan Defense Pasive - bahkan juga Defense
Aktive ( mislalnya : Keharusan/Wajib Vaksinasi - disaat Wabah Epedemi dan
atau Pandemi sudah diambang Pintu dan atau sudah mulai berjangkit pada
stadium awal.
Juga pada situasi yang semcamnya ( misalnya Prevensi Hukum - untuk mencegah
meningkatnya Kejahatan / Kreminalitas atau KORUPSI ...seperti dewasa kini
di kepulauan Indos -Nesos .....
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI nampaknya snagat menyadari akan PEPATAH yang
sangat lazim didalam Kehdupan Masarakat SUMATRA pada umumnya - yang dalam
hal atau Kasus ini ( LARANGAN bgai Warganya menjadi TKIúTWI) adalah sangat
Tepat : SEDIA PAYUNG SEBELUM HUJAN ..... (perlu dicontoh !)
mrc.-
-------Original Message-------
From: Sunny
Date: 13.11.2012 19:38:18
To: Undisclosed-Recipient:,
Subject: [inti-net] Bukittinggi Larang Warganya Jadi TKI
http://www.mediaindonesia
com/read/2012/11/13/362738/126/101/Bukittinggi-Larang-Warganya-Jadi-TKI
Bukittinggi Larang Warganya Jadi TKI
Selasa, 13 November 2012 23:23 WIB
JAKARTA--MICOM: Pemerintah Kota Bukittinggi tak mengizinkan warga kota
tersebut menjadi TKI ke luar negeri demi menjaga keselamatan warganya.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Bukittinggi Salman, Selasa (13/11),
menyebutkan, pihaknya tak mengizinkan warganya menjadi TKI karena banyak
didapatkan tindak kekerasan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.
"Salah satu alasan kami tak memberi izin warga menjadi TKI itu karena banyak
terjadinya penipuan yang berkedok PJTKI," kata dia.
Salah satu contoh, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tidak bisa
memberi kejelasan besaran gaji, di mana perusahan tempat bekerja dan
perjanjian kontrak yang tidak jelas, kata dia.
Menurut dia, pihaknya tidak memberi izin warga menjadi TKI ketika meminta
izin pada Sosnaker sewaktu meminta rekomendasi untuk pembuatan paspor.
Ia mengatakan, sekitar dua tahun yang lalu pihaknya pernah membatalkan
seorang pencari kerja untuk menjadi TKI ke luar negeri karena tidak jelas
berapa gaji dan di perusahaan tempat bekerja.
Padahal, kata dia, pencari kerja itu telah mendapat izin dari orangtua serta
lurah untuk menjadi TKI.
"Karena tidak jelas perusahaan, kontrak dan gaji per bulan dari PJTKI yang
akan memberangkatkan warga kita itu, maka kami tidak mengizinkan," katanya.
Sejauh ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum pernah menemukan adanya warga
Kota Bukittinggi menjadi TKI ke luar negeri.
Untuk mencegah warga menjadi TKI, Sosnaker setiap tahun membuka pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja yang belum memiliki pekerjaan tetap.
Dengan adanya pelatihan kerja tersebut, menurut dia, para pencari kerja
dapat membuka lapangan usaha sendiri ketimbang menjadi TKI. (Ant/Ol-3
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
