http://www.antaranews.com/berita/343464/bp-migas-dibubarkan-buruk-bagi-investasi
BP Migas dibubarkan buruk bagi investasi Rabu, 14 November 2012 15:25 WIB | 1772 Views Jakarta (ANTARA News) - Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dinilai berdampak buruk bagi kegiatan investasi migas di dalam negeri mengingat sektor ini butuh kepastian hukum dalam jangka panjang. Keputusan tersebut sekaligus seperti "tamparan" bagi para pelaku bisnis migas di Tanah Air, kata Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin, Firlie Ganinduto, di Jakarta, Rabu. "BP Migas saja bisa dibubarkan apalagi cuma Kontrak Kerja Sama (KKS) migas yang akan mudah dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945," ujar Firlie saat berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Energi & Mining Editor Society. Ganinduto mengingatkan, investasi sektor migas merupakan bisnis dengan tingkat resiko tinggi karena mempertaruhkan modal besar dan teknologi canggih. Jika tidak ada kepastian hukum yang mengikat dalam jangka panjang maka investor pasti enggan menanamkan modalnya, tegas Direktur PT Benakat Petroleum Energy Tbk ini. Sejumlah kalangan perminyakan memperkirakan potensi kerugian akibat pembubaran BP Migas bisa mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat, sementara cadangan devisa nasional hingga saat ini baru sedikit di atas 120 miliar dolar Amerika Serikat. Ia menilai BP Migas selama ini sudah menjalankan peran krusialnya secara baik. Misalnya dalam hal pembinaan tenaga kerja, mengontrol cost of recovery hingga meningkatkan kandungan lokal di industri migas. Menurut Firlie, jika BP Migas memberikan kesempatan kepada asing berperan dalam industri migas nasional maka tidak bisa lantas mereka dikatakan sebagai proasing. Harus diingat, untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi maka diperlukan kegiatan eksplorasi besar-besaran terutama di wilayah laut dalam. Pemboran di laut dalam butuh investasi sangat besar, paling tidak butuh 20 juta dolar AS (hampir Rp200 miliar) persumur, sedangkan pengeboran satu sumur minyak di laut dangkal atau daratan hanya 2-3 juta dolar. Kondisi tersebut menjadikan investor lokal tidak tertarik melakukan eksplorasi migas di laut dalam. "Dalam konteks ini maka BP Migas mengundang peran serta asing karena kita butuh mereka untuk mencari cadangan minyak baru," jelas Firlie. Mahkamah Konstitusi dalam sidang peninjauan hukum atas UU Migas, Selasa, memutuskan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya, MK mengamanatkan, fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan pemerintah cq kementerian terkait, sampai ada undang-undang baru mengatur hal tersebut. Pengujian UU Migas diajukan 30 tokoh dan 12 ormas di antaranya PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah dan PP Persaudaraan Muslim Indonesia. (F004/Y008) Editor: Ade Marboen [Non-text portions of this message have been removed]
