http://www.indopos.co.id/index.php/berita-indo-rewiew/28082-nasib-boediono-di-tangan-dpr.html
Nasib Boediono di Tangan DPR Friday, 23 November 2012 08:19 JAKARTA-Nasib Wakil Presiden (Wapres) Boediono kini di tangan DPR RI. Ini terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan saat dirinya menjabat Gubernur BI dengan membuat kebijakan bailout atau dana talangan Bank Century yang diduga merugikan negara Rp 6,7 triliun. Apalagi peran Boediono dalam kasus tersebut, ecara resmi disebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam rapat dengan Timwas skandal Century beberapa waktu lalu. ’’Dalam rapat dengan Timwas Century, Abraham Samad secara resmi menyatakan ada indikasi korupsi dengan kebijakan bail out yang dibuat Gubernur BI Boedino ketika itu,’’ tandas anggota Timwas Century Bambang Soesatyo dalam diskusi bertajuk ’’Masalah Tersangka Century’’ di Gedung DPR RI, Senayan, kemarin. Lebih lanjut Bambang mengatakan, dalam kesimpulan rapat dengan KPK itu ada indikasi korupsi melibatkan Boediono, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pejabat Kemenkeu RI. Untuk itu, khusus terkait Boediono, kewajiban DPR RI untuk mengakhiri nasibnya agar jelas dan tak terombang-ambing oleh berita membingungkan. ’’Sangat tidak bijaksana DPR kalau tak menuntaskan posisi Wapres ini. Dan, itu hanya bisa dilakukan dengan hak menyatakan pendapat. Karena tugas BPK sudah selesai dengan menyebut ada peran Gubernur BI, keputusan KPK juga sama ada indikasi korupsi, dan tugas DPR adalah menjelaskan posisi Wapres itu terlibat atau tidak? Kalau terlibat, berarti nasibnya di tangan Mahkamah Konstitusi (MK),’’ tambah politisi Golkar ini. Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Massardi mengaku melihat jelas adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena ada kerugian negara dan kebijakan pemerintah itu justru menimbulkan terjadinya korupsi. ’’Maka, seharusnya Boediono itu mundur sekarang, atau akan diadili setelah tak berkuasa?’’ tukasnya. Bahkan, mantan juru bicara presiden Gus Dur itu pun mengapresiasi kerja KPK dalam melakukan tugasnya atas skandal Century. ’’Saya kira kerja KPK sangat bagus. Sebab, dengan penyidikannya melangkah maju dengan memutuskan dua tersangka pejabat BI, nanti gubernur BI (Boediono) dan penanda tangan Perppu bail out Century, yaitu Presiden,’’ ungkapnya. Dalam kesempatan sama, bekas inisiator bergulirnya penyelidikan Century Gate di DPR, Misbakhun menganjurkan agar Wapres Boediono membuat audit versinya sendiri untuk melawan dugaan KPK, audit investigatif BPK dan Timwas DPR untuk skandal Bank Century. ’’Saya heran, mengapa Boediono begitu yakin dirinya benar. Dia berkeyakinan bailout itu benar, seolah DPR tak berdasar keyakinan. BPK sendiri melakukan audit investigasi dan menyatakan Boediono melakukan proses salah. DPR juga seperti itu sikapnya. Jadi saya heran jika Boediono selama ini melakukan blunder,’’ tandasnya. Menurut bekas anggota DPR dari PKS itu, harusnya Boediono merilis audit versi sendiri jika tak merasa bersalah. Nantinya, audit itu bisa dipakai untuk membantah temuan lembaga-lembaga negara lain. ’’Saya setuju Timwas DPR terus dilanjutkan agar bisa mengawasi penyidikan. Ini penting agar proses penyidikan tidak berhenti pada dua tersangka. Saya juga dukung Hak Menyatakan Pendapat karena itu bisa mengakhiri Century,’’ kata Misbakhun lantang. Sementara Anggota Komisi XI DPRAchsanul Qosasi mengatakan, dirinya justru membela Boediono. Menurutnya, kalau saat krisis itu orang berpikir logis di mana situasi dunia sedang krisis, maka secara profesional pemerintah berkewajiban mengatasi krisis keuangan tersebut dengan membuat kebijakan yang benar. ’’Tapi, saya tak bisa menghalangi DPR untuk menyatakan pendapat karena itu hak anggota. Namun, saya juga jangan dilarang untuk tidak melakukan itu,’’ ujar politisi DPR yang namanya tersangkut dugaan pemerasan BUM N ini. [Non-text portions of this message have been removed]
