http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/28/90326/ekonomi_indonesia_terancam_middle_income_trap/#.ULa1RYaaHBo
Rabu, 28 Nov 2012 00:01 WIB
Ekonomi Indonesia Terancam "Middle Income Trap"?
PEMERINTAH maupun Bank Indonesia yang memprediksi pertumbuhan nasional
2013 bisa mencapai setinggi 6,8% dan 6,7% masing-masing, barangkali telah
mengabaikan potensi ancaman "middle income trap" yang dikemukakan Menko
Perekonomian Hatta Rajasa dalam sarasehannya di ITB akhir pekan baru lalu.
Mutu pertumbuhan dan situasi perkembangan perekonomian nasional dalam
beberapa aspek memenuhi simptom penyakit "middle income trap" yang menghinggapi
kebanyakan negara berkembang dunia. Antara lain, seperti range penghasilan per
kapita $3.500 yang tak merata, kondisi pasar buruh yang buruk dengan maraknya
demo, investasi infrastruktur yang amat rendah (4,51%)karena keterbatasan
anggaran, lambannya pertumbuhan sektor manufaktur, keterbatasan diversifikasi
industri, kekalahan daya saing dengan negara industri maju karena
ketertinggalan teknologi dan inovasi, maupun dengan negara berkembang sederajat
dalam harga jual, apalagi setelah kenaikan UMP dan BBM.
Urbanisasi pesat bagi pembangunan real-estate dengan mengorbankan lahan
pertanian, impor pangan, termasuk karet, yang dapat dihasilkan lokal, masalah
pengangguran akibat PHK, menjamurnya korupsi, akan memperlebar gap pendapatan
kaum tani dan rakyat kebanyakan dan pada akhirnya bisa menimbulkan gejolak
sosial.
Strategi MP3EI di atas kertas sangat baik untuk menghindarkan ancaman
"middle income trap", tapi dana pelaksanaannya sebagian besar masih bergantung
pada investasi swasta nasional dan asing. Sementara realisasi masterplan
percepatan, perluasan dan pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI) tetap jadi
tanda tanya besar, mengingat keterbatasan bantuan atau subsidi pemerintah di
tengah berurat-berakarnya birokrasi.
Untuk mempertahankan momentum ekspor, upaya pemerintah sekarang nampaknya
diarahkan ke sektor promosi pariwisata dan mendorong industri inovatif dan
kreatif dalam negeri dalam skala kecil. Kampanye menggelorakan nasionalisme
adalah suatu cara pendekatan untuk mempromosikan produk dalam negeri demi
peningkatan pertumbuhan nasional melalui permintaan domestik. Tapi pembatasan
impor produk dari negara anggota FTA, bisa dituduh sebagai tindakan
proteksionistis dan memicu friksi dagang. Padahal FTA dan pembentukan
Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah berdasarkan semangat resiprokal.
Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas di Indonesia masih
cenderung berbelanja di LN untuk memiliki produk bermerek dan mahal-mahal,
seperti ponsel cerdas, mobil mewah, tas, busana, kosmetik dan lain-lain yang
mewah dari LN.
Mencari pasar baru di tengah pelambanan pertumbuhan global dan
meningkatnya proteksionisme di negara-negara maju akan menjadi tantangan berat
bagi pemerintah, bila kita tidak memiliki keunggulan kompetitif.
Regulasi dan intervensi atau "visible hand" dari pemerintah di sektor
tertentu, memang perlu, seperti operasi pasar dan distribusi bahan-bahan vital
seperti jatah BBM, pupuk,tender procurement proyek pemerintah dan pemberian
perizinan pertambangan kepada investor asing,tapi dengan transparansi.
Instansi-instansi yang tak berwenang dan tak terkait sebagai "invisible hand"
harus "hands off", apalagi anggota legislatif, dari proyek lukratif, termasuk
BUMN, demi menghindarkan birokrasi dan ekonomi biaya tinggi. Jangan sampai "Too
many cooks spoil the broth". Namun "laissez-faire" perlu diterapkan kepada
wirausaha,UKM dan industri rumah dalam proses pembinaan dan pengembangan
industri inovatif dan kreatif.
Tren pertumbuhan nasional selama ini masih bersandarkan pada kekayaan
sumber alam yang menipis dan upah murah. Adalah tantangan bagi pemerintah
bagaimana mengalihkan moda konvensional ini kepada pertumbuhan berorientasi
pada permintaan domestik, "economics of scale" dengan produktivitas tinggi dan
pemanfaatan inovasi dan teknologi demi peningkatan daya saing di pasar
internasional.
Indonesia kelihatan masih jauh daripada peralihan moda pertumbuhan itu
dengan melihat perkembangan investasi di infrastruktur dan alokasi anggaran
bagi peningkatan mutu pendidikan. Arus keluar intelektual dan yang berbakat
terus berlangsung. Prospek pertumbuhan ekonomi nasional mungkin saja menjadi
jenuh dan mandek di bawah bayangan "middle income trap". Pemerintah terlalu
optimistis dan cepat puas diri akan status quo ekonomi tanpa mencari terobosan
baru dan meningkatkan mutu pendidikan dalam persiapan pengalihan pertumbuhan
kepada ekonomi pengetahuan yang berdasarkan "human capital"sendiri yang
sustainable. Dana spekulatif asing di bursa saham atau surat utang negara
dengan imbal hasil tinggi hanya dibutuhkan sesaat, bukan tulang punggung tetap
bagi pembangunan ekonomi nasional.
[Non-text portions of this message have been removed]
