http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/30/366495/70/13/Papua-dalam-Bara
Papua dalam Bara Jumat, 30 November 2012 00:00 WIB PAPUA terus saja membara. Kekerasan dan pembunuhan tiada henti meneror 'Bumi Cenderawasih'. Kedamaian amat mahal di sana. Situasi di Papua sungguh ironis. Papua yang berlimpah kekayaan alam, tetapi rakyatnya melarat. Papua negeri yang damai, tetapi rakyatnya dicekam ketakutan. Banyak nyawa melayang sia-sia di Papua. Tidak cuma warga biasa, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau polisi, dan turis asing pun menjadi korban. Terakhir, Kapolsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Ipda Rofli Takugesi serta dua anggotanya, yakni Brigadir Jefry Rumkorem dan Briptu Daniel Makuker, meregang nyawa. Mereka gugur ketika sekitar 50 orang menyerbu dan membakar Polsek Pirime, Selasa (27/11). Selain menewaskan Ipda Rofli dan dua anak buahnya, penyerang membawa kabur revolver milik Rofli dan dua senjata laras panjang. Mereka diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Yani Tabuni. Hanya sehari berselang, giliran rombongan Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian menjadi sasaran serangan. Konvoi kendaraan Kapolda Papua yang tengah dalam perjalanan dari Wamena menuju Polsek Pirime ditembaki orang tak dikenal. Sempat terjadi adu tembak, tetapi tidak ada korban. Insiden tersebut menambah panjang daftar kekerasan di Papua. Kekerasan itu sudah sangat jelas pangkal persoalannya, tetapi seakan tiada ujung dalam penuntasan. Masalah di Papua memang kompleks, tetapi sejatinya bermuara pada satu persoalan, yaitu kesejahteraan. Tak dimungkiri, rakyat Papua masih diperlakukan bak anak tiri. Rakyat Papua hidup papa di atas tanah yang memendam kekayaan luar biasa. Rakyat Papua hidup dalam bara di atas bumi yang berlimpah emas. Semenjak era Orde Baru hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, persoalan itu tak kunjung terselesaikan. Pemerintah bukannya tak berusaha. Sejumlah langkah sudah ditempuh, mulai pengalokasian dana otonomi khusus hingga pembentukan desk khusus Papua. Namun, hasilnya masih jauh dari maksimal. Faedah penggelontoran dana otsus sejak 2002 hingga 2012 yang mencapai Rp28,6 triliun tak jelas. Dana sebesar itu justru diduga menjadi bancakan elite daerah, adapun rakyat terus berkubang kemiskinan. Semenjak dibentuk pada 2011, Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan desk khusus Papua juga tak jelas kerjaannya, tetapi terus dipertahankan. Setiap terjadi kekerasan di Papua, pemerintah melontarkan keprihatinan. Setiap ada pembunuhan di Papua, otoritas keamanan konsisten beralasan kondisi geografis menyulitkan upaya membekuk pelaku. Alhasil, kekerasan di Papua tak pernah dapat ditumpas. Rakyat Papua sudah semakin pintar bahwa bumi mereka kaya raya. Karena itu pula, pemerintah harus lebih cerdas, lebih serius menjawab tuntutan mereka. Kekerasan di Papua tidak cukup ditangkal dengan penggelontoran dana otonomi khusus triliunan rupiah atau penambahan personel keamanan. Rakyat Papua butuh didengar. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan mereka. Jika pengelola negeri ini asyik dengan perspektif sendiri, sudut pandang sendiri, kekerasan akan terus menjadi catatan kelam dalam sejarah Papua dan NKRI. [Non-text portions of this message have been removed]
