Ref: Apakah akan hangus terbakar apabila terus diatas bara? http://www.shnews.co/detile-12330-catatan-akhir-tahun-2012-indonesia-di-atas-bara-.html
Catatan Akhir Tahun 2012, Indonesia di Atas Bara Web Warouw | Senin, 17 Desember 2012 - 14:30:05 WIB : 100 (dok/SH) Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan ketua KPK Abraham Samad. Pangung politik Indonesia terus bergejolak. Pengantar Redaksi: Tahun 2012 segera berakhir. Ada banyak peristiwa yang terekam. Beberapa di antaranya menggoreskan catatan buruk yang tak hendak dikenang, beberapa lainnya meletupkan semangat harapan untuk menyongsong 2013. Sinar Harapan, mulai hari ini (17/12), menurunkan catatan akhir tahun dari berbagai bidang. Penghujung tahun 2012 sudah dekat. Konflik elite politik semakin tajam. Hiruk pikuk panggung elite politik belum juga surut. Sementara itu, rakyat kebanyakan masih bergulat terus melawan kemiskinan, perampasan hak, dan kekerasan. Baru saja Andi Mallarangeng mundur dari jabatan Menpora setelah menyandang status “tersangka” dalam kasus korupsi Hambalang. Diikuti pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Achmad Mubarok yang mengembuskan isu perombakan kabinet. Sejumlah pos kementerian, antara lain Menpora, Menteri Perhubungan, dan Menteri BUMN, disebut-sebut akan diganti. Tentu saja isu perombakan kabiner membuat para menteri tidak bisa bekerja dengan tenang dan pelayanan publik semakin terganggu. Partai Demokrat menjadi pusat sentimen. Setiap hari rakyat menyaksikan di media massa persidangan korupsi para elite PD seperti Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin, Wakil Sekjen Angelina Sondakh, dan anggota Dewan Pembina Hartati Mudaya. Sebentar lagi masyarakat akan menonton persidangan Andi Mallarangeng yang juga menjabat sebagai Sekjen Dewan Pembina PD, meskipun ia sudah mengundurkan diri begitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka. Publik juga saat ini sedang menunggu KPK menetapkan Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Nazaruddin juga sudah bersaksi tentang keterlibatan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus Hambalang. Sudah jelas akibat dari semua itu: pamor partai pimpinan Presiden Yudhoyono terus menukik itu. Konflik Elite Politik Sepanjang 2012, pemerintahan Yudhoyono juga diwarnai dengan konflik antarinstitusi negara. Kasus Irjen Djoko Susilo yang terlibat korupsi Rp 100 miliar proyek simulator SIM di Korlantas sempat memperuncing konflik antara KPK dan Polri, Oktober lalu. Sampai hari ini masih ramai tarik menarik penyidik antara Polri dan KPK. Sekretaris Kabinet tidak mau ketinggalan melakukan manuver politik. November lalu Dipo Alam melaporkan ke KPK tiga kementerian yang paling korup, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan. Dipo juga menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran yang dilakukan anggota DPR, Ketua Fraksi, dan staf ahli menteri yang berasal dari politik. Dipo juga telah mengeluarkan surat imbauan agar Kementerian dan BUMN menyudahi kongkalikong dengan DPR. Manuver Dipo ini muncul setelah sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan 10 anggota DPR yang pernah terlibat memeras BUMN ke Badan Kehormatan DPR. DPR pun mengancam balik untuk melaporkan Dahlan ke polisi atas tudingan pencemaran nama baik. Dahlan pun kemudian meminta maaf. Konflik juga terjadi antara Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Mensesneg secara emosional menanggapi pernyataan Mahfud tentang adanya mafia narkoba di lingkungan Istana. Pernyataan Mahfud ini muncul lantaran grasi yang mendadak diberikan Presiden pada tersangka narkoba Meirika Franola (Ola) November lalu. Sudi Silalahi bersumpah akan mundur kalau tuduhan Mahfud benar. Sebaliknya Mensesneg juga menantang Mahfud mundur jika tidak bisa membuktikan tuduhannya. Pada November, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dilanda konflik antara komisioner dan pejabat di KPU. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut sejumlah pejabat KPU melanggar kode etik. Dewan yang dipimpin Jimly Asshiddiqie ini merekomendasikan para pejabat itu dikembalikan ke institusi asalnya, yakni Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu para pejabat KPU menuding para komisioner tidak melakukan verifikasi parpol di tingkat kecamatan dan mempersoalkan keterlibatan LSM asing. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat dengan keputusan DKPP yang menjatuhkan sanksi kepada jajaran Setjen KPU dan menitipkan rekomendasi ke DKPP, agar 12 parpol yang dianggap tak lolos verifikasi administrasi bisa diikutsertakan dalam verifikasi faktual. Rekomendasi ini ternyata dikabulkan DKPP. Tidak kalah penting pada November adalah pernyataan Ketua KPK Abraham Samad bahwa Wakil Presiden Boediono terlibat dalam bailout Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun. Ketua MK Mahfud MD menyatakan bahwa KPK memiliki kekuatan untuk memeriksa Boediono sebagai mantan Gubernur BI. Pernyataan Samad mendorong semangat beberapa anggota DPR untuk mempersiapkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun hal itu kandas karena beberapa partai politik yang tadinya mendukung HMP, mundur teratur. Jokowi dan Gerakan Rakyat Menariknya, ruang politik nasional juga mendapatkan udara segar saat Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) memenangkan Pilkada DKI Jakarta, September lalu. Ia mengalahkan petahana Fauzi Bowo untuk kursi Gubernur DKI. Kemengan pasangan Jokowi-Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) juga menunjukkan bahwa warga Jakarta tak bisa lagi diseret dalam isu SARA maupun iming-iming uang. Kemenangan Jokowi-Ahok membawa energi baru bagi sejumlah elite politik yang maju dalam pencalonan kepala daerah di sejumlah tempat di Indonesia, juga para elite politik yang berancang-ancang merebut kursi nomor satu RI 2014. Aburizal Bakrie dari Partai Golkar dan Prabowo Subijanto dari Gerindra sudah mulai mengampanyekan diri untuk dipilih menjadi Presiden. PDIP sampai saat ini belum ada kepastian, namun beredar isu akan mencalonkan pasangan Megawati dan Jusuf Kalla. Sementara bagi Partai Demokrat saat ini bukan saat yang mudah, terlebih jatah Yudhoyono sudah habis. Hingga saat ini belum ada calon definitif untuk berlaga dalam pemilu nanti. Sempat ramai, istri Presiden, Ani Yudhoyono akan maju dari Partai Demokrat. Namun belakangan hal tersebut dibantah sendiri oleh presiden. Sementara itu, gelombang gerakan massa rakyat juga terus mewarnai politik nasional. Awal 2012 dibuka dengan gerakan massa yang membakar dan meluluhlantakkan Kantor Bupati Bima dan kantor pemerintah lainnya. Kemarahan rakyat memuncak karena pemerintah pusat tidak menggubris tuntutan pencabutan SK Bupati No 188/2010 tentang Izin Pertambangan emas PT Sumber Mineral Nusantara yang merampas tanah rakyat. Akhirnya pemerintah pusat memerintahkan Bupati untuk mencabut SK tersebut. Apa yang terjadi di Bima menginspirasi wilayah lain. Warga yang merasa tanah adat dan hak ulayatnya dirampas perusahaan tambang, maupun perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri, mulai berani memperjuangkan haknya. Aksi-aksi warga adat dan petani tak lagi hanya protes, tapi mulai melakukan aksi perebutan dan pendudukan lahan sengketa. Di kota-kota besar, gelombang aksi terorganisasi dari soal penolakan rencana kenaikan BBM, penolakan sistem oursourcing, penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS) dan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS), hingga desakan kenaikan upah. Tahun Penentuan Aksi-aksi buruh masih akan mewarnai tahun 2013, bahkan diprediksi akan makin besar. Demikian juga dengan aksi-aksi petani di daerah terkait dengan konflik tambang dan perkebunan. Sementara elite politik akan disibukkan dengan menggadang-gadang “jago” yang akan mereka majukan pada 2014. Pengamat ekonomi dari Institute For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng mengingatkan, apabila konflik elite politik antarinstitusi terus berlangsung disertai dengan menguatnya konflik antara rakyat dan penguasa diikuti krisis ekonomi yang dalam, bukan tidak mungkin akan mempercepat percepatan penumbangan kekuasaan sebelum Pemilu 2014. “Apalagi agenda Pemilu akan menjadi ajang pergesekan antara kekuatan-kekuatan politik. Tahun 2013 adalah tahun penentuan arah bangsa ini, seperti di atas bara api,” ungkapnya. Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
