Ref: Golkar juara korupsi nomor wahid untuk 2012, lantas urutan nomor dua dan seterusnya partai terkorupsi, partai-partai mana? Ataukah hanya anggota Golkar saja yang korupsi, sedangkan anggota partai seperti PD, PDIP, NU etc tidak ada yang korupsi. Mungkin karena jago korupsi, maka oleh karena itu petinggi partai ingin menduduki kursi presiden pada pemilihan umum yang akan datang. Apakah menurut Anda kalau anggota Golkar menjadi presiden maka korupsi akan berkurang atau sama sekali lenyap di NKRI?
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=53&id=40707 Partai Golkar Terkorup Selama 2012 JAKART, AE. — FMC - Kader Partai Golkar merupakan yang terbanyak melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2012. Disusul Partai Demokrat, kemudian Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Kader Partai Golkar yang banyak terjerat kasus korupsi ada 14 kader. Diposisi kedua, Partai Demokrat dengan 10 kader, dan disusul PAN dan PDIP dengan 8 kasus," kata Apung Widadi, Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat, 28 Desember. Sepanjang tahun 2012, ICW telah mencatat terdapat 52 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. "Kita mencatat ada 52 kader parpol yang terjerat korupsi, yang 21 dari kalangan DPR dan mantan DPR dan DPRD, 21 dari kepala daerah, 2 pengurus partai, dan 1 menteri aktif," ungkap Apung. Lebih lanjut dirinya menyimpulkan, kasus korupsi tersebut kebanyakan digunakan untuk pendanaan Pemilu 2014 mendatang. "Disinyalir muara dari kasus korupsi politik diatas adalah pada pendanaan politik Pemilu 2014. Pendanaan politik masih bertumpu pada uang-uang haram yang bersumber dari korupsi," pungkasnya. Selain dari kalangan legislatif, ICW juga mencatat kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama tahun 2012, yaitu sebanyak 24 kepala daerah. "Secara keseluruhan ada 24 kepala daerah yang diproses hukum karena kasus korupsi, ada 7 orang berasal dari Partai Golkar, 6 orang dari Partai Demokrat, Gerindra ada 3 orang, PDI Perjuangan ada 4 orang, PAN ada 3 orang, PKB 2 orang, dan PKS 2 orang," kata Apung. Sejumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi yang perkaranya ditangani KPK, misalnya, mantan Bupati Buol Amran Batalipu dari Partai Golkar yang terjerat kasus penerbitan Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha PT Citra Cakra Murdaya di Buol, mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Aat Syafaat dari Partai Golkar dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan dermaga trestle (tiang pancang) Kubangsari, Kota Cilegon. Selanjutnya mantan Bupati Seluma Murman Effendi dari Partai Demokrat yang menyuap 27 anggota DPRD Kabupaten Seluma periode 2009-2014 yang telah divonis dua tahun penjara serta mantan Wali Kota Semarang Soemarmo (PDI Perjuangan) dalam kasus suap ke anggota DPRD Kota Semarang terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2011-2012 yang juga telah dihukum 1,5 tahun penjara."Kepala daerah banyak terjerat korupsi terkait dana bantuan sosial dan hibah," tambah Apung. Ia juga menyoroti kasus korupsi Bupati Buol Amran Batalipu yang ditangkap karena adanya pengusaha yang menyumbang dana kampanye secara ilegal. "Amran dijerat dengan pasal penerima suap, tapi pelanggaran dana kampanyenya tidak ditindaklanjuti lebih jauh," ungkap Apung. Selain kepala daerah, ICW juga mencatat ada 25 anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi 2012."Dari catatan tersebut Golkar menempati urutan perama dengan tujuh kasus, disusul PAN lima orang dan Demokrat dan PDIP masing-masing empat orang, secara keseluruhan banyak kasus korupsi yang menjerat anggota anggota DPR/DPRD karena kasus mafia anggaran dan bantuan sosial," tambah Apung. ICW menilai bahwa para politisi tersebut kerap terjerat korupsi karena melakukan penyalangunaan kekuasaan sebagai penentu alokasi anggaran (mafia anggaran)."Mafia anggaran menjadi modus yang paling banyak dalam korupsi anggota DPR dan DPRD, selanjutnya pembagian proyek serta bantuan sosial dan hibah," jelas Apung. ICW merekomendasikan untuk mengurangi praktek korupsi maka pembahasan dan penetapan APBN 2013 harus transparan dan akuntabel agar meminimalkan proyek-proyek siluman dalam logistik mafia anggaran.(fmc) [Non-text portions of this message have been removed]
