http://www.gatra.com/politik-mobile/22808-sistem-parpol-saat-ini-digiring-kembali-ke-masa-orba.html
Sistem Parpol Saat Ini Digiring Kembali ke Masa Orba Minggu, 06 Januari 2013 03:24 Jakarta, GATRAnews - Sistem partai politik (Parpol) Indonesia saat ini sengaja digiring kembali ke masa era Orde Baru (Orba) yang menerapkan penyederhanaan Parpol, sehingga memupus parpol baru untuk mengikuti pesta demokrasi untuk mewakili suara rakyat. "PDS berpendapat, Parpol di Indonesia saat ini ada kecenderungan ke arah Orba, karena kan Orba konsepnya penyederhanaan parpol, sehingga disederhanakan. Orde baru, menjelang terakhir kan jadinya 3 Parpol," nilai Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera (PDS), Saat Sinaga di Jakarta, Sabtu, (5/1). Saat ini, kata Saat, pikiran-pikiran masa Orba itu tengah berlangung dan sengaja dikelola, sehingga ujungnya nanti hanya akan ada 3 Parpol peserta Pemilu. Yang paling disesalkan, Parpol yang dilahirkan pada era reformasi pun mengikuti alur penggiringan sistem penyerderhanaan Parpol. "Tidak sadar dan sangat saya sayangkan, beberpa parpol yang dilahirkan orde reformasi ikut-ikutan dalam arak-arakan ini. Saya hanya menakutkan, nanti sejumlah Parpol pun ikut terlibas, keluar dari 3 besar itu," ujarnya. Menurutnya, jika hal itu terjadi, apakah bangsa ini harus kembali menggelar reformasi setelah 15 tahun lalu reformasi ini diguilirkan, jawabannya akan diungkap pada Pemulu 2014 mendatang. "Bagian lain yang ingin saya sampaikan, proses verifikasi Parpol yang saat ini tengah berlangsung adalah menjadi implikasi dalam tampilan Parpol yang akan mengisi 2014," ujarnya. Sedangkan tak lolosnya PDS, Saat mengaku tidak terlalu mempermasalah dan tidak merasa dianak tirikan. Namun demikian, dia menegaskan, proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ini tidak menghormati masa ibadah Natal para pengurusnya karena harus menyiapkan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi partai agar lolos verifikasi faktual. "Faktanya sudah menyentuh kenyakinan keagamaan kami. Betapa tidak, pas hari Natal dipaksa harus melakukan verifikasi tanpa kompromi. Tapi ini bukan jadi alasan ketidaklolosan verifikasi PDS, tapi saya ingin mengingatkan, bahwa bangsa ini didirikan dengan konsensus dan kebergaman. Indonesia akan tetap NKRI kalau keberagaman itu tetap ada. Kawan-kawan di Papua, NTT yang akan menyiapkan ritual Natal, dipaksa melaksanakan dan mengumpulkn data-data verifikasi. Jadi saya tidak mengerti hal itu tidak bisa disesuaikan dengan kepentingan," bebernya. Atas dasar itu, PDS berharap verifiksi dilakukan lebih 5 tahun. Caranya, setiap bulan Parpol menyetorkan KTA-nua ke KPU, sehingga KPU mengetahui jumlah anggota Parpol dan bisa mengeceknya. "Itu pasti lebih murah, tidak seperti sekarang yang katanya ada dana milyaran, tapi tidak kredibel. Apakah KTA parpol di parlemen itu disetorkan jauh-jauh hari, saya tidak yakin tuh! Lalu apakah bulan depan tetap masih anggota dia, saya juga gak yakin," cetusnya. Selain itu, Parpol yang akan ikut pemilu juga harus sudah mempunyai daya hidup. Kemudian, KPU dan Bawaslu juga masa kerjanya kalau bisa menjadi 5 tahun, bukan hanya menjelang Pemilu dan Pilkada. KPU pun mestinya melakukan pengecekan administrasi Parpol setiap bulan, sehingga tidak muncul Parpol jadi-jadian yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang curigaan.(IS) [Non-text portions of this message have been removed]
