http://www.shnews.co/detile-13341-kemampuan-bayar-utang-pemerintah-menurun.html
Kemampuan Bayar Utang Pemerintah Menurun Faisal Rachman | Sabtu, 12 Januari 2013 - 11:37:41 WIB : 147 (dok/ist) Dengan beban subsidi yang meningkat neraca keseimbangan negatif. JAKARTA – Realisasi keseimbangan primer tercatat negatif pada 2012 sebesar Rp 45,5 triliun. Ini dapat diartikan kemampuan pemerintah membayar utang terlihat berkurang. Kepala Ekonom Dana Reksa Reserch Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keseimbangan primer yang negatif ini menandakan kemampuan pemerintah dalam membayar utang mulai menurun. Padahal sejatinya, melihat realisasi anggaran saat ini yang cukup lemah dan anggaran yang ada tidak akan terserap dengan cepat, masih ada kemungkinan bagi neraca keseimbangan primer untuk surplus. “Selama ini realisasi tidak pernah negatif, tapi kalau memang negatif ini menggambarkan APBN agak tertekan sisi kesinambungannya, jadi besar pasak daripada tiang,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (11/1). Kesimbangan primer bisa diartikan sebagai kemampuan APBN dalam melakukan kewajiban-kewajibannya, seperti pembayaran bunga utang. Dalam struktur APBN 2012, pembayaran bunga utang sejatinya alokasinya relatif tidak besar atau sekitar Rp 100,5 triliun. Namun dengan beban subsidi yang meningkat, ditambah dengan kondisi perekonomian global yang tidak stabil, neraca keseimbangan menjadi negatif. Kepala Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Rofiyanto Kurniawan mengakui negatifnya keseimbangan primer saat ini terjadi lantaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) meleset dari target. “Ini sesuatu yang mesti kita waspadai. Kan selama ini keseimbangan primer kita positif. Karena sekarang negatif kita harus waspadai jadi dalam me-manage subsidi ini harus lebih hati-hati di tahun 2013,” ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam lima tahun ke belakang Indonesia tidak pernah mengalami negatif keseimbangan primer. Pada 2007 keseimbangan primer mengalami surplus Rp 29,962 triliun, kemudian 2008 mengalami surplus Rp 84,308 triliun. Pada 2009 keseimbangan primer mengalami surplus Rp 5,16 triliun dan pada 2010 surplus Rp 41,537 triliun. Adapun pada 2011 terjadi surplus Rp 8,86 triliun. Jika melihat dari kebijakan negatif anggaran, lanjutnya, sebenarnya besaran keseimbangan primer masih berada di bawah ketetapan undang-undang yang dibatasi 3 persen, bahkan saat ini realisasi negatif 1,65 persen sehingga memperlihatkan kondisi fiskal yang sudah cukup sehat. Bahkan jika dibanding catatan negatif di negara-negara Eropa yang mengalami negatif sebesar 8-9 persen atau negara tetangga yang negatif mencapai 6 persen. "Kemampuan pendapatan kita membayar utang relatif terjaga, sedangkan membayar bunga kita tidak besar dibandingkan subsidi hanya sepertiga atau seperempatnya. Kalau melakukan subsidi yang tepat sasaran maka primary balance akan kembali positif,” tuturnya. Pada 2012 realisasi subsidi energi sebesar Rp 306,5 triliun atau 151,5 persen dari target. Rinciannya, untuk subsidi BBM, LPG, dan Bahan Bakar Nabati Rp 211,9 triliun atau 154,2 persen dan subsidi listrik Rp 94,6 triliun atau 145,6 persen. Dari sisi kewajiban, hingga 2012, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 240,508 triliun untuk membayar cicilan utang serta bunganya. Angka ini mencapai 76,38 persen dari target pada APBN-Perubahan sebesar Rp 314,890 triliun. Dari jumlah itu, pelunasan pokok utang Rp 149,233 triliun atau 75,71 persen dari pagu APBN-Perubahan Rp 197,104 triliun.Pelunasan pokok utang tersebut terdiri dari pelunasan pinjaman Rp 42,247 triliun, yang terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 43,177 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 71 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan dana Rp 105,986 triliun untuk membayar pokok utang Surat Berharga Negara (SBN) denominasi rupiah, yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp 105,986 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias Sukuk Rp 11,562 triliun. "Jumlah pembayaran ini bisa lebih rendah karena ada penurunan yield," klaim Robert Pakpahan, Plt Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu. Sebenarnya, tidak ada angka ideal untuk keseimbangan primer, namun dalam melihat kesehatan fiskal, sambungnya, bukan hanya melihat dari neraca keseimbangan primer, tetapi juga current account negatif yang mengartikan pendapatan dikurangi belanja operasional. “Kalau lihat pendapatan kita dikurangi current account kita masih positif, sebenarnya kita masih sehat, tapi subsidi harus diwaspadai. Kalau misalnya beberapa indikator lain juga ke arah negatif, itu harus diwaspadai,” ujar Rofianto. Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
