Camat dan Lurah di Jakarta kudu siap2 dipecat neh, karena rata2 mereka beranggapan seperti raja kecil. Gak pernah turun ke bawah dan hanya terima laporan aja. Belum lagi kelakuan sebagian oknum PNS/Pegawai Kecamatan dan Kelurahan yang sedikit2 main segel dan Pasang Papan BANGUNAN INI DISEGEL hanya gara2 lokasi tanah kosong tsb dibangun pagar tembok. Serba susah, dibiarkan blong tanpa pagar, dikuasai PKL atau Pemulung dan dibangun gubuk2 liar. Eh begitu dipagarin, Disegel Pemda - malah ada yang dibolongin temboknya. Akhirnya Pemulung masuk lagi dan happy bisa bangun tembok beton lagi. Yang begini kudu diberesin Boss. Jangan nanti kesannya Gubernur dan Wagub nya bersih eh di bawahnya malah petantang petenteng lawan warganya.
---------------------------------- Siapa lagi yang akan dipecat Ahok? Reporter : Muhammad SholehRabu, 30 Januari 2013 Jokowi copot pejabat rusun Marunda karena menipu masyarakat Tak sadar jadi Wagub, Ahok malah salami anak buahnya duluan Ahok. ©2012 Merdeka.com/Nurul Birokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan guna mendukung suatu program agar berjalan efektif dan maksimal. Duet kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki gaya kerja dan ciri khas sendiri-sendiri. Joko Widodo (Jokowi) lebih doyan untuk blusukan ke kampung-kampung, sedangkan Basuki T Purnama (Ahok) lebih fokus untuk mengurusi dan memelototi anggaran serta birokrasi pemerintahan. Dalam persoalan demokrasi, pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP dan partai Gerindra ini tidak segan-segan atau memecat dan menindak tegas pegawai yang lelet kerjanya. Serta melanggar aturan. Ahok dengan gayanya yang garang dan tegas akan memecat lima pegawai Pemprov yang ditengarai melanggar aturan. "Ada beberapa pegawai yang mau kita keluarkan, ada lima pegawai kalau enggak salah," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Senin (28/1). Menurut Ahok, pihaknya telah mengantongi sedikitnya lima pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang melanjutkan sekolah ke luar negeri tanpa izin. Ahok mengaku telah membahasnya dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur negara (KemenPAN). "Ya mereka ngelanjutin sekolah tanpa melalui izin, ya pegawai ilegal," katanya. Selain itu, Ahok juga telah mencopot kepala sekolah SMA unggulan MH Thamrin Jakarta Timur. Ahok mengaku kalau kepala sekolah SMA tersebut, yakni Jumadi telah 8 tahun memimpin sekolah unggulan itu. "Pendidikan juga bagus, hari ini sudah dilantik kepala sekolah MH. Thamrin, sudah diganti dengan baru," ujar Ahok di Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Selanjutnya, Mantan Bupati Belitung Timur ini akan terus mengkaji terhadap dunia pendidikan. Jika ada sekolah yang melakukan pungutan liar atau tidak produktif, Ahok tidak segan-segan untuk memecat kepala sekolah yang bersangkutan. "Terus kita mau kaji soal sekolah tidak boleh lagi ada pungutan. Kita akan tingkatkan siswa tidak mampu di swasta nanti kita tingkatkan kasih kartu pintar semua," tegas Ahok. "Nggak boleh lagi, jadi siapapun yang melakukan itu kepala sekolah digeser," tambahnya. Tidak hanya itu, Ahok juga menyentil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ogah-ogahan atau malas bekerja. Dirinya mencontohkan hal kecil seperti pekerjaan fotokopi. "PNS mohon maaf ya, untuk hal-hal kecil tidak mau kerja. Untuk fotokopi pun harus panggil office boy, pakai outsourcing, enggak bisa. Mental pegawai kayak gitu, kita coret saja," tegas Ahok. Menurut Ahok, saat ini gaji PNS sudah tidak kalah dengan pegawai swasta. Jika ditemukan ada PNS yang manja-manja atau malas melakukan pekerjaan sekecil apapun, dirinya tak segan-segan untuk mencoret dan memecatnya. "Suruh pindah kabupaten atau provinsi lain. Fotokopi apa susahnya sih. Jadi kalau mental kerjanya kayak raja semua, pakai office boy, pakai outsourcing lebih baik kita kasih sanksi, kita keluarkan," katanya. Tidak hanya berhenti di situ saja, ancaman pemecatan Ahok juga diberikan kepada camat, lurah, dan Satpol PP jika tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar. Kemudian disaat melakukan kunjungan di ruang Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Ahok mengancam jika pejabat Inspektorat ada yang melakukan korupsi, maka akan langsung dipecat. "Dulu kalau saya nyari Inspektorat yang pintar maling dan mau pensiun. Kalau macam-macam saya sikat dulu, saya pecat," tegas Ahok. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta dipastikan bakal mencopot dua Kepala Suku Dinas Kebersihan. Pasalnya, selain masa kerja sudah habis, mereka dinilai kinerjanya tidak sesuai standar. "Ya memang masa kerjanya sudah mau habis. Ada juga yang tidak cepat kerjanya seperti di utara," ujar Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1). Mantan Wakil Kepala Dinas Kebersihan ini mengaku ada tiga pejabat eselon III yang diganti, salah duanya Kasudin Utara dan Selatan. Sedangkan pejabat eselon IV belum ada pergantian. "Tiga orang, yang eselon IV belum, utara sama selatan (Kasudin)," tandasnya. Untuk membangun birokrasi yang efektif, tidak sedikit pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang diancam dan dipecat oleh Ahok. Didukung dengan ketegasan dan kegarangannya, Ahok tidak sungkan-sungkan mencoret pegawai yang dinilai kerjanya tidak maksimal. Siapa lagi giliran pegawai yang bakal dipecat Ahok?
