http://www.gatra.com/politik/24374-sby-tak-bisa-nyambi-urus-partai-dan-negara.html
SBY Tak Bisa Nyambi Urus Partai dan Negara Minggu, 10 Februari 2013 08:53 Kepala Negara pernah mengingatkan agar menteri dari parpol mundur jika lebih fokus pada kegiatan parpol (ANTARA/Andika Wahyu) Jakarta, GATRAnews - Seorang anggota Komisi III DPR RI menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak konsisten dengan pernyataannya meminta menteri mengundurkan diri jika lebih fokus mengurusi partai politiknya. Namum, menurutnya, SBY malah nyambi mengurus partai sambil mengurus negara dan rakyat. "Tentu masih segar dalam ingatan kita, ketika kepala negara perintahkan menteri-menteri dari parpol untuk berhenti dan mundur dari jabatannya jika lebih fokus bekerja untuk parpolnya. Sekarang, kepala negara justru mengumumkan, bahwa dirinya mengambilalih tanggung jawab untuk menyelamatkan parpolnya," kata anggota DPR tersebut, Bambang Soesatyo (Bamsat), di Jakarta, Sabtu (9/2). Menurut politisi Partai Golkar itu, sikap SBY tersebut sebenarnya tidak etis dikomentari karena menyangkut partai politiknya. Namun, karena SBY merupakan Kepala Negara, maka seharusnya fokus saja mengurus negara dan rakyat. "Tapi karena ini menyangkut soal negara dan kepentingan rakyat, maka patut kita ingatkan, bahwa bangsa ini masih karut marut. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, presiden harusnya fokus mengelola pemerintahan, tidak bisa disambi sambil mengurus partai. Harusnya Kepala Negara mendahulukan kepentingan negara. Bukan kepentingan partai atau kelompoknya," tegas Bamsat. Apalagi, kata Bamsat, SBY mendorong-dorong penegak hukum untuk mempercepat proses hukum seseorang yang sedang berjalan, tapi melakukan pembiaran atas proses hukum orang lain, sehingga status hukumnya terus terkatung-katung dan tidak jelas. "Seperti kasus Bank Century yang melibatkan mantan Gubernur BI, Boediono yang kini menjadi wakil presiden," ungkapnya. Menurutnya, jika berbicara soal urgensi, maka SBY lebih penting mendorong penuntasan status hukum wakil presiden, karena itu berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat, ketimbang ketua partai yang hanya berkaitan dengan kepentingan kelompoknya saja. (IS) [Non-text portions of this message have been removed]
