Ref: Konflik partai penguasa adalah konflik interen perebutan rejeki antara yang mau lebih banyak dan mereka yang masih belum dapat atau dapat sedikit sekali. Jadi bagi yang diluar kalangan mereka harus sadar bahwa keledai yang dianggap mahluk paling bodoh oleh manusia, tidak pernah tersentuh pada batu yang sama dua kali.
http://lampost.co/berita/konflik-partai-penguasa 2013-02-09 06:01:00 Konflik Partai Penguasa KEMELUT di Partai Demokrat memuncak pascahasil survei yang menyatakan dukungan untuk partai berkuasa itu “terjun bebas” di angka 8,3%. Pada Pemilu 2009 lalu, dukungan partai itu berada di posisi teratas dengan raihan suara 21%. Menyikapi anjloknya elektabilitas partainya, anggota Dewan Pembina Demokrat Jero Wacik sontak bereaksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mendesak Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung turun tangan. Gayung pun bersambut. Sejumlah pengurus Demokrat di daerah mewacanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggeser Anas Urbaningrum dari posisinya sebagai ketua umum partai. Anas menjadi sasaran tembak terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus megaproyek Hambalang. Ternyata kemelut di partai berlambang mercy itu juga mengusik SBY. Di tengah khusyuknya menunaikan ibadah umrah dan kunjungan ke sejumlah negara sahabat untuk mengurus bangsa ini, tergantung juga di pikirannya tentang kemelut Demokrat. Walaupun menggunakan pesawat terbang “dinasnya” dengan biaya perjalanan seluruhnya dibiayai rakyat, SBY lebih merisaukan kemelut partainya. Langit Samudera Hindia menjadi saksi uang rakyat dipakai untuk mengurusi partai oleh presidennya saat SBY menggelar konferensi pers di dalam pesawat. SBY mengakui telah mengirim pesan singkat (SMS) ke para petinggi Demokrat saat di Masjidil Haram, Mekah, untuk ikut berdoa agar ada solusi bagi persoalan yang dihadapi partai besutannya itu. Anehnya, bukannya mengajak pejabat negara lainnya saat berdoa di tempat suci itu bagi keselamatan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Presiden SBY justru mengecilkan dirinya sebagai bos partai yang berdoa untuk kepentingan golongannya. Padahal jelas, perjalanannya ke sejumlah negara di Timur Tengah dan menyempatkan diri umrah di Baitullah itu menggunakan biaya dari pajak rakyat banyak, bukan hanya pajak dari kader Demokrat. Mungkin SBY melupakan pepatah bijak yang sudah dipraktikkan di Amerika Serikat: My lovely to my party will end when my loyality my country begin. Artinya, kecintaanku kepada partai berhenti saat loyalitasku kepada negara dimulai. Dalam hal penyelesaian kemelut Demokrat, ada sisi lain yang bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan kita. Yakni, ketika SBY dalam kapasitasnya sebagai Presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menegaskan status kadernya dalam kasus Hambalang. Permintaan tersebut dapat juga diartikan sebagai intervensi eksekutif atas proses hukum. Sudah puluhan tahun hukum di negeri ini berada di ketiak kekuasaan. Jangan sampai pengalaman buruk itu kembali terulang [Non-text portions of this message have been removed]
