http://www.manadonews.com/berita/ekonomi-bisnis/pejabat-sering-palak-pengusaha.html
Pejabat sering palak pengusaha Ekonomi Bisnis | Jumat, 01 Februari 2013 | 21:26 141 kali 0 Oleh : Roland Jo, manadonews.com Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan banyak kalangan pengusaha sering diperas oleh pejabat pemerintah, hal itu disebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam iklim investasi yang baik di Indonesia. "Kesalahan kebijakan dan ketidakpastian hukum menjadi penyebab pemerasan di mana-mana. Ini bikin kapok pengusaha dan kalangan investor," kata Sofyan Wanandi di Jakarta, Jumat (1/2). Dia menegaskan kalangan pengusaha tidak bisa berbuat apa-apa ketika seorang pejabat meminta dengan cara menekan dan bertendensi pemerasan. "Pengusaha tidak bisa berbuat apa-apa selain memenuhi permintaan dana oleh pejabat, apalagi pengusaha yang telah lama menanamkan modalnya," katanya. Dia menegaskan pada hakikatnya, pengusaha telah berinvestasi besar dan tentu tidak ingin investasinya hilang. Sehingga memenuhi permintaan tersebut. "Lain soal ketika seorang pengusaha itu baru mulai berinvestasi, tentu dia bisa dengan gampang menolak permintaan dana itu," ujarnya. Kondisi seperti ini membuat kalangan investor takut untuk menanamkan modalnya, sebab kepastian hukum adalah segala-galanya untuk berinvestasi jangka panjang. "Banyak kasus seorang kepala daerah mengeluarkan izin atas lahan karena mengacu pada tata ruang, sedangkan pihak perhutanan menganggap izin itu ilegal karena diberikan di atas tanah hutan lindung," imbuhnya. Sofyan Wanandi mengaku pihaknya mendapat laporan adanya tumpang tindih izin yang diberikan oleh dua orang kepala daerah di dua periode yang berbeda. Keputusan yang dikeluarkan oleh seorang bupati bisa saja kemudian dianulir atau dirubah oleh bupati berikutnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha untuk berinvestasi di daerah. "Apakah itu disengaja atau tidak ada koordinasi, tapi pengusaha yang datang dan merasakan investasinya berujung konflik," jelasnya. Kondisi ini dimanfaatkan pejabat tertentu untuk mengeruk untung. [arr/merdeka] [Non-text portions of this message have been removed]
