http://us.bisnis.news.viva.co.id/news/read/384611-ken--70-juta-orang-indonesia-rentan-miskin
KEN: 70 Juta Orang Indonesia Rentan Miskin "Mereka tergerus terus, sehingga tidak pernah naik kelas." ddd Selasa, 22 Januari 2013, 20:50 Aries Setiawan, Dwifantya Aquina Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani (Nur Farida Ahniar I VIVAnews) VIVAnews - Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani menyampaikan bahwa berdasarkan data 2012, setidaknya 29 juta masyarakat Indonesia hidup di garis kemiskinan. Sementara terdapat 70 juta masyarakat berada di garis rentan. Situasi ini, lanjutnya, suatu saat akan menjadi bom waktu. "Kami berharap orang yang rentan itu bisa naik menjadi kelas menengah. Yang rentan ini yang harus kita bereskan. Itu yang bahaya," kata Aviliani di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 22 Januari 2013. Menurut Aviliani, pendapatan perkapita masyarakat golongan rentan itu hanya kecil sekali naiknnya yakni 2 persen. Hal ini tentu timpang dengan tingkat inflasi di Indonesia yang mencapai 4-5 persen. Sementara golongan menengah mengalami kenaikan di atas 6 persen. "Mereka tergerus terus, sehingga tidak pernah naik kelas. Makanya mengapa generate ratio kita 0,41 persen. Kami sarankan agar ada perbaikan kebijakan. Kebijakan yang sudah ada diperbaiki." Salah satu yang harus dilakukan pemerintah, kata Aviliani, adalah perbaikan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh informasi bantuan. "Ternyata kalau dilihat, orang miskin ini tidak punya akses informasi. Jadi dia tidak tahu haknya, misalnya untuk raskin yaitu 15 kilogram dengan harga Rp1.600. Itu harus tahu," tuturnya. Pendampingan ini, lanjutnya, bisa dilakukan oleh para pekerja sosial. Terutama untuk masyarakat yang ada di tingkat bawah sekali untuk memberikan informasi soal hak-hak itu, termasuk hak mendapatkan pelayanan publik. Aviliani mengatakan bahwa KEN telah memaparkan beberapa hal terkait upaya pengentasan kemiskinan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam waktu dekat action plan-nya akan dibicarakan. "Karena masalah ini sangat krusial sekali," katanya. +++++ http://us.bisnis.news.viva.co.id/news/read/390832-kata-mantan-menkeu-orba-soal-jurang-kemiskinan-ri Kata Mantan Menkeu Orba Soal Jurang Kemiskinan RI Saat ini di Indonesia ada 70 juta penduduk miskin, kata dia. ddd Sabtu, 16 Februari 2013, 15:32 Sandy Adam Mahaputra, Tommy Adi Wibowo Potret kemiskinan Jakarta (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) VIVAnews - Sejak reformasi pada tahun 1997 sampai 1998, perekonomian Indonesia terus membaik hingga tahun ini. Tapi peningkatan perekonomian hanya membuat negara makmur, dan tidak membuat masyarakatnya sejahtera. Ini bisa dilihat dari tingkat kesenjangan pendapat yang sangat tinggi antara yang kaya dan miskin. Menurut Johannes Baptista Sumarlin, mantan Menteri Keuangan pada zaman orde baru, setelah 14 tahun melewati reformasi Indonesia sangat hebat bisa keluar dari krisis dan memiliki perekonomian yang baik. "Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak menghasilkan lapangan kerja yang banyak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, contohnya adalah masalah kemiskinan. Saat ini di Indonesia ada 70 juta penduduk miskin," kata JP Sumarlin, saat ditemui di acara peluncuran bukunya "Cabe Rawit yang Lahir di Sawah" di Hotel Borobudur, 16 Februari 2013. Ia menambahkan, seharusnya kebijakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari amanat UUD 45, yaitu demokrasi ekonomi. "Ekonomi tidak hanya pembangunan, tapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya. Selain itu, saat ini masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan sifat liberal, materialtis, individualis. Semua masyarakat ingin menonjolkan kepentingannya sendiri, sehingga timbul persaingan yang tidak sehat. "Tiap orang selalu mengejar kepentingannya sendiri dan meraup keuntungan dengan cara apapun. Sekarang korupsi sudah merajalela dimana-mana," kata pria yang pernah menjabat Ketua BPK periode 1993-1998. JP Sumarlin juga sangat menyayangkan kalau Pancasila sudah tidak menjadi pedoman dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan ekonomi. "Intinya kita melupakan jati diri sebagai bangsa dan juga melupakan budaya bangsa. Pembangunan di seluruh sektor harus berdasarkan budaya kita yang terekam pada Pancasila," kata JP Sumarlin. (adi) [Non-text portions of this message have been removed]
