Ref: Ham haram di NKRI, jadi jangan kuliah.. hehehe . Dalam EU Code of Conduct on Arms Export,
CRITERION TWO The respect of human rights in the country of final destination Having assessed the recipient country's attitude towards relevant principles established by international human rights instruments, Member States will: a) not issue an export licence if there is a clear risk that the proposed export might be used for internal repression. b) exercise special caution and vigilance in issuing licences, on a case-by-case basis and taking account of the nature of the equipment, to countries where serious violations of human rights have been established by the competent bodies of the UN, the Council of Europe or by the EU; For these purposes, equipment which might be used for internal repression will include, inter alia, equipment where there is evidence of the use of this or similar equipment for internal repression by the proposed end-user, or where there is reason to believe that the equipment will be diverted from its stated end-use or end-user and used for internal repression. In line with operative paragraph 1 of this Code, the nature of the equipment will be considered carefully, particularly if it is intended for internal security purposes. Internal repression includes, inter alia, torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, summary or arbitrary executions, disappearances, arbitrary detentions and other major violations of human rights and fundamental freedoms asset out in relevant international human rights instruments, including the Universal Declaration on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Right http://us.dunia.news.viva.co.id/news/read/343239-sby--jangan-kuliahi-indonesia-soal-ham SBY: Jangan Kuliahi Indonesia Soal HAM Karena syarat politik, Indonesia urung beli tank dari Belanda. ddd Kamis, 9 Agustus 2012, 23:14 Denny Armandhanu, Suryanta Bakti Susila Presiden SBY (Dok. Kementerian Luar Negeri) VIVAnews - Pemerintah Indonesia sempat akan membeli Main Battle Tank Leopard dari Belanda. Namun, karena pemerintah Belanda mengajukan syarat politik, Indonesia akhirnya mengalihkan pembelian ke Jerman. "Pengadaan MBT Leopard, sebelumnya dari Belanda. Tapi, akhirnya kita beralih ke Jerman, karena ada persinggungan dengan posisi diplomatik, baik bilateral maupun regional," kata SBY di Mabes TNI, Jakarta, Kamis 9 Agustus 2012. Menurut SBY, ada keberatan dari salah satu unsur pemerintahan Belanda yang khawatir kendaraan tempur itu akan digunakan untuk pelanggaran HAM di Indonesia. Parlemen Belanda tidak setuju penjualan tank ke Indonesia, karena catatan pelanggaran HAM di Papua. Parlemen Belanda meminta jaminan dari Indonesia bahwa tank mereka tidak akan digunakan untuk tujuan tersebut. Dikatakan seperti itu, SBY berang dan urung membeli tank dari negara bekas penjajah Indonesia tersebut. "Jangan menguliahi Indonesia tentang HAM. Penjajahan, itu baru pelanggaran HAM," kata SBY. Ketika bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel, SBY menjelaskan posisi Indonesia yang tidak mau ada persyaratan politik dalam pengadaan alutsista. Sebab, Indonesia membeli alutsista dengan uang sendiri, tidak pada tempatnya diributkan oleh negara penjual. "Waktu bertemu Kanselir Merkel, saya jelaskan posisi indonesia. Jangan ada anasir-anasir di negara mana pun. Indonesia punya posisi," ujar Presiden. Menurut SBY, Indonesia ingin mandiri dan tidak tergantung negara lain. Yakni, tak pernah beli alutsista kalau ada persyaratan politik. "Di negara mana pun selalu ada pro dan kontra. Yang penting konsep kami jelas, posisi kami jernih, rencana kami jelas, untuk kepentingan pertahanan," kata Yudhoyono. (art) [Non-text portions of this message have been removed]
