Ref: Data statistik harus diperindah agar wajah rezim berkuasa selalu manis, cantik lagi sexy terhadap rakyat yang selalu ditipu untuk percaya bahwa bersama rezim tukang catut bin korupsi di horizont terdapat kehidupan sejahtera lagi aman dan damai. Partai-partai politik semuanya terlibat dalam permainan kongkalikong pembohongan, karena tanpa menyelidiki angka-angka yang disogohkan, apakah lurus atau mencong, mereka mengiyakan apa yang disuguhkan oleh SBY dan konco bin sahabat karibnya.
http://www.shnews.co/detile-15099-data-kemiskinan-harus-dikoreksi-.html Data Kemiskinan Harus Dikoreksi Tajuk Rencana | Selasa, 19 Februari 2013 - 14:20:39 WIB : 135 (dok/antara) Indikator kemiskinan di Indonesia harus diperbaiki. Nyata benar beda data yang dimiliki para ekonom dengan klaim pemerintah mengenai jumlah penduduk miskin. Selama ini pemerintah mengklaim penduduk miskin hanya 29 juta orang, suatu angka yang menunjukkan prestasi sangat bagus. Namun, banyak ekonom mengkritik angka tersebut tidak valid karena pemerintah menggunakan batasannya sendiri dan tidak mengikuti standar internasional. Ekonom kawakan yang baru meluncurkan dua buku, JB Sumarlin, mengkritik kecenderungan perkembangan ekonomi saat ini makin liberal dan menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Ia juga menyodorkan angka jumlah penduduk miskin yang jauh di atas klaim pemerintah, yaitu 70 juta orang lebih. Data yang disodorkan mantan menkeu tersebut sangat mungkin lebih akurat karena ia menggunakan standar PBB mengenai penduduk miskin, yaitu mereka yang berpenghasilan di bawah US$ 2 sehari. Ia bahkan mengkritik strategi pembangunan yang makin melenceng dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak menghasilkan lapangan kerja yang banyak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, contohnya masalah kemiskinan. Saat ini di Indonesia ada 70 juta penduduk miskin," katanya. Makin jelas data publikasi pemerintah atas dasar hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung menyesatkan karena dilatarbelakangi tujuan pencitraan, seolah-olah penduduk miskin turun drastis. BPS tidak menggunakan standar PBB, melainkan mengeluarkan mereka yang berpenghasilan di atas Rp 7.800 sehari dari kategori miskin. Konsorsium pemikir yang dekat dengan pemerintah, Komite Ekonomi Nasional (KEN), masih menggunakan data BPS tersebut, namun menyatakan selain 29 juta penduduk miskin, terdapat 70 juta orang lainnya yang sangat rentan menjadi miskin. Mereka terjebak dalam kondisi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, bahkan pendapatan mereka terus-menerus tergerus oleh inflasi setiap tahun. Kalau angka KEN tersebut dijumlahkan, sebenarnya terdapat hampir 100 juta penduduk miskin dan hampir miskin, yang berarti sekitar 40 persen dari jumlah rakyat kita. Jumlah itu hampir sama bila kita menggunakan standar internasional. Oleh karena itu, tanpa mengecilkan keberhasilan di bidang lain, jumlah penduduk miskin hanya sedikit sekali berkurang selama pemerintahan SBY ini. Pertumbuhan ekonomi memang terjaga cukup tinggi, namun tidak berkorelasi pada kesejahteraan rakyat secara merata. Yang terjadi, seperti dikritik Sumarlin, kesenjangan ekonomi semakin lebar. Mereka yang kaya bertambah makmur, sedangkan rakyat miskin terjebak dalam lingkaran yang mereka tidak tahu bagaimana meretasnya, apalagi jalan keluarnya. Hal paling pokok adalah perlunya kejujuran pemerintah. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu memoles angka-angka kemiskinan hanya untuk pencitraan. Politik pencitraan sudah terbukti tidak bermanfaat apa pun bagi penguasa karena kelakuan aparat pemerintah sendiri yang korup sehingga citranya terus memburuk. Demikian pula dengan partai penguasa yang dipimpin SBY juga makin terpuruk. Kita meminta kejujuran pemerintah dan kesediaannya untuk mengoreksi angka-angka kemiskinan tersebut dengan menggunakan standar PBB, sehingga tidak ada standar ganda. Pemerintah tidak akan kehilangan muka dengan kejujurannya itu, bahkan diapresiasi sebagai kerendahan hati untuk mengakui fakta-fakta yang benar. Pemerintah, DPR, ekonom dan kita semua memiliki basis data yang sama untuk melihat persoalan kemiskinan tersebut dan berpikir bersama untuk mencari jalan keluarnya. Pemerintah tentu membutuhkan anggaran lebih besar untuk membantu rakyat miskin yang jumlahnya sangat besar itu. Sah-sah saja. Pemerintah justru dituntut memiliki politik anggaran yang jelas demi kesejahteraan rakyat. Bukan hanya memperbesar proyek-proyek, yang sering dikendalikan mafia, melibatkan pejabat, anggota DPR dan pengusaha. Mereka perampok anggaran yang tidak punya hati, apalagi memikirkan rakyat miskin. Kita meminta pemerintah segera merevisi standar garis kemiskinan tadi. Tidak ada gunanya lagi, kecuali harus kembali menggunakan standar internasional. Pemerintah bisa menipu diri dengan klaim turunnya jumlah penduduk miskin, namun rakyat yang makin cerdas tidak bisa ditipu terus-menerus. Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
