http://www.shnews.co/detile-15454-capres-militer-satu-korps-satu-ilmu.html
Capres Militer, Satu Korps Satu Ilmu Ruhut Ambarita | Senin, 25 Februari 2013 - 15:48:01 WIB : 250 (dok/antara) Calon yang memiliki partai politik paling realistis untuk maju dalam pemilihan presiden. Pemilihan umum sekitar satu tahun lagi. Namun bakal calon presiden sudah bermunculan, mulai dari yang iseng sampai yang serius. Namun, figur yang berlatar belakang militer selalu diperhitungkan dalam setiap pemilihan presiden. Untuk itu, Sinar Harapan menurunkan tulisan mengenai capres yang berlatar militer. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat sesak Sutiyoso. Mimpi Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 itu untuk "naik kelas" menjadi presiden kembali harus kandas. KPU teguh dengan penilaian awalnya bahwa partai yang dipimpin Sutiyoso tidak layak ikut Pemilu 2014, meski Bawaslu menyatakan sebaliknya. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) hanya menikmati mimpinya sesaat. Begitu pula dengan partai-partai gurem lainnya yang buru-buru menyatakan dukungan ke Bang Yos—begitu ia disapa—tak lama setelah dinilai Bawaslu layak ikut pemilu. Bang Yos berhasrat menjadi calon presiden sejak 2007. Andai kata KPU seiya sekata dengan Bawaslu, mungkin Sutiyoso yang purnawirawan TNI berpangkat letnan jenderal itu akan menambah deretan purnawirawan lainnya yang maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Hingga Februari 2013, baru dua purnawirawan TNI yang secara terbuka menyatakan niatnya maju dalam Pilpres 2014. Ia adalah Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya pada Februari 2008. Empat tahun sebelumnya, Prabowo ikut dalam konvensi calon presiden Partai Golkar 2004, tapi kalah dalam pertarungan internal partai yang dimenangkan Jenderal (Purn) Wiranto. Waktu itu, Partai Golkar resmi mengusung Wiranto sebagai calon presiden. Namun, belakangan sebagian besar pengurus dan kader Partai Golkar "main mata" dengan Jusuf Kalla yang maju bersama Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Wiranto kalah dalam Pemilu 2004. Ia kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada November 2006. Sejarah mencatat, Yudhoyono adalah presiden pertama dari kalangan militer setelah pecahnya gerakan reformasi tahun 1998 yang menuntut, di antaranya militer kembali ke barak atau tidak kembali bermain politik praktis. Namun sejarah mencatat pula, Yudhoyono periode 1996-1998 bertugas menstabilisasikan kondisi sosial dan politik di Tanah Air. Ketika Pemilu 2004, nama Yudhoyono dikaitkan dalam penyerangan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996. Banyak orang mati dalam peristiwa berdarah itu. Saat itu, Yudhoyono menjabat sebagai kepala staf Kodam Jaya, orang kedua di organisasi militer yang bertanggung jawab atas kondisi Jakarta. “Perang Bintang” Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, bursa calon presiden Indonesia ke depan masih didominasi kalangan militer. Ia memperkirakan, Pemilu 2014 masih akan menjadi ajang "perang bintang". Itu karena, menurut dia, calon presiden yang berpotensi maju dalam pemilu presiden berasal dari kalangan militer. Pada awal Februari 2013, sebuah lembaga survei merilis hasil risetnya. Selain Sutiyoso, Prabowo, dan Wiranto, ada tujuh tokoh militer yang dianggap berpotensi diusung dalam pemilu. Mereka antara lain Djoko Suyanto, Endriartono Sutarto, Agum Gumelar, Pramono Edhie Wibowo, Saurip Kadi, Slamet Subijanto, dan Kivlan Zein. Dari sepuluh, hanya lima tokoh militer yang dianggap paling berpotensi maju dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka adalah Prabowo, Wiranto, Djoko Suyanto, Endriartono Sutarto, dan Pramono Edhie Wibowo. "Sutiyoso sulit karena kendaraan politik yang mau dipakai belum jelas (statusnya) hingga kini," kata Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior LIPI. Di antara lima tokoh militer itu, Prabowo dan Wiranto dinilai paling siap karena memiliki partai untuk bertarung dalam Pemilu 2014. Djoko dan Pramono diketahui memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat. Pramono yang kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat merupakan adik kandung Kristiani Herawati Yudhoyono, istri ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kemudian, Prabowo hampir pasti dicalonkan Partai Gerindra, Endriartono kini berada dalam Partai Nasdem. Namun ia harus bersaing keras dengan Surya Paloh. Adapun Wiranto merupakan tokoh utama Partai Hanura. Adapun Sutiyoso harus berjuang keras untuk meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Djoko yang pensiunan TNI Angkatan Udara adalah mantan tim sukses pemenangan pasangan SBY-Boediono dalam Pemilu 2009. Ia kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sementara Endriartono kini menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat. Riset Lembaga Survei Indonesia yang menghimpun pendapat ahli menyebutkan, di antara tokoh militer, Djoko, Pramono, dan Endriartono dianggap paling minim melakukan pelanggaran HAM. Adapun Prabowo, Wiranto, dan Sutiyoso yang ikut dinilai mendapatkan penilaian sangat rendah atau dianggap paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Ini penilaian praktisi media massa, akademikus, pengusaha, dan purnawirawan. Hendardi, aktivis yang kini memimpin lembaga pemerhati HAM Setara Institute mengatakan, tokoh militer saat ini umumnya terkait pelanggaran HAM. Mereka terlibat, disampaikan Hendardi, di antaranya dalam operasi penyerangan kantor PDI, penghilangan paksa, penculikan aktivis, dan pembantaian di Timor Timur. Oleh karena itu, kata Hendardi, rakyat jangan memilih calon presiden dari kalangan militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Tidak hanya itu, lanjut Hendardi, calon presiden mendatang harus concern terhadap penegakan atau penyelesaian kasus HAM. Aboe mengatakan, sesungguhnya tidak persoalan dengan latar belakang calon presiden, apakah dari sipil atau militer. Menurut dia, selama memiliki kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan nasional maka layak menjadi calon presiden. "Faktanya presiden dari kalangan militer pulalah yang bisa bertahan lama memimpin di republik ini," ujarnya. Tersandera Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Baskara mengatakan, kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan saja tidak cukup. Ia menambahkan, syarat utama dari calon presiden mendatang tidak memiliki cacat moral dan hukum, terutama soal HAM. Menurut Achmad, tokoh yang tersandera soal moral dan hukum tidak layak menjadi presiden. Selama ini, tokoh-tokoh militer yang maju dalam pemilu selalu terganjal soal pelanggaran hak asasi. Namun, umumnya mereka berkoar-koar soal demokrasi. "Demokrasi itu adalah keyakinan. Kami percaya bahwa negara yang begini luas, heterogen, butuh sistem yang paling rasional, yaitu sistem demokrasi," kata Prabowo, Desember 2012. Namun, Ikrar mengatakan, jangan pernah percaya dengan tokoh militer yang bicara demokrasi. Menurut Ikrar, tokoh militer tidak bisa diharapkan bersikap demokratis. Oleh karena itu, lanjut dia, tokoh militer yang mencitrakan dirinya sebagai sosok yang demokratis merupakan anomali, sebab militer hanya mengenal sistem komando. "Bila ada seorang militer yang jadi demokratis maka akan jadi anomali. Sulit tokoh militer yang jadi calon presiden bakal demokratis," kata Ikrar. Selain itu, kata dia, tokoh militer sulit diharapkan menjadi pemimpin bangsa, sebab militer ada untuk menjadi penjaga negara atau the guardian of state, bukan pemimpin negara. Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
