Masih saja belum tobat untuk mengerti bahwa yang berstatus politikus daerah adalah hanya persuruh yang diangkat dan ditendang sesuai kepentingan elit di pusat kekuasaan.
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=53&id=41270 SELASA, 26 Februari 2013 | 5174 Hits Koedoboen-Sangadji Diusung, PDIP Pecah Rahayaan Ngaku Dibohongi Mega AMBON,AE.— Kecewa dengan proses yang ditempuh Ketua Umum PDIP Megawati Sokenaroputi, Hamid Rahayaan segera melaporkan PDIP ke Polda Metro Jaya karena merasa ditipu. Ratusan juta dikeluarkan hanya untuk membayar mekanisme yang dinilainya tidak benar. ‘’Kami sudah berkonsultasi dengan penasehat hukum dan putuskan melaporkan PDIP ke Polda Metro Jaya. Dalam waktu dekat akan kami laporkan ke polisi. Ini bentuk penipuan dengan berkedok demokrasi,’’ tandas Rahayaan mantan bakal calon wakil gubernur yang mendaftar di PDIP ini. Kandidat yang berpasangan dengan Alexander Litaay ini menilai PDIP telah melakukan penipuan terhadap para kandidat yang mendaftar di PDIP termasuk dirinya. ‘’Kami ini sudah mendaftar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah terkait dengan proses pencalonan kemarin. Tapi nyatanya kami benar-benar merasa ditipu dengan proses tersebut,’’ tukasnya. Dia menyebutkan, selama ini dirinya berproses di PDIP karena dinilai sebagai partai wong cilik yang akan memperjuangkan kehendak rakyat kecil. Dia akan menerima kalau hasil proses lewat panitia penjaringan diputuskan oleh DPP PDIP, namun keputusan saat ini (Herman Koedoeboen-Daud Sangadji) tidak bisa diterima begitu saja. ‘’Katanya partai wong cilik, tapi uang kita juga diembat. Apa-apaan ini. Ini cara-cara penipuan yang dilakukan dengan memanipulasi proses politik dan menciderai demokrasi,’’ kecamnya. Siapa saja yang dinilainya pembohong? Rahayaan menyebut, Ketua Umum DPD PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPD PDIP Maluku dan Tim Penjaringan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku DPD PDIP Maluku. ‘’Mereka-mereka itu yang akan saya gugat. Semuanya, kecuali pak Alexander Litaay,’’ sebutnya. Disinggung soal banyaknya dana yang dikucurkan, Rahayaan menjelaskan kalau uang yang diambil PDIP secara institusi cukup banyak, belum lagi person per person yang tidak perlu dibuka. ‘’Kita daftar saja harus setor, setelah itu katanya mau survey dan harus setor lagi. Kalau ditambah dengan sosialisasi selama ini sudah hampir dua miliar rupiah yang saya keluarkan,’’ katanya. Bagaimana kalau PDIP harus kembalikan dana tersebut? ‘’Harus kembalikan dana saya. Bila perlu dikembalikan tiga kali liput. Sebab kami sudah merasa dikibuli,’’ tandasnya Sementara itu, Setelah melalui proses panjang PDIP akhirnya memutuskan Herman Koedoeboen-Daud Sangadji. Penetapan Koedoeboen-Sangadji memantik kekecewan kader partai karena kader partai tak diusung. Pantauan Ambon Ekspres kemarin di DPD PDIP Maluku, sekitar pukul 01.wit rapat kerja khusus untuk mensosialisaiskan pasangan yang akan diusung. PDIP awalnya menduetkan Alex Retraubun-Jusuf Latuconsina. Entah kenapa dua figur ini mundur. DPP PDIP kemudian sengaja memaketkan Bito Temmar-Alex Litaay. Namun, ide DPP ditolak mentah-mentah oleh Litaay. PDIP kemudian memilih Herman Kordoboen-Daud Sangadji. Penetapan Koedoboen memantik reaksi kader PDIP pendukung Temmar dan Litaay. Mereka tidak setuju Koedoboen di usung.’’PDIP akan kalah. Nah, kalau PDIP kalah, Komarudin Watubun harus bertanggungjawab. Partai model apa ini,’’kata salah satu kader PDIP Jhon Kelmanutu. Salah satu fungsionaris DPD PDIP Maluku, Robi Tutuhatunewa menyesalkan sikap elit partai. Kata dia, Koedoeboen diusung menunjukan ada kesalahan struktural dari DPP hingga DPD PDIP Maluku.’’DPP mesti evaluasi kinerja Ketua DPD PDIP Maluku, Karel Albert Ralahalu,’’kesalnya. Dia mengaku, Litaay dan Temmar sangat layak diusung sebagai balon gubernur.’’Temmar dan Litaay sangat layak dan memiliki nilai jual. Tapi kenapa Koedoeboen dipilih,’’ tandasnya. Tak hanya Kelmanutu dan Tutuhatunewa, sejumlah kader PDIP lainya juga meluapkan kekesalanya terhadap keputusan DPP PDIP.’’Kita akan mundur kalau calon yang ditetapkan tetap diusung. Kita akan mundur dari partai ini,’’ancam mereka. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengaku, pihaknya menetapkan Koedoboen-Sangadji melalui proses panjang.’’Kita usung mereka karena mereka memiliki pengalaman. APBD Maluku kecil tapi banyak penyimpangan. Makanya kita ingin figur yang bersih,’’ terang Watubun, tanpa sadar kalau kader mereka sendiri yang dulu menjabat sebagai Gubernur Maluku. Soal parameter yang diigunakan untuk menetapkan Kodoeboen-Sangadji. Ini karena sesuai SK 031-A yang menyebutkan kader partai diusung jika memiliki fraksi utuh, elektabilitas, dan soliditas partai.’’Kodoeboen ini jaksa yang banyak membebaskan kader PDIP zaman orde baru. Koedoeboen juga mantan Bupati Malra yang diusung PDIP. Survey bukan ukuran. Jadi perbedaan itu hal yang biasa dalam berdemokrasi,’’sebutnya. Ralahalu menambahkan, kinerja Koedoboen ketika memimpin Malra tidak diragukan lagi.’’ Di Maluku ini anggaran begitu besar. Kita harap calon yang diusung nantinya terpilih bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk kemakmuran rakyat,’’jelasnya. (OPE/SOJ) [Non-text portions of this message have been removed]
