Ref: Arti manis dari “tak sejahter” adalah miskin
http://www.analisadaily.com/news/read/2013/03/02/111538/kaya_tapi_tak_sejahtera/#.UTH0Flcj5lk
Kaya Tapi Tak Sejahtera
KIRA-kira, demikianlah kesimpulan yang bisa dipetik dari materi yang
dipaparkan Direktur Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Centre Universitas Syiah
Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Iskandarsyah Madjid, dalam diskusi bulanan yang
diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Aceh, Kamis (28/2).
Iskandarsyah memaparkan, tahun ini, Aceh memiliki anggaran (APBA) senilai
Rp11,7 triliun. Akan tetapi, dana sebanyak itu tidak menjamin masyarakat Aceh
bisa sejahtera atau menikmati uang itu. Karena, sebagian besar dana itu
dibelanjakan ke luar daerah. Itu disebabkan provinsi paling Barat Indonesia ini
tidak memiliki banyak industri, sehingga banyak bahan kebutuhan pembangunan
didatangkan dari luar daerah.
Tak tanggung-tanggung, dalam perkiraannya, setidaknya 70 persen dari dana
tersebut digunakan untuk belanja ke luar daerah. Ironisnya, katanya, semakin
besar alokasi APBA setiap tahun, maka kian bertambah pula jumlah uang yang
beredar ke luar Aceh. Jadi, tak mengherankan meski Aceh termasuk ke dalam tujuh
provinsi terkaya di Indonesia, tapi sekaligus provinsi ketujuh termiskin di
negara ini!
Tidak ada yang meragukan kekayaan alam Aceh. Banyak produk berkualitas
yang dimiliki "Tanah Rencong" tersebut. Sebut saja kopi Gayo yang citarasanya
dan terutama kualitasnya dikenal secara global. Demikian pula minyak nilam dari
Aceh Selatan yang mayoritas diekspor ke pasar dunia seperti Eropa dan Asia.
Akan tetapi, dua dari banyak komoditas (kekayaan alam) tersebut hingga
sekarang ini masih belum mampu mengangkat kesejahteraan para petaninya. Umumnya
taraf ekonomi para petaninya masih mencemaskan. Penikmat laba terbesar justru
daerah lain. Karena, komoditas ini diekspor melalui daerah lain.
Di samping itu, persoalan lain yang dihadapi Aceh adalah fokus
pengelolaan kekayaan alamnya. Sebagai gambaran nyata, hingga saat ini salah
satu sektor unggulan dan sangat potensial guna memicu dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya adalah sektor pertanian dan perikanan. Sebab,
keduanya masih dominan sebagai penyerap tenaga kerja sekaligus penyumbang
pertumbuhan terbesar ekonomi "Serambi Mekkah".
Kenyataannya, sampai saat ini belum tampak hasil pengelolaan kedua sektor
ini yang benar-benar menggembirakan. Kecuali untuk produksi padi atau gabah
yang memang sejak dulu surplus sehingga Aceh swasembada sekaligus menjadi
sumber pangan nasional, justru berbagai kebutuhan lainnya dari sektor pertanian
didatangkan dari luar daerah.
Aceh memiliki Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, plus sebagian Aceh
Besar. Keduanya mirip dengan Tanah Karo atau Berastagi. Sayangnya, potensi Aceh
Tengah dan Bener Meriah untuk menjadi sentra produksi hortikultura, belum
digarap maksimal. Akibatnya, hingga detik ini, Aceh masih harus memasok
kebutuhan berbagai jenis tanaman pangan itu dari Tanah Karo atau Berastagi.
Jika industri diyakini menjadi motor pembangunan ekonomi tercepat, justru
dunia industri berbasis hasil pertanian maupun perikanan dan kelautan di Aceh
nyaris tidak muncul, jika tidak ingin dinyatakan sebagai fatamorgana. Padahal,
dengan munculnya nilai tambah sebagai hasil industrialisasi, selain mampu
membantu menaikkan pendapatan petani juga mengurangi jumlah belanja ke luar
daerah.
Harus diakui, untuk menghentikan sama sekali penggunaan anggaran daerah
untuk belanja ke daerah lain adalah mustahil. Sebab, Aceh sendiri sebagaimana
juga daerah-daerah lainnya di negara ini tidak memiliki semua sumber daya yang
dibtuhkan untuk pembangunan sehingga mau tak mau harus mendatangkan dari luar
daerah bahkan mancanegara.
Yang paling realistis adalah upaya menekannya. Pemerintah Aceh dituntut
merealisasikan rencana pembangunannya seakurat mungkin, khususnya terkait
dengan potensi-potensi utamanya atau berbasis keunggulan daerah yang tidak
dimiliki daerah lain.
Dunia usaha lokal didorong dan difasilitasi untuk turut menggarap
potensi-potensi ini. Aceh belum bisa mengharapkan keterlibatan dunia usaha
besar untuk datang dan mengelola potensi itu karena masih tingginya
problematika yang dihadapi investor luar daerah atau asing.
Singkatnya, Aceh harus berani secara swadaya dan mandiri membangun
daerahnya sendiri. Cuma dengan langkah demikian dan diiringi berbagai
keberhasilannya, maka kekayaan "Serambi Mekkah" tersebut benar-benar mampu
memberikan kesejahteraan yang memang diimpikan sejak lama. Upaya itu harus
dimulai saat ini juga jika tidak ingin lebih terpuruk dan kemudian hanya
menyesali nasib!
[Non-text portions of this message have been removed]
