Ref: Tidak apa-apa kalau rugi! Pada pokoknya sudah menjadi alat propaganda sangat bagus dan kebanggaan kemajuan serta keperkasaan NKRI oleh SBY dan konco-konco..
http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/proyek-kfx-sejak-awal-sudah-diragukan/31655 Proyek KFX Sejak Awal Sudah Diragukan Sabtu, 2 Maret 2013 | 7:24 Inilah proyek bersama antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dalam pembuatan pesawat tempur canggih "Korean Fighter eXperiment (KFX)" yang akhirnya dibatalkan secara sepihak oleh Korsel. [indonesian-military.blogspot.com] [JAKARTA] Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, DPR sejak awal telah meragukan proyek bersama antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dalam pembuatan pesawat tempur canggih "Korean Fighter eXperiment (KFX)" yang akhirnya dibatalkan secara sepihak oleh Korsel. "Proyek pembangunan pesawat tempur KFX antara Indonesia dan Korea Selatan yang dibatalkan itu memang sudah diragukan sejak awal. Ada berbagai keraguan yang muncul atas proyek itu, khususnya di kalangan pemerhati militer, pakar hubungan internasional, dan ahli industri senjata," katanya di Jakarta, Sabtu (2/3). Keraguan utama, menurut dia, terkait dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pembuatan pesawat tempur super canggih dengan Korea Selatan itu dinilai akan memperburuk sikap politik luar negeri Indonesia. "Kaitannya adalah dengan Korea Utara karena seolah-olah kita berpihak pada Korsel. Kalau proyek itu dilanjutkan, seakan ada kesertaan Indonesia untuk membuat senjata penghancur Korut (Korea Utara, red)," jelasnya. Keraguan lainnya, kata dia, berhubungan dengan kemungkinan bahwa keberlangsungan proyek KFX itu akan sangat bergantung pada kepentingan Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. "Karena teknologi KFX itu ujung-ujungnya adalah teknologi dari Amerika Serikat. Kenapa kita tidak kerjasama dengan negara yang jauh dari kepentingan kawasan? Saat itu pernah disarankan kita kerjasama dengan Turki yang lokasinya jauh dari kawasan Asia Pasifik," kata Politisi PDI Perjuangan itu. Dia berharap akan ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan proyek KFX itu guna menghindari kerugian negara sebesar Rp1,6 triliun. "Saya kira pemerintahan selanjutnya pun harus meneruskan proyek ini. Jangan sampai negara dibiarkan rugi begitu saja," ujar Hasanuddin. Sebelumnya, Hasanuddin telah menyatakan bahwa proyek KFX itu belum lama ini dihentikan secara sepihak oleh pemerintah Korsel yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,6 triliun. Dia menjelaskan, pemerintah sebenarnya tidak pernah melaporkan proyek KFX itu secara jelas kepada DPR. Dia menambahkan, pemerintah juga tidak pernah mengajukan anggaran untuk proyek KFX tersebut secara resmi dan terbuka kepada DPR . Menurut dia, DPR hanya mendapatkan keterangan mengenai proyek kerjasama KFX itu melalui pernyataan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dikutip oleh media massa. "Sedangkan, laporan anggaran yang diterima oleh DPR berbeda. Dalam laporan, anggaran itu dibuat untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan, dimana Kemenhan mengeluarkan uang dengan total Rp1,6 triliun," jelasnya. "Selain itu, sudah ada sekitar 30 orang dari PTDI (PT. Dirgantara Indonesia) yang ikut mendesain pesawat itu di Korea Selatan," lanjutnya. Oleh karena itu, kata dia, dalam waktu dekat, Komisi I DPR akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk menjelaskan secara detail persoalan proyek KFX tersebut. [Ant/L-8] +++++ http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/korsel-hentikan-proyek-kfx-indonesia-rugi-rp-16-triliun/31650 DPR Tak Tahu Ada Proyek Pesawat Tempur Korsel Hentikan Proyek KFX, Indonesia Rugi Rp 1,6 Triliun Sabtu, 2 Maret 2013 | 6:55 TB Hasanuddin. [Dok.SP] [JAKARTA] Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin mengatakan, proyek bersama Indonesia - Korea Selatan (Korsel) dalam pembuatan pesawat tempur canggih 'Korean Fighter eXperiment' (KFX), dibatalkan secara sepihak oleh Korsel mengakibatkan RI mengalami kerugian Rp1,6 triliun. "Kami (Komisi I DPR RI) sudah mendapatkan informasi dalam beberapa hari belakangan ini bahwa pemerintah Korea Selatan sudah membatalkan secara sepihak perjanjian pembuatan pesawat tempur KFX. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian Rp1,6 triliun," kata TB Hasanuddin ketika ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (1/3). Dia mengatakan, kerugian itu karena pemerintah telah menginvestasikan dana sebesar Rp1,6 triliun itu selama proyek antara Indonesia dan Korsel tersebut berlangsung. "Namun, kini proyek Indonesia-Korea Selatan, Korean Fighter eXperiment, yang dibangga-banggakan itu ternyata sudah dihentikan secara sepihak oleh pemerintah Korsel," ujarnya. Selanjutnya, Hasanuddin menjelaskan, pemerintah sebenarnya tidak pernah melaporkan proyek KFX itu secara jelas kepada DPR. Pemerintah juga tidak pernah mengajukan anggaran untuk proyek KFX tersebut secara resmi dan terbuka kepada DPR. Menurut dia, DPR hanya mendapatkan keterangan mengenai proyek kerja sama KFX itu melalui pernyataan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dikutip oleh media massa. "Sedangkan, laporan anggaran yang diterima oleh DPR berbeda. Dalam laporan, anggaran itu dibuat untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan, di mana Kemenhan mengeluarkan uang dengan total Rp1,6 triliun," jelasnya. "Selain itu, sudah ada sekitar 30 orang dari PTDI (PT. Dirgantara Indonesia) yang ikut mendesain pesawat itu di Korea Selatan," ujar Politisi PDI Perjuangan itu. Oleh karena itu, kata dia, dalam waktu dekat, Komisi I DPR akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk menjelaskan secara detail persoalan proyek KFX tersebut. "Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan. DPR tidak bertanggung jawab atas hal ini karena kami tidak pernah menerima laporan yang jelas tentang proyek ini," katanya. Dia juga menyebutkan pembatalan proyek KFX oleh pihak Korea Selatan itu diduga karena masa pemerintahan Presiden SBY yang akan berakhir pada 2014. Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun pesawat super canggih KFX sudah berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp80 triliun yang dibutuhkan. [Ant/L-8] [Non-text portions of this message have been removed]
