Ref: Pindah partai bisa mendatangkan berkat rejeki lebih bertumpuk-tumpuk, dengan lain kata tidak ada perbedaan antara partai politik di NKRI, terkecuali tampang para petinggi partai.
http://www.shnews.co/detile-15818-pindah-parpol-agar-bisa-%E2%80%9Cnyaleg%E2%80%9D.html Pindah Parpol agar Bisa “Nyaleg” Uparlin Maharadja | Senin, 04 Maret 2013 - 14:07:09 WIB : 46 (dok/antara) Caleg harus cari dana sendiri. JAKARTA – Partai politik yang akan maju dalam Pemilu 2014 mulai membuka pendaftaran calon legislatif (caleg). Di sejumlah daerah, bursa caleg ini tidak hanya diramaikan dengan pendaftaran sejumlah politikus parpol tak lolos Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke parpol yang lolos KPU agar bisa nyaleg, tapi juga diramaikan dengan sejumlah spanduk dan baliho foto diri para bakal caleg. Di Pekanbaru, misalnya, perang spanduk dan baliho antarbakal caleg mulai terjadi. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Riau mengaku hampir seluruh kader kabupaten dan kota telah mendaftarkan namanya sebagai caleg untuk bertarung pada Pemilu 2014. "Namun berapa total yang mendaftar menjadi caleg, masih menunggu keputusan DPP Nasdem di Jakarta," ujar Sekretaris DPD Partai Nasdem ZP Tindaon kepada SH, Minggu (3/3) malam. Disinggung ada biaya yang harus dikeluarkan guna bisa masuk dalam daftar caleg, anggapan tersebut ditepisnya. "Sejauh ini komitmen Nasdem masih tetap dan belum ada dikenakan biaya,” ungkapnya. Di Tanjungpinang, sejumlah pengurus dan anggota parpol yang tak lolos verifikasi KPU ramai-ramai lompat ke Nasdem. Mereka berharap bisa maju sebagai caleg dari Nasdem. Minggu (3/3) siang, para politikus parpol gagal ini mengenakan jas Nasdem dalam peringatan ulang tahun Nasdem di GOR Kacapuri, Tanjungpinang. Tampak di antaranya Boby Jayanto, mantan ketua pemimpin cabang Partai Patriot yang telah menghantarnya jadi ketua DPRD Kota Tanjungpinang 2004-2009. Ia meninggalkan partai berbasis Pemuda Pancasila dan kini menjadi Ketua Dewan Pakar Pengurus wilayah Nasdem Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Alyas Wello, mantan ketua DPRD Kabupaten Lingga. Ia lompat dari Partai Golkar ke Nasdem baru-baru ini dan duduk sebagai ketua pengurus pemimpin wilayah Nasdem Kepulauan Riau. Di Kalimantan Barat, sejumlah parpol mengaku akan memprioritaskan kader dari parpol sendiri untuk bursa caleg. Alasannya, loyalitas, integritas, dan kompetensinya sudah tidak diragukan. Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryadman Gidot mengatakan, jikapun mereka harus mengambil caleg dari luar parpol maka harus melewati pertimbangan khusus. Namun ia tidak menyebut pertimbangan khusus apa yang dimaksud. Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Morkes Effendy mengatakan, kalaupun calon dari luar partai akan diusung, persyaratan administrasi akan lebih teliti. Ketua Dewan Pemimpin Wilayah Partai Nasdem Kalbar Syarif Abdullah Alqadrie mengaku semua caleg yang akan mereka ajukan berasal dari kader sendiri. Bantuan Parpol Terkait dengan pendanaan bagi caleg yang hendak maju dalam Pemilu 2014, Sekretaris DPW Partai Nasdem Jabar Agus Suparman mengatakan tidak akan ada bantuan dana segar dari parpol. Caleg hanya dibantu dalam bentuk kebutuhan kampanye. "Misalnya kaus, bendera, pamflet, serta tim kampanye. Partai tidak memberikan dana segar bagi caleg," katanya. Bantuan bagi caleg ini diberikan untuk seluruh caleg setiap daerah pemilihan (dapil). Bantuan partai itu tetap dianggap penting bagi caleg di daerah-daerah guna bertarung di pemilu 2014. Selain mendongkrak suara, dengan bantuan-bantuan itu diharapkan dapat memperkuat soliditas partai dan sesama anggota partai. Untuk mendaftar sebagai caleg, Agus memastikan tidak ada pungutan apa pun. Ketua DPD di daerah tidak diperbolehkan memungut biaya apa-apa bagi caleg yang mendaftar. Ancaman sanksi tegas diterapkan. "Kalau ada yang ketahuan memungut biaya bagi caleg, sanksinya langsung dipecat," kata Agus. Namun apabila ada caleg yang mengeluarkan dana pribadi guna kampanye, menurut Agus, partai jelas tidak menghalangi. Selama dana kampanye itu dialokasikan tidak untuk politik uang maupun politik transaksional yang selama ini telanjur mengakar di negeri ini. Menyinggung timbal balik dari caleg terhadap bantuan yang diberikan partai, Agus menyatakan sejauh ini belum diatur hal itu. "Tentu saja nantinya caleg yang sudah masuk daftar tetap harus menandatangani pakta integritas," jelasnya. Di Jakarta, Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Susatyo menegaskan Partai Golkar tidak menarik biaya apa pun dari para calon legislatif, baik untuk DPRD maupun DPR. “Tidak boleh. Kalau ada laporan, kami akan tindak lanjuti dengan sanksi keras,” ujarnya. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo juga menegaskan biaya psikotes bakal calon legislatif se- Indonesia dibayar oleh masing-masing pribadi caleg secara gotong royong. “Biaya tes urine nantinya juga dibebankan ke caleg. Dana kampanye pileg nanti prinsipnya gotong royong,” jelasnya. Hal ini, menurutnya, berlaku dari caleg untuk DPRD dan DPR. Tidak ada instruksi untuk memungut secara khusus untuk biaya pendaftaran. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy juga menegaskan tidak ada biaya yang dipungut kepada caleg. “Ini berlaku di semua tingkatan struktur partai. Tidak boleh memungut apa pun dari caleg untuk DPRD dan DPR,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menjelaskan semua calon legislatif dari Partai Gerindra hanya membayar formulir Rp 50. 000. Sementara itu, hal lain diserahkan ke masing-masing caleg. “Untuk kebutuhan para caleg tergantung daerah masing-masing. Ada yang sudah siap, ada yang belum siap,” jelasnya. Ia membenarkan para saksi akan dibayar oleh para caleg. Namun para saksi disiapkan oleh partai. “Ini masih didiskusikan apakah caleg bayar langsung ataukan dikumpulkan oleh partai,” ujarnya. (Parlyn Simanungkalit/Aju/Didit Ernanto/Web Warouw) Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
