http://www.antaranews.com/berita/360920/pbnu-tidak-ikut-tuntut-pembubaran-densus-88
PBNU tidak ikut tuntut pembubaran Densus 88 Kamis, 28 Februari 2013 22:36 WIB | 2038 View Jakarta (ANTARA Newsa) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membantah ikut serta dalam aksi meminta pembubaran Detasemen Khusus 88 Antiteror yang dilakukan sejumlah Ormas Islam di Mabes Polri, Kamis pagi. Ketua PBNU Iqbal Sullam yang namanya tercantum dalam pemberitaan sejumlah media ikut dalam aksi tersebut menyampaikan bantahan di Jakarta, Kamis malam. "Pagi tadi saya ada di UI. Saya ikut diskusi tentang tragedi Khojaly yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj dan Pak Marzuki Ali (Ketua DPR RI). Saya hadir di sana dan membacakan doa," katanya. Iqbal mengaku mendapatkan undangan secara pribadi untuk ikut dalam aksi permintaan pembubaran Densus 88 oleh sejumlah ormas Islam yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin. Namun, ia tidak mengikuti aksi itu karena ada kegiatan lain, yakni diskusi di Kampus UI Depok. "Saya tegaskan bahwa saya tidak hadir dalam aksi itu," tandas Iqbal. Secara pribadi Iqbal berpendapat keberadaan Densus 88 masih dibutuhkan dalam pemberantasan terorisme. "Tapi memang harus dilakukan sejumlah evaluasi dan koreksi," ujarnya. Sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis pagi, menggugat pelanggaran HAM berat yang dilakukan Densus 88 dalam pemberantasan terorisme. "Saya kira MUI sepakat Densus 88 harus dievaluasi, bila perlu dibubarkan tapi diganti dengan sebuah lembaga dengan penegakan baru bersama-sama berantas terorisme karena teroris itu musuh bersama," kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Selain Din Syamsudin sebagai pemimpin aksi, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Syuhada Bakri (DDII), Abdullah Djaedi (Al-Irsyad), Cholil Ridwan (BKSPPI), Sadeli Karim (Mathlaul Anwar), Tgk Zulkarnain (Satkar Ulama), dan Faisal (Persis). (S024/N002) Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2013 +++++ http://www.jambiekspres.co.id/berita-5557-tokoh-islam-minta--densus-88-dibubarkan.html Tokoh Islam Minta Densus 88 Dibubarkan Jumat, 01/03/2013 - 09:16:46 WIB | Kategori: Nasional - JAKARTA - Desakan agar Densus 88 antiteror dibubarkan makin mengemuka. Itu setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin ikut melontarkan desakan tersebut pascapertemuan dengan Kapolri kemarin. Desakan itu menyusul beredarnya video kekerasan yang dilakukan sekelompok orang berseragam polri terhadap beberapa orang terduga teroris. "Kalau dari sudut kami ormas islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia), mungkin kami sepakat, saya kira densus 88 itu harus dievaluasi, bila perlu dibubarkan," ujarnya kemarin di Mabes Polri. Nantinya, setelah dibubarkan, Densus 88 Antiteror bisa diganti lembaga lain yang sejenis. Namun, tentu saja lembaga itu akan menggunakan pendekatan yang benar-benar berbeda dengan yang ada saat ini. Din bersama beberapa perwakilan tokoh agama Islam kemarin menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Din datang terlebih dahulu menggunakan jasa ojek, disusul beberapa tokoh lain, salah satunya Ketua Umum MUI Pusat KH Amidhan. Mereka lalu berbincang dengan Kapolri sekitar satu seperempat jam. Dalam kesempatan tersebut, para tokoh melaporkan temuan video kekerasan yang diduga dilakukan anggota Polri terhadap sejumlah terduga teroris. " luar biasa penindasan itu, diikat kaki tangannya, ditembak, diinjak-injak," ungkap Din. Ada pula yang menyuruh para terduga teroris itu untuk beristighfar, karena mau mati. Din menegaskan, tindakan brutal itu merupakan pelanggaran HAM berat. Menurut Din, hasil pertemuan tersebut cukup positif. Kapolri cukup responsif dalam menanggapi laporan para tokoh agama Islam. Dia mengatakan, Kapolri berkomitmen untuk menindak para pelaku, meskipun itu anggotanya sendiri. Namun, yang terpenting adalah para tokoh meminta hal itu jangan sampai terulang lagi. "Terutama pendekatan dari Densus 88 jangan overacting, jangan berlebihan, dan apalagi melakukan pelangaran HAM," jelasnya. Sementara itu, Ketua MUI Pusat KH Amidhan menyatakan, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengeluarkan fatwa soal teroris. Sedikitnya ada dua fatwa yang dikeluarkan MUI. Pertama, Terorisme haram hukumnya karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, bom bunuh diri berbeda dengan Istisyhad (berkorban jiwa demi agama dan umatnya). Bom bunuh diri merupakan tindakan keputusasaan. Karena itu, MUI menyatakan haram. "Bukan mati syahid, mati konyol itu," tegasnya. Amidhan menambahkan, pemberantasan teroris yang dilakukan Polri selama ini cenderung membuat stigma yang memojokkan umat Islam. Seolah-olah umat Islam adalah teroris. Padahal, teroris merupakan kejahatan global. Salah satu contohnya adalah kasus penembakan anggota TNI di Puncak Jaya, Papua. "Itu juga teroris," timpal Din Syamsudin. Karenanya, Amidhan meminta aparat jangan memunculkan stigma bahwa teroris identik dengan umat Islam. Umat Islam sangat tidak mentolerir tindakan terorisme. "Untuk media juga, mari sama-sama kita hilangkan stigmatisasi terhadap umat Islam itu," tambahnya. Dikonfirmasi terpisah, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan, pihaknya bakal meneliti lebih lanjut video tersebut. Sebab, hampir bersamaan Mabes Polri juga menerima laporan yang sama dari Komnas HAM di Palu, Sulawesi Tengah. Terutama, pasca penembakan terhadap anggota Brimob di Palu 20 Desember lalu. Saat ini, piihaknya sudah mensupervisi pemeriksaan oleh Propam Polda Sulteng terhadap anggota yang diduga menyalahi prosedur dalam menangani kasus penembakan anggota Brimob. "Dari pemeriksaan itu ada 18 personel yang terlibat, informasinya akan dilakukan sidang (kode etik). Kemungkinan dilakukan di bulan Maret," terangnya. Dalam hal video, pihaknya menyatakan wajah para personel itu tidak langsung disorot. Namun, hasil investigasi menunjukkan ada kemiripan dengan yang dilaporkan terjadi di Palu. "Yang terpenting kami harus tetap memotivasi anggota untuk bekerja secara profesional," tambahnya. [Non-text portions of this message have been removed]
