http://www.hidayatullah.com/read/27600/08/03/2013/jk:-toleransi-di-indonesia-sangat-baik.html
JK: Toleransi di Indonesia Sangat Baik 


      
      Mantan Wapres Jusuf Kalla.  
     
     
Jum'at, 08 Maret 2013 


Hidayatullah.com--Mantan Wakil Presidem Jusuf Kalla (JK) menegaskan, toleransi 
di Indonesia sangat baik. Hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dari beberapa 
perspektif. Dari hari libur nasional adalah hari libur semua agama.

“Ini tidak terjadi di negara mana pun di dunia,” tegas JK.

Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara pertama pada acara Launching Laporan 
Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2012, di Hotel Akmani Jakarta, Kamis 
(7/3/2013).

Sebelumnya saat membuka acara, Pgs. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag 
Prof. Machasin mengemukakan, Indonesia merupakan negara yang sangat toleran. 
Hal ini misalnya bisa dilihat dari adanya hari libur nasional dalam perayaan 
hari besar agama-agama minoritas.

“Konghucu di Indonesia jumlahnya hanya 4 -5 juta, tapi hari raya-nya dijadikan 
hari libur nasional. Umat Islam di Prancis dan Jerman sekitar 10%, tapi Idul 
Fitri dan Idul Adha tidak dijadikan hari libur oleh mereka,” kata Machasin.

Dari sisi kepemimpinan, JK mengatakan bahwa pada tahun 2007, dari 33 gubernur 
di Indonesia, 10 di antaranya adalah non muslim. Kalau sekarang 8 gubernur.

Dari sisi pemerintahan, pada zaman orde baru, semua kementerian penting pernah 
dijabat oleh non-Muslim. Hal ini merupakan sesuatu yang mungkin tidak pernah 
terjadi di Amerika sekalipun bahwa ada kementerian strategis dipegang oleh 
muslim selaku minoritas di sana.

Menguatkan JK, Slamet Effendy Yusuf, pengurus PBNU, menegaskan bahwa toleransi 
di Indonesia tidak hanya sekedar masalah pergaulan, tetapi bahkan sampai pada 
masalah political sharing. “Sejak kemerdekaan, tidak ada satu pun kabinet yang 
tidak bercampur antara muslim dan non muslim,” tegas Slamet, dalam laman 
Kemenag.

Karenanya, Slamet mendorong agar toleransi dipahami pada struktur yang lebih 
luas; tidak sekdar interaksi antaragama, tapi juga pada wilayah sharing, pada 
ranah politik maupun sosial. “Ini sesuatu yang hampir tidak terjadi di negara 
lain,” tambah Slamet.

Sedang Asrori S. Karni, praktisi media, menilai, laporan tahunan Puslitbang 
Kehidupan Keagamaan ini penting untuk dikembangkan. “Laporan komprehensif 
seperti ini dapat menyajikan keseimbangan pasokan informasi pada media massa 
sehingga opini publik yang terbentuk oleh publikasi media bisa berimbang. 
Laporan ini sepatutnya bisa menjadi bahan dasar penjelasan resmi pejabat 
publik,” kata Asrori.

Terkait masalah penyelesaian kasus keagamaan, Asrori memandang perlunya 
membekali keterampilan resolusi konflik terhadap perangkat KUA. “KUA perlu 
dibekali keterampilan resolusi konflik karena mereka merupakan unsur 
Kementerian Agama yang berada pada garda terdepan,” ujar Asrori.*

Rep: Insan Kamil
Red: Syaiful Irwan

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke