Toleransi di Indonesia dihiasi dengan pembakaran mesjid dan gereja, kerusuhan 
Mei 1998, penindasan korban 65, menutup pintu negri bagi "kaum terhalang 
pulang", diskriminasi politik terhadap kaum Buruensis dan ex-Tapol, pelarangan 
hak hidup ideologi Marxis dan PKI, dsb, dsb dan seribu satu dsb...Dan semua  
itu menurut Jusuf Kalajengking adalah "Toleransi".
ASAHAN.




  ----- Original Message -----
  From: k.djie
  To: [email protected]
  Sent: Friday, March 08, 2013 12:13 PM
  Subject: RE: [inti-net] JK: Toleransi di Indonesia Sangat Baik



  Dikasih libur, siapa yang tak senang...................

  From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of 
Sunny
  Sent: vrijdag 8 maart 2013 12:01
  To: Undisclosed-Recipient:;
  Subject: [inti-net] JK: Toleransi di Indonesia Sangat Baik

  
http://www.hidayatullah.com/read/27600/08/03/2013/jk:-toleransi-di-indonesia-sangat-baik.html
  JK: Toleransi di Indonesia Sangat Baik

  Mantan Wapres Jusuf Kalla.

  Jum'at, 08 Maret 2013

  Hidayatullah.com--Mantan Wakil Presidem Jusuf Kalla (JK) menegaskan, 
toleransi di Indonesia sangat baik. Hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dari 
beberapa perspektif. Dari hari libur nasional adalah hari libur semua agama.

  “Ini tidak terjadi di negara mana pun di dunia,” tegas JK.

  Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara pertama pada acara Launching 
Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2012, di Hotel Akmani Jakarta, 
Kamis (7/3/2013).

  Sebelumnya saat membuka acara, Pgs. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag 
Prof. Machasin mengemukakan, Indonesia merupakan negara yang sangat toleran. 
Hal ini misalnya bisa dilihat dari adanya hari libur nasional dalam perayaan 
hari besar agama-agama minoritas.

  “Konghucu di Indonesia jumlahnya hanya 4 -5 juta, tapi hari raya-nya 
dijadikan hari libur nasional. Umat Islam di Prancis dan Jerman sekitar 10%, 
tapi Idul Fitri dan Idul Adha tidak dijadikan hari libur oleh mereka,” kata 
Machasin.

  Dari sisi kepemimpinan, JK mengatakan bahwa pada tahun 2007, dari 33 gubernur 
di Indonesia, 10 di antaranya adalah non muslim. Kalau sekarang 8 gubernur.

  Dari sisi pemerintahan, pada zaman orde baru, semua kementerian penting 
pernah dijabat oleh non-Muslim. Hal ini merupakan sesuatu yang mungkin tidak 
pernah terjadi di Amerika sekalipun bahwa ada kementerian strategis dipegang 
oleh muslim selaku minoritas di sana.

  Menguatkan JK, Slamet Effendy Yusuf, pengurus PBNU, menegaskan bahwa 
toleransi di Indonesia tidak hanya sekedar masalah pergaulan, tetapi bahkan 
sampai pada masalah political sharing. “Sejak kemerdekaan, tidak ada satu pun 
kabinet yang tidak bercampur antara muslim dan non muslim,” tegas Slamet, dalam 
laman Kemenag.

  Karenanya, Slamet mendorong agar toleransi dipahami pada struktur yang lebih 
luas; tidak sekdar interaksi antaragama, tapi juga pada wilayah sharing, pada 
ranah politik maupun sosial. “Ini sesuatu yang hampir tidak terjadi di negara 
lain,” tambah Slamet.

  Sedang Asrori S. Karni, praktisi media, menilai, laporan tahunan Puslitbang 
Kehidupan Keagamaan ini penting untuk dikembangkan. “Laporan komprehensif 
seperti ini dapat menyajikan keseimbangan pasokan informasi pada media massa 
sehingga opini publik yang terbentuk oleh publikasi media bisa berimbang. 
Laporan ini sepatutnya bisa menjadi bahan dasar penjelasan resmi pejabat 
publik,” kata Asrori.

  Terkait masalah penyelesaian kasus keagamaan, Asrori memandang perlunya 
membekali keterampilan resolusi konflik terhadap perangkat KUA. “KUA perlu 
dibekali keterampilan resolusi konflik karena mereka merupakan unsur 
Kementerian Agama yang berada pada garda terdepan,” ujar Asrori.*

  Rep: Insan Kamil
  Red: Syaiful Irwan




[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke