http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=6010
Pemerintah Dituding Biarkan Kekerasan Terjadi di Papua
Kamis, 07 Maret 2013 , 17:45:00
Penjualan Senjata dan Amunisi Harus Diungkap ‘
JAYAPURA – Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis
Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman menilai bahwa pemerintah dan aparat keamanan
Indonesia di Papua merupakan bagian dari aksi kekerasan yang selama ini
terjadi di Papua. “Negara yang ciptakan, negara yang pelihara dan negara yang
biarkan aksi kekerasan itu terus terjadi untuk melegitimasi kekerasan–kekerasan
selanjutnya di Tanah Papua yang dimanfaatkan untuk memperkuat institusi
keamanan,” ungkap Pdt. Socrates Sofyan Yoman kepada wartawan dalam keterangan
persnya di Toko Buku Yoman Ninom, di Furia Kotaraja, Kota Jayapura, Rabu (6/3)
kemarin.
Menurut Socrates, aksi yang sedang berkembang ini juga dinilai sebagai
pencerminan dari the generatif politic, sebagaimana yang ditulis Nugroho pada
tahun lalu di Jakarta Pos, (10/06/2012). Di mana dalam the generatif politic
ini adalah pandangan–pandangan politik dan anggapan-anggapan yang melumpuhkan
dan memperburuk kondisi masyarakat di Papua.
“Bukti–bukti kekerasan tersebut dapat kita lihat dari beberapa kasus
kejahatan negara yang secara sistematis dan terstruktur yang tercermin dalam
kebijakan degeneratif seperti penganiayaan dan penyiksaan Pdt. Yunus Gobai,
penembakan di Sinak dan Tingginambut, yang menewaskan sejumlah TNI dan warga
sipil, dan kasus-kasus lainnya, termasuk pembiaran beredarnya senjata ilegal di
Papua,” paparnya.
Terkait dengan itu pihaknya meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan
segera kembali ke cita-cita awal pendirian negara ini dengan mengungkapkan dan
menghentikan penjualan senjata dan amunsi secara ilegal di Papua.
“Pemerintah juga harus membuka diri terhadap pesan-pesan gereja, 11 rekomendasi
MPR pada 9-10 Juni 2010 lalu dan seruan anggota PBB dalam sidang HAM 23 Mei
2012,” ujar Socrates.
Pihaknya juga menilai bahwa pemerintah Indonesia sangat diskriminatif dalam
menyikapi aspirasi rakyat Papua dalam hal dialog damai. “Kami mendesak
pemerintah agar melaksanakan dialog damai yang setara antara Indonesia dan
Papua tanpa syarat dan dimediasi pihak ketiga yang netral seperti yang telah
dilakukan di Aceh,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Sinode Kingmi Papua, Pdt. Dr. Benny Giyai juga
meminta pemerintah segera melakukan pembebasan terhadap seluruh tahanan politik
di Papua tanpa syarat dan membuka akses untuk kunjungan utusan khusus PBB,
wartawan asing, pekerja kemanusiaa ke Papua dan menghentikan dengan segera
upaya pengkriminalisasi perjuangan politik dan penentuan nasib sendiri rakyat
dan bangsa Papua.
“Peristiwa penembakan dan pembunuhan anggota TNI dan warga sipil yang terjadi
di Distrik Sinak Kabupaten Puncak dan Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak
Jaya pada (21/2) lalu juga harus dilihat secara utuh, sebab tidak hanya
berhubungan dengan pemilihan bupati kabupaten Puncak, tetapi ini bagian dari
kebijakan negara untuk membangun insfraktutur TNI dan Polri di daerah
pegunungan,” ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan secara khusus kepada Kapolda Papua, Irjen Polisi,
Drs. M. Tito Karnavian,MA untuk menindaklanjuti pernyataan Kapolda Irjen Polisi
Bekto Suprapto, pada Desember 2010 silam untuk mengungkap pemasok senjata
ilegal di Tanah Papua.
Kepada masyarakat, Pdt. Benny Giyai meminta untuk mempelajari undang–undang TNI
dan Polri agar bisa mengawasi perilaku kejahatan dan kebijakan pemerintah dan
aparat keamanan di Tanah Papua. (ren/fud)
[Non-text portions of this message have been removed]
