http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=322921
DEMOKRASI Ormas dan LSM Sangat Tergantung Donor Asing Senin, 11 Maret 2013 JAKARTA (Suara Karya): Risiko kerentanan eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia adalah ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap lembaga donor asing. Akibatnya, ormas dan LSI itu cenderung mengikuti mainstream kebijakan yang ditetapkan oleh donornya. "Kondisi ini sebagai konsekuensi hubungan antara pemberi dan penerima dana. Namun, untuk jangka panjang kondisi ini kurang baik karena ormas atau LSM menjadi tidak mandiri," kata anggota Pansus RUU Ormas dari unsur pemerintah Bahtiar di Jakarta, kemarin. Ia mengingatkan, ketika dana donor asing tersebut berhenti maka aktivitas ormas atau LSM lokal yang baik tersebut bisa serta merta berhenti mati seketika. Pada sisi lain, tingkat ketersediaan dana publik dari dalam negeri untuk pembiayaan ormas dan LSM terbatas. Ditambah lagi masih rendahnya kemampuan ormas dan LSM dalam menggalang kepercayaan publik dalam negeri untuk membantu aktivitas ormas. Karena itu, menurut Bahtiar yang juga Kepala Subdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, pertanyaannya yang relevan adalah bagaimana cara melepaskan ketergantungan ormas Indonesia dari jeratan dana donor serta bagaimana menjaga kesinambungan hidup ormas yang baik agar tetap eksis. "Di sinilah peran RUU Ormas untuk memberikan payung hukum agar ormas diberdayakan karena dalam RUU Ormas ada bab khusus yang mengatur soal pemberdayaan ormas," ujarnya. Ia menambahkan, prinsip-prinsip good governance antara lain keseimbangan, kesetaraan, keharmonisan, profesionalisme, transparansi, mandiri dan akuntabilitas adalah parameter yang digunaan dalam mereformasi sistem sosial politik Indonesia. Prinsip dasar good governance tersebut bukan saja berlaku terhadap sektor pemerintahan dan sektor swasta, tapi juga berlaku terhadap infrastruktur politik yakni partai politik, pers, ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurut dia, prinsip good governance telah diterapkan kepada sektor pemerintahan, privat sektor, pers dan juga telah diberlakukan terhadap partai politik melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. "Sekarang gilirannya good governance kita terapkan dalam mereformasi sistem tata kelola melalui RUU Ormas. Oleh karena itu, kita sangat respek terhadap pihak-pihak yang mendukung upaya reformasi sistem tata kelola organisasi kemasyarakatan sesuai prinsip-prinsip good governance. Artinya, pihak-pihak yang mendukung tersebut konsisten mengawal sistem sosial politik Indonesia," ujarnya. (Victor AS) [Non-text portions of this message have been removed]
