http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/03/04/mj422i-presiden-sby-seorang-paranoid
'Presiden SBY Seorang Paranoid'
Senin, 04 Maret 2013, 07:44 WIB
Komentar : 3
Konpers Pasca penetapan APBN-P 2012-sby-abror: Konpers Presiden SBY Pasca
Penetapan APBN-P 2012 di Istana Negara Jakarta, Sabtu malam (31/3). Haji Abror
rizki/Rumgapres//
-
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM)
Ari Dwipayana menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah sering
menyatakan keadaan negara terancam. Ini mengesankan ia adalah seorang yang
paranoid.
Menurut Ari, setiap ada ketegangan elite politik, ada manuver politik, maupun
ada kelompok oposisi yang tidak menyukai kebijakannya, SBY selalu merasa
teradapat ancaman negara.
Padahal itu merupakan bagian dari dinamika politik dan demokrasi saja.
"Presiden terlalu mempersonalisasi ancaman negara. Ini terlalu berlebihan,"
katanya saat dihubungi Republika, Ahad (3/3).
Dalam proses politik, kata Ari, merupakan hal yang wajar jika terdapat politisi
yang berbeda pendapat dengan SBY. Selama perbedaan pendapat itu masih dalam
koridor konstitusi dan tidak melanggar konstitusi itu tidak masalah.
Ancaman negara itu, Ari menerangkan, seperti aksi kudeta pengambilalihan
kekuasaan secara paksa, gerakan separatisme, dan disintegrasi. Selain itu juga
aksi yang mengganggu jalannya pemerintah seperti aksi mensabotase kegiatan
ekonomi secara menyeluruh dan aksi yang melumpuhkan pelayanan publik.
SBY merasa terancam, kata Ari, bukan hanya kali ini saja. Dulu SBY juga merasa
akan ditembak teroris. Jika memang ada gerakan semacam itu, seharusnya SBY
cukup menyampaikannya kepada Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk
menangkap mereka yang mengganggu keamanan SBY.
"Tidak perlu disampaikan kepada publik jika memang terdapat konspirasi,"
katanya menegaskan.
Jika kritik terhadap SBY saja dianggap ancaman, ujar Ari, maka itu terlalu
berlebihan. Jika ada pihak yang tidak menyukai langkah SBY dalam mengatur
negara itu merupakan dinamika demokrasi. Seharusnya tidak dianggap sebagai
ancaman.
Dulu pada era Soeharto, Petisi 50 terhadap Soeharto dianggap sebagai ancaman
negara. Ini merupakan bentuk personalisasi ancaman negara. Kadang personalisasi
ancaman negara merupakan sebuah cara untuk membungkam oposisi agar mereka
lumpuh. Jika ini menjadi cara memberangus oposisi maka demokrasi bisa terancam.
Reporter : Dyah Ratna Meta Novia
Redaktur : Djibril Muhammad
[Non-text portions of this message have been removed]
