Ref: Mengapa disuarakan “jangan sengsarakan rakyat”, kalau DPR adalah singkatan dari Dewan Penindas Rakyat?. Bukankah jelas tugas mereka untuk sengsarakan rakyat. Kalau mereka tidak sengsarakan rakyat berarti mereka makan gaji buta! hehehehe
http://www.shnews.co/detile-16480-jangan-sengsarakan-rakyat.html Jangan Sengsarakan Rakyat Senin, 18 Maret 2013 - 13:30:25 WIB : 64 (dok/AP Photo) Pemerintah harus lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat, BERITA mengejutkan dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pemimpin redaksi media massa, Jumat (15/3) lalu, yaitu isu demo besar 25 Maret 2013 yang didengungkan sekelompok orang yang berkeinginan menggulingkan dirinya. Kelompok itu, kata presiden, akan membentuk presidium untuk memimpin Indonesia hingga 2014. Namun, presiden katanya yakin, semua pihak, semua masyarakat bisa berpikir jernih dan sudah mengetahui demokrasi yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mendukung demokrasi, namun tidak akan melakukan pelanggaran konstitusi. Menurut SBY, mengenai pergantian kekuasaan, sudah ada sistem dan aturan yang berlaku, karena itu, presiden tidak akan terganggu dengan isu ini. Para pemimpin redaksi diminta tidak risau karena isu demo massal 25 Maret 2013 seperti biasa tidak akan terjadi dan tidak didukung masyarakat. Karena isu demo massal itu diungkapkan presiden, tentu keakuratannya A-1 sesuai dengan hasil analisis intelijen, tidak persangkaan belaka. Sekaligus siapa yang menggagas serta alasan demo massal itu tentu sudah diketahui pemerintah. Sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab pemerintah, isu demo massal itu tidak akan terjadi, melainkan telah dilakukan cara-cara pencegahannya secara persuasif dan tidak menggunakan tindakan represif atau tekanan fisik. Kalau hanya menyerahkan pada kejernihan berpikir masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, tidak cukup dan memadai. Oleh karena itu, kita yakin presiden telah memberikan jaminan kepada para pemimpin redaksi media massa bahwa isu demo itu tidak akan terjadi. Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tentu berupaya tidak hanya mencegah terjadinya demo massal tanggal 23 Maret. Pemerintah juga kita harapkan mengetahui akar persoalan mengapa ada pihak yang merencanakan demo massal itu serta apa tuntutannya, apakah wajar atau mengada-ada, apalagi hanya untuk melampiaskan dendam. Tentu perlu diadakan pendekatan bahwa kelangsungan bangsa dan peningkatan kesejahteraan serta pemeliharaan kedamaian masyarakat ini adalah tanggung jawab bersama seluruh pemimpin bangsa, baik formal maupun nonformal. Sesuai dengan perkembangan demokrasi, menurut hemat kita, tidak zamannya lagi melempar isu untuk meredam gejolak sosial atau mengalihkan perhatian masyarakat, apalagi penangkapan dan penghilangan para aktivis seperti masa lampau. Dengan diungkapkan presiden tentang adanya isu demo massal tersebut, terutama keyakinan presiden bahwa demo itu tidak akan terjadi, menunjukkan bahwa presiden dan aparat pemerintah telah mampu menyelesaikan dan akan berusaha mengatasi akar persoalan sebagai alasan munculnya isu demo massal tersebut secara konstruktif sebagai negarawan sejati dalam menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Kepada para pihak, siapa pun dan apa pun latar belakangnya akan adanya upaya demo massal yang disinyalir presiden tersebut, kita mengimbau bahwa apa pun alasan serta upayanya dalam menyatakan protes dan ketidaksetujuan dengan apa yang dilakukan pemerintah, hendaknya tidak menyengsarakan rakyat. Perlu diketahui, rakyat ini sedang sengsara, beli bawang putih dan bawang merah saja tidak bisa; selain harganya mahal, bawangnya saja tidak ada. Sebagai negara agraris yang butuh bibit tanaman pangan dan hortikultura, ternyata perusahaan penyelenggara pembibitan itu saja jadi lahan korupsi. Daging sapi sebagai pemenuhan kebutuhan protein, makanan dan gizi terjadi korupsi yang mengagetkan. Alquran yang diharapkan menambah iman dan takwa warga terjadi korupsi yang tidak kepalang. Rakyat ini sedang meriang, sakit, kelaparan. Oleh karenanya, jangan lagi ditambah dengan keresahan dan kerusuhan. Kalau demo massal itu terjadi, kita tidak tahu “mengadu” kepada siapa, serta bagaimana menghindari dan menanggulangi akibatnya sebagaimana terjadi pada 1988. Oleh karena itu, kita berharap kepada semua pihak untuk kembali mendahulukan keamanan dan kenyamanan serta kesejahteraan rakyat, tidak justru sebaliknya menambah kesengsaraan. Semua pihak kembali kepada fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan porsi dan tugas pokok yang dimilikinya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara serta taraf hidup rakyat. Adanya pihak yang berkeinginan menggulingkan presiden dan membentuk presidium untuk memimpin Indonesia hingga 2014, kita hanya kembali mengimbau, segala sesuatunya hendaknya tidak menyengsarakan masyarakat, sebab penggulingan dan pembentukan presidium bukan jalan satu-satunya memperbaiki kehidupan bangsa, negara dan masyarakat. [Non-text portions of this message have been removed]
