http://www.antaranews.com/berita/365008/demokrasi-indonesia-punya-wajah-ganda Demokrasi Indonesia punya wajah ganda Minggu, 24 Maret 2013 02:26 WIB |
Prof Dr Didik J Rachbini (ANTARA News/Imam Santoso) Ada daerah yang rakyatnya masih pragmatis menghadapi demokrasi dan ada yang sudah dewasa yaitu yang tidak terpengaruh dengan kekuatan uang," Den Haag (ANTARA News) - Politikus Didik J Rachbini mengungkapkan, saat ini demokrasi di Indonesia masih mempunyai wajah ganda yaitu wajah tradisional dan wajah modern sehingga setiap parpol akhirnya mempunyai strategi yang berbeda untuk meraih dukungan di satu wilayah. "Ada daerah yang rakyatnya masih pragmatis menghadapi demokrasi dan ada yang sudah dewasa yaitu yang tidak terpengaruh dengan kekuatan uang," katanya pada Diskusi "Lingkar Inspirasi: Demokrasi Berkualitas" di Pasar Malam Indonesia 2013 di Lapangan Malieveld, Den Haag, Belanda, Sabtu. Ia mengungkapkan, sebuah survei di Mojokerto, Jatim dengan 400 responden dan tingkat error lima persen menunjukkan 39,6 persen responden akan memilih parpol atau calon legislatif yang memberikan mereka uang, sembako, perbaikan jalan di kampungnya dan modal usaha. "Riset seperti itu banyak dipakai parpol dan politisi agar mereka bisa meraih dukungan. Artinya membeli demokrasi di daerah tertentu itu mudah yaitu dengan menebar uang," katanya. Namun, fenomena Pilkada Jakarta 2012, mencerminkan wajah lain dari demokrasi di Indonesia karena menurut survei elektabilitas Hidayat Nurwahid, salah satu calon saat itu mencapai 60 persen, sementara Jokowi yang datang dari daerah hanya 20-30 persen, namun faktanya Jokowi meraih dukungan luar biasa dari rakyat. "Rakyat seperti tidak dibeli dengan uang, dana baksos atau bagi-bagi sembako. Salah satu dukungan besar terhadap Jokowi adalah media dan para sukarelawan yang bekerja tanpa dibayar," katanya. Fenomena lain dari demokrasi di Indonesia, adalah pudarnya pertarungan ideologi antarparpol karena sudah tidak ada lagi parpol di Indonesia yang arah politiknya kiri , kanan, dan tengah. Sementara Prof Firmansah, Staf Khusus Presiden bidang ekonomi mengatakan, Indonesia merupakan satu negara yang menjadi perhatian dunia karena mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah krisis sekaligus mampu mengembangkan demokrasinya. "Pascareformasi, media sangat bebas, dan kemudian disusul dengan aturan tujuh pemilihan langsung yaitu presiden, DPR, DPRD, DPD, gubernur dan bupati, dan kepala desa," katanya. Di tengah tumbuhnya demokrasi, laju pertumbuhan ekonomi sudah mencapai di atas enam persen per tahun dan pertumbuhan investasi yang terus meningkat. "Tahun 2013 ini ditargetkan tercipta satu juta lapangan kerja baru dan itu optimis tercapai antara lain dengan realisasi program MP3EI di enam koridor senilai Rp545 triliun," katanya. Ia mengajak semua komponen untuk makin menguatkan demokrasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. "Saya bersyukur Pilkada di Sumatera Utara dan Jawa Barat tidak menimbulkan gejolak yang menganggu perekonomian, itu salah satu tanda rakyat kita sudah dewasa dalam berdemokrasi," katanya. Pembicara lain pada acara itu adalah Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq, Yuke Mayaratih dari Partai Gerindra perwakilan Belanda, Burhan Aziz dari Perwakilan PDI Perjuangan Belanda, Enggartiasto Lukita dari Partai NasDem dan Tugas Ahli Ditjen IKP Kementerian Kominfo Ahmed Kurnia. Acara itu merupakan kerja sama antara KBRI Den Hagg, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan Kementerian Kominfo, dalam rangka memeriahkan gelaran Pasar Malam Indonesia 2013. (B013/Z002) Editor: Tasrief Tarmizi +++++ http://www.antaranews.com/berita/356807/fadli-zon-demokrasi-kriminal-akibat-lemahnya-desain-politik Fadli Zon: "demokrasi kriminal" akibat lemahnya desain politik Selasa, 5 Februari 2013 22:56 WIB | 2541 Views Wakil ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. (FOTO ANTARA/Reno Esnir) Pertumbuhan demokrasi kita cenderung diiringi pertumbuhan praktik korupsi, mulai dari korupsi anggaran, skandal bank, hingga kasus makelar impor. Kesalahan utama karena memang desain politik kita dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat," Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat bahwa maraknya praktik korupsi saat ini merupakan isyarat adanya suatu yang salah dengan demokrasi yang disebabkan oleh desain politik yang lemah. "Pertumbuhan demokrasi kita cenderung diiringi pertumbuhan praktik korupsi, mulai dari korupsi anggaran, skandal bank, hingga kasus makelar impor. Kesalahan utama karena memang desain politik kita dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat," kata Fadli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut dia, desain politik di Indonesia yang tidak didukung dengan sistem hukum yang kuat sangat mendorong praktik politik yang `diwarnai` dengan tindak korupsi oleh para politikus. "Akibatnya hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik. Para koruptor bisa menjadi penguasa. Dengan posisi itulah, desain hukum kita direkayasa, inilah yang saya sebut dengan demokrasi kriminal," ujarnya. Fadli mengatakan demokrasi di Indonesia memang tampak kuat dengan diadakannya pemilihan umum langsung, pemilihan kepala daerah (pilkada), serta kebebasan media dan partai politik. Namun, lebih lanjut dikatakannya, supremasi hukum sebenarnya tidak benar-benar berjalan. "Hasilnya, demokrasi kita tumbuh, tapi tak berkembang, yang ada justru demokrasi yang `cacat`," kata Fadli. Dia menambahkan, modus operandi yang sering dilakukan para koruptor dalam era demokrasi yang cenderung tidak baik sekarang ini adalah dengan menggunakan sumber daya keuangannya untuk ikut berpolitik dan mengambil alih kekuasaan melalui pemilu. "Sehingga ketika sudah berkuasa, korupsinya semakin hebat. Bahkan, mereka bisa melemahkan sistem hukum untuk melancarkan praktik korupsi maka terbentuklah rezim demokrasi kriminal," tuturnya. Selanjutnya, Fadli menilai sistem hukum dan demokrasi yang dianggap `rusak` saat ini merupakan keadaan yang sangat kondusif bagi para koruptor untuk menjadi penguasa. "Kolaborasi antar kekuatan uang dan popularitas menenggelamkan politikus yang benar-benar amanah dan punya kapasitas sehingga wajar jika kesejahteraan rakyat sulit untuk ditingkatkan," ujarnya. (Y012) ++++ http://www.antaranews.com/berita/359669/legislator-demokrasi-di-indonesia-alami-kemajuan Legislator: demokrasi di Indonesia alami kemajuan Jumat, 22 Februari 2013 01:25 WIB | Meskipun dengan banyak risiko,dampak dan implikasi, saya kira wajar karena masih dalam proses dan belum betul-betul dalam titik yang sempurna," Palangka Raya (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Rahadi Zakaria menyatakan demokrasi di Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan. "Meskipun dengan banyak risiko,dampak dan implikasi, saya kira wajar karena masih dalam proses dan belum betul-betul dalam titik yang sempurna," kata Rahadi di Palangka Raya, Kamis. Kendati kedaulatan rakyat sudah banyak kemajuan, namun politisi PDIP ini menghendaki agar demokrasi jangan hanya melaksanakan sistem demokrasi prosedural saja tapi juga demokrasi substansial. Menurutnya, yang harus dibenahi dalam demokrasi saat ini yakni meningkatkan kesadaran masing-masing individu masyarakat baik pejabat, aktivitis, LSM maupun partai. "Paling tidak diperlukan kesadaran adanya pencerahan kepada masyarakat, oleh pemerintah. kalangan pendidik, partai politik dan aktivitas yang bergerak di lapangan," tuturnya. "Karena demokrasi di Indonesia bukan sesuatu yang baru, tapi karena digaungkan demkorasi. Jadi semua pihak harus bertanggung jawab untuk memahami apa itu kedaulatan rakyat," katanya. Ia juga mengakui pendidikan politik di kalangan pelajar sudah mulai diperkenalkan, salah satunya dengan adanya pelajaran PPKN yang di dalamnya ada unsur pendidikan politik. (ANT) Editor: Ruslan Burhani [Non-text portions of this message have been removed]
